Partai Gerindra Raih Predikat 'Paling Informatif' dalam Keterbukaan Informasi
Logo BeritaSatu

Partai Gerindra Raih Predikat 'Paling Informatif' dalam Keterbukaan Informasi

Kamis, 7 Januari 2021 | 22:34 WIB
Oleh : Carlos Roy Fajarta / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Gerindra mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan predikat badan publik yang berhasil mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Penghargaan diberikan langsung oleh Komisioner Bidang Kelembagaan KIP, Cecep Suryadi dan Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik KIP, M Syahyan kepada Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani beserta jajaran di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2021).

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebutkan pihaknya berkomitmen dalam menjalankan keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Kami sudah membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) DPP Partai Gerindra sejak 2017. Mereka bertugas menyiapkan, menyediakan dan memberikan data-data yang valid, terbaru yang dibutuhkan oleh masyarakat secara profesional, cepat, dan gratis," kata Ahmad Muzani.

Ia menyebutkan PPID DPP Partai Gerindra terus mengupayakan peningkatan pelayanan, data dan informasi dengan terus melakukan pemutakhiran data yang terdapat di website maupun pada pelayanan offline atau helpdesk di kantor PPID DPP Partai Gerindra.

Ahmad Muzani mengungkapkan pihaknya melakukan inovasi yang terangkum dalam layanan POSS Gerindra (PPID One Stop Service), yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses dan melakukan permohonan informasi, mengetahui seputar layanan dan prosedur mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan.

"POSS Gerindra menyediakan layanan berupa E-PPID, Online Chat WhatsApp dan Hotline, dengan begitu masyarakat selaku pemohon dapat memantau dan meminta permohonan informasi tanpa harus keluar rumah, yang juga sebagai bentuk adaptasi terhadap kenormalan baru di masa pandemi Covid-19. Meski begitu, layanan helpdesk PPID DPP Partai Gerindra, tetap beroperasi dengan mengedepankan protokol Kesehatan yang ketat," tutur Ahmad Muzani.

Hasil inovasi yang selama ini dijalankan oleh seluruh anggota PPID DPP Partai Gerindra pada 25 November 2020 membuahkan penghargaan sebagai badan publik 'Paling Informatif' pada kategori partai politik oleh Komisi Informasi Pusat.

"Ini merupakan penghargaan yang ke-5 diterima oleh Partai Gerindra sebagai partai politik terinformatif dan transparan. Inovasi dan usaha terus kami kembangkan, hal ini menjadi komitmen bagi kami untuk membangun akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat," tambah Ahmad Muzani.

Ahmad Muzani menjelaskan, bahwa di tahun 2020, Partai Gerindra mengelola sumber dana yang terbagi menjadi tiga bagian, 76% merupakan sumber dana internal, 14% sumber dana APBN, dan sisanya merupakan sumber dana dari masyarakat lain.

"Kami terus berusaha untuk meningkatkan transparansi anggaran dan mengelola amanah yang diberikan dengan baik dan akuntabel. Penghargaan yang hari ini diberikan oleh KIP merupakan bentuk konsistensi dan bentuk nyata bahwa iuran yang diberikan dapat kami kelola dengan kompeten," tandas Ahmad Muzani.

Komisioner Bidang Kelembagaan KIP, Cecep Suryadi menyebutkan tahun 2020 lalu pihaknya tetap menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pada 348 badan publik se-Indonesia yang terbagi dalam 7 kategori. Sementara pada kategori partai politik, hanya 3 parpol yang masuk dalam kategori informatif.

"Untuk itu, KIP mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Partai Gerindra dan berharap ke depan, Partai Gerindra dapat menjadi role model, yang bisa dijadikan contoh bagi badan publik lainnya. KIP juga berharap agar prestasi ini dapat terus dijaga, bahkan menumbuhkan performance keterbukaan informasi publik khususnya di era digital dan era pandemi Covid-19," ujar Cecep Suryadi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Revisi UU Pemilu Harus Komprehensif

Revisi Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu diharapkan tidak mengutak-atik elemen teknis pemilu.

POLITIK | 7 Januari 2021

Anggota DPR Minta PSBB Total untuk Daerah Positivity Rate Lebih dari 5%

Said menilai kondisi pandemi Covid-19 kian menunjukkan tren ke arah yang mengkhawatirkan. Karena itu, PSBB total dan ketat mutlak diterapkan.

POLITIK | 7 Januari 2021

Sepanjang 2020, DPR Hampir Nihil Lahirkan UU Baru

DPR telah menetapkan 37 RUU Prioritas yang harus diselesaikan tahun 2020. Tetapi kenyataanya sampai akhir tahun, masih ada 34 RUU yang tidak bisa diselesaikan.

POLITIK | 7 Januari 2021

Diwarnai Kerusuhan, Kongres Sahkan Biden sebagai Presiden AS

Kongres resmi menetapkan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat pada Kamis dini hari (7/1/2021).

POLITIK | 7 Januari 2021

Bernad Sutrisno Resmi Jabat Posisi Sekjen KPU

Kegiatan pelantikan berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

POLITIK | 7 Januari 2021

PSI Dukung Risma sebagai Garda Terdepan Penyaluran Bantuan untuk Rakyat

PSI dukung sepenuhnya Menteri Sosial, Tri Rismaharini, sebagai garda terdepan salurkan bantuan sosial tunai untuk meringankan beban rakyat di masa pandemi.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Langkah Pengetatan PSBB di Jawa dan Bali Dinilai Tepat

"Jika perlu jangan tanggung, tetapi total atau lockdown ketat selama kurun waktu dua minggu tersebut,” kata ekonom Universitas Surakarta Agus Trihatmoko.

POLITIK | 6 Januari 2021

Blusukan Mensos Risma di Jakarta Patut Ditiru

Menurutnya, memaknai blusukan antara politisi dan masyarakat tentu berbeda. Yang penting adalah bagaimana rakyat memaknainya.

POLITIK | 6 Januari 2021

Jokowi: Gencarkan Protokol Kesehatan, Jangan Sampai RI Lockdown

Bila Covid-19 tidak dikendalikan, maka Indonesia akan mengalami kondisi yang sama dengan kota-kota besar dari negara lain yang akhirnya harus melakukan lockdown

POLITIK | 6 Januari 2021

Suka Main Hakim Sendiri, Pelarangan FPI Dinilai Sudah Tepat

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap sebaiknya pembahasan terkait legal atau tidaknya pelarangan FPI disudahi.

POLITIK | 5 Januari 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS