Baleg DPR Sepakati 33 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2021 dengan Catatan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Baleg DPR Sepakati 33 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2021 dengan Catatan

Jumat, 15 Januari 2021 | 05:05 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat untuk mengesahkan 33 Rancangan Undang-undang (RUU) dan lima RUU Daftar Kumulatif Terbuka masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Namun daftar Prolegnas Prioritas itu disertai dengan catatan. Semuanya akan dibawa ke rapat paripurna DPR berikutnya untuk pengambilan keputusan tingkat II alias tingkat akhir.

"Apakah disetujui dengan catatan?" kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, Kamis (14/1/2021) malam.

Setelah dijawab 'setuju', maka Supratman mengetuk palu sidang tanda keputusan sudah diambil. Menkumham Yasonna Laoly berada di dalam rapat itu mewakili Pemerintah.

Sebelumnya, terjadi perdebatan diantara fraksi-fraksi menyangkut persetujuan atas 33 RUU masuk ke dalam Prolegnas Prioritas. Sebab ada sejumlah fraksi yang keberatan atas sejumlah RUU. Semisal Golkar tak sepakat dengan RUU Larangan Minuman Beralkohol. Atau Fraksi Demokrat dan PAN yang tak sepakat RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Namun akhirnya kesepakatan diambil setelah catatan-catatan itu akan dimasukkan ke dalam dokumen keputusan Baleg DPR yang akan disampaikan ke rapat paripurna DPR.

"Nantinya keputusan akhir akan diambil di rapat paripurna," kata Supratman.

Berikut daftar 33 RUU dan 5 RUU Kumulatif Terbuka yang disepakati masuk ke Prolegnas Prioritas 2021.

Daftar prolegnas RUU Prioritas tahun 2021

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

7. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.

8. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang DPR/KOMISI VIII Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

9. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

11. Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

12. Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila)

13. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

14. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.

15. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

16. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

17. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

18. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

19. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

20. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

21. Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Psikologi (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi).

22. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

23. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

24. Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.

25. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

26. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

27. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

28. Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah).

29. Rancangan Undang-Undang tentang tentang Ibukota Negara.

30. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata

31. Rancangan Undang-Undang tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular)

32. Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.

33. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa

Daftar RUU Kumulatif Terbuka:

1. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perianjian Internasional

2. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahlcamah Konstitusi

3. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPU Akan Segera Respons Pemecatan Arief

KPU akan segera merespons putusan DKPP memberhentikan Arief Budiman dari jabatan ketua KPU.

POLITIK | 15 Januari 2021

Dukung Vaksinasi Covid-19, Partai Emas Harapkan Ekonomi Indonesia Tumbuh Kembali

Partai Emas mengharapkan agar perekonomian di Indonesia dapat kembali tumbuh dengan berjalannya program vaksinasi Covid-19.

POLITIK | 14 Januari 2021

Ini Kata Ribka Tjiptaning Soal Polemik Penolakan Vaksin Covid-19

Ribka Tjiptaning mengakui dirinya salah mengambil tempat untuk bicara sehingga pernyataannya seolah-olah memprovokasi orang lain untuk menolak vaksin Covid-19.

POLITIK | 14 Januari 2021

Masyarakat Diminta Lebih Gigih Terapkan Protokol Kesehatan

Willy menuturkan, masyarakat telah menerima kabar baik yakni ditemukannya dan digunakannya berbagai varian vaksin Covid-19.

POLITIK | 14 Januari 2021

Ikuti Teladan Jokowi, Ketua MPR Terima Vaksinasi Covid-19

Setelah Presiden Joko Widodo menerima vaksinasi covid-19 yang pertama, para pejabat negara lalu mengikuti langkahnya, seperti Ketua MPR Bambang Soesatyo.

POLITIK | 14 Januari 2021

Calon Tunggal Kapolri, Listyo Sigit Diharap Lakukan Konsolidasi Internal

Listyo disarankan agar segera melakukan konsolidasi internal sebelum resmi menjabat sebagai Kapolri.

POLITIK | 13 Januari 2021

Golkar Dukung Sigit Listyo Jadi Kapolri

Partai Golkar siap mengamankan pilihan Presiden Jokowi itu pada acara fit and proper test di Komisi III DPR.

POLITIK | 13 Januari 2021

Arief Budiman: Saya Tidak Pernah Melakukan Kejahatan Pemilu

Arief Budiman menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pelanggaran dan kejahatan yang mencederai integritas Pemilu.

POLITIK | 13 Januari 2021

Soal Listyo Calon Kapolri, Arteria Dahlan: Pak Jokowi Itu Smart

"Beliau (Jokowi) itu smart sekaligus pemerhati yang baik, beliau mengetahui betul siapa yang pantas untuk diusulkan ke DPR untuk dipilih," kata Arteria Dahlan.

POLITIK | 13 Januari 2021

PBNU Nilai Komjen Sigit Sosok Profesional

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai Komjen Listyo Sigit Prabowo merupakan sosok profesional dan berpengalaman.

POLITIK | 13 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS