DKPP Berhentikan Arief Budiman Sebagai Ketua KPU
INDEX

BISNIS-27 555.695 (12.56)   |   COMPOSITE 6537.09 (82.91)   |   DBX 1185.45 (4.25)   |   I-GRADE 192.346 (4.58)   |   IDX30 559.887 (14.06)   |   IDX80 149.821 (2.81)   |   IDXBUMN20 454.506 (9.99)   |   IDXESGL 154.417 (2.37)   |   IDXG30 151.04 (3.24)   |   IDXHIDIV20 490.586 (12.63)   |   IDXQ30 156.252 (4.15)   |   IDXSMC-COM 301.613 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 382.211 (0.35)   |   IDXV30 157.186 (1.27)   |   INFOBANK15 1083.88 (30.87)   |   Investor33 472.674 (10.59)   |   ISSI 194.508 (1.25)   |   JII 694.836 (6.78)   |   JII70 242.811 (1.92)   |   KOMPAS100 1324.28 (21.59)   |   LQ45 1037.35 (23.63)   |   MBX 1819.69 (25.48)   |   MNC36 350.082 (7.57)   |   PEFINDO25 343.337 (-0.23)   |   SMInfra18 332.762 (3.61)   |   SRI-KEHATI 404.998 (10)   |  

DKPP Berhentikan Arief Budiman Sebagai Ketua KPU

Rabu, 13 Januari 2021 | 17:09 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Arief Budiman dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemberhentian dilakukan karena Arief mendampingi anggota KPU non aktif, Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan kepada Arif Budiman selaku Ketua KPU,” kata Ketua DKPP Muhammad yang membacakan putusan dalam persidangan DKPP di Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Muhammad menyebut putusan itu paling lama dijalankan tujuh hari sejak putusan dibacakan. Kemudian memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan DKPP tersebut.

Dia menjelaskan perkara yang melibatkan Arief diadukan warga Tanjung Senang Bandar Lampung, Jupri sebagai pengadu. Ia mengadukan Arief Budiman dengan tuduhan mendampingi Evi untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN tanggal 18 Maret 2020. Pendampingan itu dilakukan tanggal 17 April 2020, atau hampir sebulan setelah DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Evi. Tak hanya itu, Jupri juga menyebut Arief telah membuat keputusan yang melampaui kewenangan sebagai Ketua KPU pada tanggal 18 Agustus 2020 yaitu mengaktifkan kembali Evi sebagai Komisioner KPU.

“Keputusan yang dibuat oleh Ketua KPU RI untuk mengaktifkan kembali Ibu Evi Novida Ginting Manik adalah langkah yang tidak dapat dibenarkan menurut Undang-Undang Pemilu dan melanggar Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” kata Jupri dalam salinan putusan yang dikirim Muhammad ke SP.

Dalam sidang, Arief membantah tuduhan yang disebutkan Jupri. Menurut Arief, kehadirannya di PTUN Jakarta bukan dalam rangka mendampingi Evi mendaftarkan gugatan. Dia mengaku hanya memberikan moril kepada Evi sebagai sesama kolega yang sudah bekerja sama selama beberapa tahun sebagai pimpinan KPU.

“Teradu (Arief, Red) datang hanya untuk memberikan dukungan moril dan sebagai rasa simpati dan empati kepada yang bersangkutan. Tidak ada sedikitpun maksud dari Teradu untuk menyalahgunakan tugas, jabatan dan kewenangan Teradu dengan kehadiran Teradu di Pengadilan TUN Jakarta,” jelas Arief dalam pembelaannya sebagaimana dimuat dalam putusan DKPP.

Sebagaimana diketahui, Evi Ginting pernah diberhentikan oleh DKPP tanggal 18 Maret 2020. Evi dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam perkara pencalonan anggota legislatif Partai Gerindra bernama Hendri Makaluasc.

Terhadap putusan itu, Evi melakukan gugatan ke PTUN, Jakarta daan dikabulkan PTUN. Atas putusan itu, Presiden Jokowi yang menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan anggota KPU tidak melakukan upaya banding atas putusan PTUN. Presiden Jokowi mengikuti putusan PTUN sehingga akhirnya Evi kembali aktif menjadi anggota KPU sejak 18 Agustus 2020.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ini Rencana Proses Fit and Proper Test Listyo Sigit Prabowo

Rangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri Listyo Sigit di Komisi III DPR RI.

POLITIK | 13 Januari 2021

PMKRI Apresiasi Keputusan Presiden Jokowi Ajukan Calon Tunggal Kapolri

Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang mengajukan calon tunggal Kapolri.

POLITIK | 13 Januari 2021

Ini Pengalaman Jokowi Disuntik Vaksin Covid-19

"Saya berharap vaksinasi Covid-19 yang tahapannya sudah dimulai hari ini berjalan dengan lancar," tutur Jokowi.

POLITIK | 13 Januari 2021

Usai Vaksinasi Covid-19, Jokowi Langsung Bekerja

Presiden Jokowi langsung masuk ke ruang kerjanya untuk melanjutkan pekerjaannya. Sepertinya, ia akan menggelar rapat terbatas bersama para menteri.

POLITIK | 13 Januari 2021

30 Menit Setelah Vaksinasi Covid-19 Jokowi, Tidak Ada Gejala KIPI

Setelah menunggu selama 30 menit untuk melihat adanya kejadian ikutan pascaimunisasi, Presiden Joko Widodo keluar dari ruangan dengan kondisi baik.

POLITIK | 13 Januari 2021

Presiden Jokowi Sangat Rileks Saat Mengikuti Penyuntikan

"Tidak terasa sama sekali. Hahaha,"kata Presiden Jokowi.

POLITIK | 13 Januari 2021

Hari Ini, Presiden, Menkes, dan Tenaga Kesehatan Jalani Vaksinasi Covid-19

Tingkat efikasi (keampuhan) vaksin Covid-19 buatan Sinovac adalah sebesar 65,3%.

POLITIK | 13 Januari 2021

PPP Enggan Masuk Polemik Nama Calon Kapolri

PPP akan tetap menunggu keputusan final presiden yang akan disampaikan lewat surat presiden.

POLITIK | 12 Januari 2021

Like Cuitan Porno, Fadli Zon Dilaporkan ke MKD

Like terhadap cuitan pornografi dianggap telah melanggar etika DPR RI.

POLITIK | 11 Januari 2021

Perludem: Revisi UU Pemilu Harus Mengacu Putusan MK

Revisi Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu diharapkan tidak mengutak-atik elemen teknis pemilu.

POLITIK | 11 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS