Arief Budiman: Tidak Ada Upaya Melawan DKPP
Logo BeritaSatu

Arief Budiman: Tidak Ada Upaya Melawan DKPP

Jumat, 15 Januari 2021 | 19:11 WIB
Oleh : Roberth Wardhy / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua KPU non aktif Arief Budiman mengaku tidak ada upaya melawan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat dirinya hadir mendampingi Evi Novida Ginting ke PTUN Jakarta tanggal 18 April 2020 lalu. Dia hadir mendampingi Evi karena sebagai pimpinan, memiliki tanggung jawab moral untuk mendampingi.

"Dalam putusan itu, di dalam pertimbangan putusan disampaikan bahwa ini sebagai bentuk perlawanan KPU kepada DKPP. Saya nyatakan itu itu tidak benar karena pada hari itu KPU sedang melakukan work from home (WFH). Kehadiran saya sebagai pribadi," kata Arief dalam konferensi pers di kantor KPU, Jakarta, Jumat (15/1/2021).

Ia menjelaskan pokok aduan perkara yang dituduhkan kepadanya adalah pelanggaran kode etik karena mengantarkan Evi Novida Ginting mendaftarkan gugatan ke PTUN. Menurutnya, kehadirannya di PTUN bukan untuk mendampingi Evi. Dirinya hadir di PTUN karena mendengar kabar Evi sedang mendaftarkan gugatan ke PTUN. Atas informasi itu maka dirinya datang ke PTNU untuk memberikan dukungan.

"Dalam persidangan di DKPP, telah saya jelaskan secara runtut. Bahwa pendaftaran gugatan itu dilakukan Bu Evi dan kuasa hukumnya melalui online, e-court, dan itu dilakukan sekitar pukul 07.30 WIB. Saya mendengar kabar Bu Evi dan beberapa kuasanya sedang ada di pengadilan dan saya sampai di pengadilan siang, jelang salat Jumat,” jelas Arief.

Dia menyebut saat itu, kantor KPU juga sedang menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah akibat pandemi Covid-19. Dengan status tersebut, dirinya tidak mewakili institusi ke PTUN karena tidak diutus oleh institusi KPU. Kehadirannya di PTUN dalam kapasitas sebagai pribadi karena memiliki tanggung jawab moral terhadap sesama rekan anggota KPU.

Sebagaimana diketahui, pada Rabu (13/1/2021) kemarin, DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Arief. Alasannya, Arief mendampingi anggota KPU non aktif, Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan kepada Arif Budiman selaku Ketua KPU,” kata Ketua DKPP Muhammad yang membacakan putusan dalam persidangan DKPP di Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Evi Ginting pernah diberhentikan oleh DKPP tanggal 18 Maret 2020. Evi dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam perkara pencalonan anggota legislatif Partai Gerindra bernama Hendri Makaluasc.

Terhadap putusan itu, Evi melakukan gugatan ke PTUN, Jakarta dan dikabulkan PTUN. Atas putusan itu, Presiden Jokowi yang menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan anggota KPU tidak melakukan upaya banding atas putusan PTUN. Presiden Jokowi mengikuti putusan PTUN sehingga akhirnya Evi kembali aktif menjadi anggota KPU sejak 18 Agustus 2020.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ini Alasan Arief Dampingi Evi Ginting di PTUN

Arief Budiman menyatakan mendampingi Evi Novida Ginting di PTUN dalam kapasitasnya sebagai pribadi.

POLITIK | 15 Januari 2021

Terkait Pemecatan Arief Budiman, KPU Belum Ambil Langkah Hukum

KPU masih memiliki waktu tujuh hari kerja setelah putusan DKPP dikeluarkan pada Rabu (13/1/2021).

POLITIK | 15 Januari 2021

Presiden Jokowi Harapkan KAHMI Terus Berkontribusi dalam Pembangunan

Presiden Jokowi meminta anggota KAHMI untuk ikut berkontribusi membangun kemajuan bangsa, memperteguh ke-Islaman dan ke-Indonesia-an yang saling melengkapi.

POLITIK | 15 Januari 2021

Komisi IX DPR Dukung Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri

Komisi IX DPR mendukung opsi vaksinasi mandiri yang disampaikan Kementerian Kesehatan.

POLITIK | 15 Januari 2021

Ilham Saputra Kembali Diangkat Menjadi Plt Ketua KPU

Ilham Saputra menggantikan Arief Budiman yang dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada hari Rabu (13/1/2021).

POLITIK | 15 Januari 2021

Keluarga Besar PDIP Turut Berduka, Hasto: Syekh Ali Jaber Ulama Moderat Ajarkan Persaudaraan

Wafatnya Syekh Ali Jaber menjadi kabar duka bagi Indonesia.

POLITIK | 15 Januari 2021

Baleg DPR Sepakati 33 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2021 dengan Catatan

Semuanya akan dibawa ke rapat paripurna DPR berikutnya untuk pengambilan keputusan tingkat II alias tingkat akhir.

POLITIK | 15 Januari 2021

KPU Akan Segera Respons Pemecatan Arief

KPU akan segera merespons putusan DKPP memberhentikan Arief Budiman dari jabatan ketua KPU.

POLITIK | 15 Januari 2021

Dukung Vaksinasi Covid-19, Partai Emas Harapkan Ekonomi Indonesia Tumbuh Kembali

Partai Emas mengharapkan agar perekonomian di Indonesia dapat kembali tumbuh dengan berjalannya program vaksinasi Covid-19.

POLITIK | 14 Januari 2021

Ini Kata Ribka Tjiptaning Soal Polemik Penolakan Vaksin Covid-19

Ribka Tjiptaning mengakui dirinya salah mengambil tempat untuk bicara sehingga pernyataannya seolah-olah memprovokasi orang lain untuk menolak vaksin Covid-19.

POLITIK | 14 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS