Revisi UU Pemilu Harus Komprehensif
Logo BeritaSatu

Revisi UU Pemilu Harus Komprehensif

Kamis, 7 Januari 2021 | 21:05 WIB
Oleh : Robertus Wardy / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Rizqan Kariema Mustafa berharap revisi Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu tidak mengutak-atik elemen teknis pemilu. Pembahasan sepatutnya masuk dalam substansi perbaikan kualitas demokrasi dan bersifat komprehensif.

“Pembahasan revisi UU pPemilu harus menerjemahkan keserentakan pemilu berdasarkan opsi-opsi yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” katanya di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Menurutnya, pilihan atas opsi-opsi berdasarkan putusan MK diambil harus berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemilu setelah Reformasi beserta pencapaiannya. Dengan basis tersebut maka UU Pemilu ke depan fokus pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan belum tercapai. Misalnya soal memperkuat keterwakilan politik dan meningkatkan partisipasi politik warga negara.

“Tahun 2021 ini merupakan waktu yang ideal untuk menyelesaikan UU Pemilu. Hal itu cukup waktu bagi seluruh stakeholder kepemiluan untuk mempersiapkan Pemilu 2024. Penyusunan RUU pemilu, hendaknya didasarkan pada pencapaian penyelenggaraan pemilu pasca reformasi. Substansi pembahasan tidak sekadar mengutak-atik elemen teknis pemilu, seperti daerah pemilihan, metode perhitungan suara, ambang batas, dan sistem pemilu (proporsional terbuka/tertutup),” ungkapnya.

Dia menyebut jika dilihat seri data sampai dengan hasil Pemilu 2019, ada kecenderungan atau tendensi pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh UU Pemilu, misalnya penguatan sistem presidensial. Hasil Pemilu 2019 menunjukkan secara teoritis efektivitas sistem presidensial berjalan. Hal tersebut ditandai dengan mayoritas parlemen merupakan fraksi pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Selain itu, tujuan penyederhanaan parpol sudah mulai berhasil. Meskipun berdasarkan indeks Effective Number of Parliamentary Parties (ENPP), sistem kepartaian hasil Pemilu 2019, masih 8 sistem kepartaian atau pluralisme ekstrem. Namun, jika melibatkan pola koalisi-oposisi, hanya terdapat dua partai dominan atau pluralitas sederhana.

Sebelumnya, MK menganggap setidaknya ada enam variasi pemilu serentak yang tetap sah sepanjang sejalan dengan penguatan sistem presidensial. Hal yang membedakannya adalah kombinasi pesertanya. Pertama, sebagaimana yang selama ini berjalan, yakni pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden-wakil presiden.

Kedua, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden-wakil presiden, gubernur, dan bupati/wali kota. Ketiga, pemilu anggota DPR, DPD, presiden-wakil presiden, anggota DPRD, gubernur dan bupati/wali kota.

Keempat, pemilu yang memberi jeda antara pemilu serentak nasional dan daerah. Bentuknya, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden-wakil presiden. Selang beberapa waktu kemudian dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, gubernur, dan bupati/wali kota.

Kelima, pemilu serentak dengan memisahkan antara pemilu nasional, pemilu tingkat provinsi, dan pemilu tingkat kabupaten/kota. Keenam, MK juga membolehkan pemilu serentak jenis lain sepanjang pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden-Wapres digelar bersamaan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Anggota DPR Minta PSBB Total untuk Daerah Positivity Rate Lebih dari 5%

Said menilai kondisi pandemi Covid-19 kian menunjukkan tren ke arah yang mengkhawatirkan. Karena itu, PSBB total dan ketat mutlak diterapkan.

POLITIK | 7 Januari 2021

Sepanjang 2020, DPR Hampir Nihil Lahirkan UU Baru

DPR telah menetapkan 37 RUU Prioritas yang harus diselesaikan tahun 2020. Tetapi kenyataanya sampai akhir tahun, masih ada 34 RUU yang tidak bisa diselesaikan.

POLITIK | 7 Januari 2021

Diwarnai Kerusuhan, Kongres Sahkan Biden sebagai Presiden AS

Kongres resmi menetapkan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat pada Kamis dini hari (7/1/2021).

POLITIK | 7 Januari 2021

Bernad Sutrisno Resmi Jabat Posisi Sekjen KPU

Kegiatan pelantikan berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

POLITIK | 7 Januari 2021

PSI Dukung Risma sebagai Garda Terdepan Penyaluran Bantuan untuk Rakyat

PSI dukung sepenuhnya Menteri Sosial, Tri Rismaharini, sebagai garda terdepan salurkan bantuan sosial tunai untuk meringankan beban rakyat di masa pandemi.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Langkah Pengetatan PSBB di Jawa dan Bali Dinilai Tepat

"Jika perlu jangan tanggung, tetapi total atau lockdown ketat selama kurun waktu dua minggu tersebut,” kata ekonom Universitas Surakarta Agus Trihatmoko.

POLITIK | 6 Januari 2021

Blusukan Mensos Risma di Jakarta Patut Ditiru

Menurutnya, memaknai blusukan antara politisi dan masyarakat tentu berbeda. Yang penting adalah bagaimana rakyat memaknainya.

POLITIK | 6 Januari 2021

Jokowi: Gencarkan Protokol Kesehatan, Jangan Sampai RI Lockdown

Bila Covid-19 tidak dikendalikan, maka Indonesia akan mengalami kondisi yang sama dengan kota-kota besar dari negara lain yang akhirnya harus melakukan lockdown

POLITIK | 6 Januari 2021

Suka Main Hakim Sendiri, Pelarangan FPI Dinilai Sudah Tepat

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap sebaiknya pembahasan terkait legal atau tidaknya pelarangan FPI disudahi.

POLITIK | 5 Januari 2021

Vaksinasi Mulai Dilakukan, DPD Apresiasi Pemerintahan Jokowi

DPD juga mengapresiasi langkah Jokowi sebagai orang pertama yang menerima vaksin Covid-19.

POLITIK | 5 Januari 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS