Perludem: Revisi UU Pemilu Harus Mengacu Putusan MK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Perludem: Revisi UU Pemilu Harus Mengacu Putusan MK

Senin, 11 Januari 2021 | 21:43 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan pemerintah dan DPR agar dalam revisi Undang-undang (UU) Pemilu harus mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu terutama terkait keserentakan Pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Revisi UU Pemilu harus memasukan beberapa substansi pengaturan berdasarkan putusan MK. Tidak sedikit UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dilakukan uji materi ke MK. Tidak sedikit juga uji materi tersebut dikabulkan MK,” kata peneliti Perludem Fadli Ramadhanil di Jakarta, Senin (11/1/2021).

Ia menjelaskan putusan MK bersifat final and banding. Konsekuensinya, setiap perundang-undangan yang hasil uji materinya dikabulkan perlu memasukan ketentuan substansi perubahan dari putusan MK. "Idealnya berbagai putusan MK yang menyangkut UU Pemilu dapat diatur terlebih dahulu dalam RUU Pemilu,” tutur Fadli.

Dia berharap pembahasan RUU Pemilu dapat dimulai dari isu-isu lain di luar sistem pemilu. Tujuannya agar keseluruhan pembahasan RUU Pemilu tidak tersita oleh perdebatan akibat perbedaan pandangan antar fraksi partai politik mengenai sistem pemilu.

Isu-isu lain itu seperti penegakan hukum pemilu, aktor-aktor pemilu (lembaga penyelenggara pemilu, pemilih, dan peserta pemilu), dan tahapan penyelenggaraan pemilu.

Menurut Fadil, DPR memiliki waktu satu tahun untuk menyelesaikan RUU Pemilu. Sekalipun pemilu berikutnya baru akan diselenggarakan di tahun 2024, akan tetapi idealnya regulasi pemilu paling tidak harus selesai minimal dua tahun sebelumnya tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai.

Selain membangun kepastian hukum, tujuannya agar penyelenggara pemilu memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan teknis tata kelola penyelenggaraan pemilu, termasuk regulasi turunan dari UU Pemilu (Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu).

Begitu juga bagi peserta pemilu dan pemilih dapat mengetahui sejak awal desain sistem pemilu, termasuk tata kelola penyelenggaraan pemilu yang akan diselenggarakan di Pemilu 2024.

Sebelumnya MK menganggap setidaknya ada enam variasi pemilu serentak yang tetap sah sepanjang sejalan dengan penguatan sistem presidensial. Yang membedakannya adalah kombinasi pesertanya. Pertama, sebagaimana yang selama ini berjalan, yakni pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden-wakil presiden.

Kedua, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden-wakil presiden, gubernur, dan bupati/wali kota. Ketiga, pemilu anggota DPR, DPD, presiden-wakil presiden, anggota DPRD, gubernur dan bupati/wali kota.

Keempat, pemilu yang memberi jeda antara pemilu serentak nasional dan daerah. Bentuknya, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden-wakil presiden. Selang beberapa waktu kemudian dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, gubernur, dan bupati/wali kota.

Kelima, pemilu serentak dengan memisahkan antara pemilu nasional, pemilu tingkat provinsi, dan pemilu tingkat kabupaten/kota. Keenam, MK juga membolehkan pemilu serentak jenis lain sepanjang pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden-Wapres digelar bersamaan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Survei: Elektabilitas PDIP-PSI Unggul di DKI, PKS Terancam

Lembaga survei Jakarta Research Center (JRC) menyebutkan, elektabilitas PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menduduki posisi teratas di DKI Jakarta

POLITIK | 18 September 2021

Analis KSP Usul Periode Jabatan DPR Dibatasi

Menurut Karyudi, jika eksekutif periode jabatannya sudah dibatasi hanya sampai dua periode, mengapa tidak dengan legislatif yakni DPR/DPRD juga demikian.

POLITIK | 18 September 2021

Imelda Sari Klaim Kinerja Anggota DPR dari Demokrat Efektif Serap Aspirasi

Politikus Partai Demokrat, Imelda Sari mengeklaim kinerja anggota DPR dari Fraksi Demokrat efektif, terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat.

POLITIK | 18 September 2021

Jufry Lumintang Beberkan Syarat UMKM Bangkit Lebih Cepat

Menurut Jufri terdapat dua syarat agar UMKM dapat kembali segera bangkit setelah kasus aktif Covid-19 menurun selama beberapa pekan terakhir.

POLITIK | 18 September 2021

Ahmad Riza Patria Bakal Jadi Kuda Hitam di Pilgub DKI 2024

Survei JRC menyebutkan, Risma, Anies Baswedan, dan Ahmad Riza Patria bakal bersaing di Pilgub DKI 2024 namun Ariza dipredikasi jadi kuda hitam

POLITIK | 18 September 2021

Formappi Apresiasi Krisdayanti Beberkan Gaji Anggota DPR

Peneliti Formappi, Lucius Karus mengapresiasi Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Krisdayanti yang membeberkan gaji anggota DPR senilai ratusan juta rupiah.

POLITIK | 18 September 2021

Masinton Bantah Krisdayanti Ditegur Fraksi PDIP Soal Blak-blakan Gaji Anggota DPR

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu membantah fraksinya menegur Krisdayanti yang blak-blakan soal gaji anggota DPR. Fraksi PDIP justru apresiasi.

POLITIK | 18 September 2021

PSI: Berkinerja Buruk, Tunjangan DPR Seharusnya Dipotong

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku sudah lama mempertanyakan banyaknya tunjangan yang diterima oleh anggota DPR RI.

POLITIK | 18 September 2021

Pengamat: Pengerahan Massa AHY di PTUN Adalah Tindakan Primitif

Menurut Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas pengerahan massa AHY ke PTUN merupakan tindakan yang primitif.

POLITIK | 18 September 2021

MPR: Tak Perlu Khawatir Berlebih Terkait Amendemen UUD 1945

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan tak perlu ada kekhawatiran berlebihan terkait amendemen UUD 1945 terbatas untuk menghadirkan PPHN.

POLITIK | 17 September 2021


TAG POPULER

# Napoleon Bonaparte


# Ali Kalora


# Ancaman Keamanan Bangsa


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Taliban Baru Izinkan Anak Perempuan Tingkat SD yang Boleh Kembali Sekolah

Taliban Baru Izinkan Anak Perempuan Tingkat SD yang Boleh Kembali Sekolah

DUNIA | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings