Anggota DPR Minta PSBB Total untuk Daerah Positivity Rate Lebih dari 5%
Logo BeritaSatu

Anggota DPR Minta PSBB Total untuk Daerah Positivity Rate Lebih dari 5%

Kamis, 7 Januari 2021 | 20:16 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar), DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total dari 11 hingga 31 Januari 2021 terhadap Kabupaten/Kota sejawa dan Bali yang positivity rate-nya di atas 5%.

Menurut dia, implementasi kebijakan ini tidak bisa ditunda lagi mengingat grafik penyebaran Covid-19 ini menunjukkan tren kenaikan sejak dua minggu terakhir. Jika abai dengan tingginya positif rate Covid-19 maka krisis kesehatan di depan mata akan semakin membahayakan.

"Saat ini, kita memasuki tahun keprihatinan nasional di bidang kesehatan dan ekonomi. Ini adalah keprihatinan kolektif sebagai bangsa. Bahwa pandemi ini harus ditangani secara gotong royong. Untuk itu, pemerintah bersama masyarakat harus bahu membahu memutus mata rantai penyebaran virus ini," ujar Said di Jakarta, Kamis (7/1/2020).

Said menilai kondisi pandemi Covid-19 kian menunjukkan tren ke arah yang mengkhawatirkan bagi kesehatan rakyat dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Karena itu, PSBB total dan ketat mutlak diterapkan.

"Dengan pemberlakuan kebijakan PSBB bersifat total maka tidak ada lagi aktivitas perkantoran, hotel, wisata, restoran dan belajar mengajar secara konvensional. Semuanya dilaksanakan secara daring," jelasnya.

Meski demikian, aktivitas yang bersifat strategis seperti; distirbusi bahan makanan, tempat belanja, pekerja konstruksi dan suplay energi, pekerja medis masih diperbolehkan. Namun semuanya dilaksanakan dengan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat dan diawasi langsung oleh aparat penegak hukum.

Untuk itu kata Said pemerintah menjamin kebutuhan pangan pokok sehari-hari rakyat yang termasuk kategori sangat miskin dengan merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada wilayah yang ditetapkan PSBB Total.

"Badan Anggaran DPR akan memberikan dukungan penuh agar seluruh kebutuhan anggaran untuk menjalankan kebijakan ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses," tegas Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini.

Lebih lanjut, Said juga mengingatkan pemerintah agar jumlah tes, tracing dan isolasi harus dengan manajemen yang baik. Hal ini penting, mengingat, rasio tes Covid-19 per 1 juta penduduk masih sangat rendah, yakni hanya 27.799. Angka ini kalah jauh dibandingkan dengan dengan India yang menempati peringkat kedua dunia dari total kasus, namun rasio tes Covid-19 mencapai 128.623 orang per 1 juta penduduk.

"Kita juga kalah jauh dengan negara tetangga kita seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, bahkan kita kalah dengan Myanmar," imbuh politisi asal Sumenep, Madura ini.

"Saya merekomendasikan tes Covid-19 dinaikkan menjadi 100.000 per 1 juta penduduk dan secara konsisten naik jumlah tesnya. Manajemen tracing juga digencarkan, dengan memobilisasi seluruh sumber daya, termasuk memastikan pengawasan isolasi pasien Covid-19 terutama yang OTG berjalan dengan baik," tambah dia.

Lebih lanjut, Said juga meminta pemerintah harus memastikan tidak saja kesediaan jumlah vaksin dan tenaga vaksinasi serta perlatan serta operasionalnya, tetapi juga kemampuan vaksin untuk bekerja dengan baik. Setidaknya, kata dia probalitasnya di atas 90% dari seluruh populasi, imunitasnya bekerja dengan baik setelah divaksin sehingga kekebalan kawanan (herd immunity) berjalan dengan baik.

"Untuk menjalankan ini harus dengan ongkos anggaran yang besar, apabila gagal kita terancam kehilangan banyak hal, sumber daya, waktu, dan nyawa rakyat," terangnya.

Said juga menambahkan pemerintah sebaiknya mengedepankan komunikasi publik yang terbuka, transparan dan bersifat partisipatif dalam penanganan Covid-19. Sebab hal itu menjadi fondasi kepercayaan bagi banyak pihak, khususnya para pelaku usaha, sehingga dasar kebijakan itu benar-benar dapat dijadikan acuan mereka menyusun rencana usaha, tidak menghadapi ketidakpastian yang berlarut-larut.

Dukungan Anggaran
Politisi Senior PDI Perjuangan ini juga mengungkapkan dukungan politik anggaran terhadap upaya menuntaskan Covid-19 ini sangat besar. Pada tahun 2020 DPR RI telah memberikan persetujuan dan dukungan Anggara untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 sebesar Rp 695 triliun.

Untuk menyediakan Anggara sebesar ini, kata Said, DPR menyetujui pula pelebaran defisit APBN yang semula dibatasi maksimal 3% PDB menjadi lebih dari 3% PDB. Hal ini tertuang dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Atas dasar Undang Undang tersebut, APBN 2020 defisit menjadi 6,3%, meskipun realisasinya mencapai 6,09%.

Kebijakan ini tambah Said harus dibayar mahal dengan menambah porsi utang. Sebab dalam situasi ekonomi terkontraksi bahkan resesi tidak memungkinkan untuk mengandalkan penerimaan perpajakan seperti saat sebelum pandemi.

Untuk menopang Program PEN 2020, lanjut Said, DPR menyetujui kebijakan untuk menaikkan utang pemerintah. Jika Tahun 2019, total utang pemerintah sebesar Rp 4.778,6 triliun (29,8% dari PDB), total utang pada tahun 2020 naik menjadi Rp 5.877,1 triliun (37,8 % dari PDB).

“Semua ini kita tempuh agar pemerintah memiliki kecukupan amunisi untuk menjalankan PEN 2020, khususnya dalam penanganan dan pengendalian Covid-19. Sebab dengan keberhasilan penanganan Covid-19 akan menjadi pijakan penting untuk memastikan keselamatan dan kesehatan rakyat,” pungkas Said.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sepanjang 2020, DPR Hampir Nihil Lahirkan UU Baru

DPR telah menetapkan 37 RUU Prioritas yang harus diselesaikan tahun 2020. Tetapi kenyataanya sampai akhir tahun, masih ada 34 RUU yang tidak bisa diselesaikan.

POLITIK | 7 Januari 2021

Diwarnai Kerusuhan, Kongres Sahkan Biden sebagai Presiden AS

Kongres resmi menetapkan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat pada Kamis dini hari (7/1/2021).

POLITIK | 7 Januari 2021

Bernad Sutrisno Resmi Jabat Posisi Sekjen KPU

Kegiatan pelantikan berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

POLITIK | 7 Januari 2021

PSI Dukung Risma sebagai Garda Terdepan Penyaluran Bantuan untuk Rakyat

PSI dukung sepenuhnya Menteri Sosial, Tri Rismaharini, sebagai garda terdepan salurkan bantuan sosial tunai untuk meringankan beban rakyat di masa pandemi.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Langkah Pengetatan PSBB di Jawa dan Bali Dinilai Tepat

"Jika perlu jangan tanggung, tetapi total atau lockdown ketat selama kurun waktu dua minggu tersebut,” kata ekonom Universitas Surakarta Agus Trihatmoko.

POLITIK | 6 Januari 2021

Blusukan Mensos Risma di Jakarta Patut Ditiru

Menurutnya, memaknai blusukan antara politisi dan masyarakat tentu berbeda. Yang penting adalah bagaimana rakyat memaknainya.

POLITIK | 6 Januari 2021

Jokowi: Gencarkan Protokol Kesehatan, Jangan Sampai RI Lockdown

Bila Covid-19 tidak dikendalikan, maka Indonesia akan mengalami kondisi yang sama dengan kota-kota besar dari negara lain yang akhirnya harus melakukan lockdown

POLITIK | 6 Januari 2021

Suka Main Hakim Sendiri, Pelarangan FPI Dinilai Sudah Tepat

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap sebaiknya pembahasan terkait legal atau tidaknya pelarangan FPI disudahi.

POLITIK | 5 Januari 2021

Vaksinasi Mulai Dilakukan, DPD Apresiasi Pemerintahan Jokowi

DPD juga mengapresiasi langkah Jokowi sebagai orang pertama yang menerima vaksin Covid-19.

POLITIK | 5 Januari 2021

DPD: Pemda Harus Siap Jalankan Vaksinasi Covid 19

Kesiapan dan kerja keras Pemda menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan vaksin untuk melawan wabah Covid 19.

POLITIK | 5 Januari 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS