KPU: Calon Terpilih Sudah Bisa Ditetapkan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (0.63)   |   COMPOSITE 6290.8 (1.14)   |   DBX 1362.34 (3.92)   |   I-GRADE 180.342 (-0.04)   |   IDX30 506.102 (-1.07)   |   IDX80 136.192 (-0.57)   |   IDXBUMN20 397.025 (-1.74)   |   IDXESGL 139.555 (0.11)   |   IDXG30 142.425 (-0.91)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-0.92)   |   IDXQ30 145.469 (-0.09)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-0.8)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-3.73)   |   IDXV30 134.488 (-0.85)   |   INFOBANK15 1048.13 (6.74)   |   Investor33 435.467 (0.45)   |   ISSI 181.572 (-0.71)   |   JII 618.362 (-4.97)   |   JII70 218.204 (-1.68)   |   KOMPAS100 1215.76 (-2.34)   |   LQ45 948.468 (-2.19)   |   MBX 1702.13 (-0.52)   |   MNC36 323.237 (0.36)   |   PEFINDO25 323.55 (-0.65)   |   SMInfra18 308.555 (-3.34)   |   SRI-KEHATI 369.754 (0.97)   |  

KPU: Calon Terpilih Sudah Bisa Ditetapkan

Kamis, 21 Januari 2021 | 18:09 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.comKomisi Pemilihan Umum (KPU) mengemukakan KPU Daerah sudah bisa melakukan penetapan terhadap Pasangan Calon (Paslon) terpilih pada Pilkada 2020. Hal itu setelah keluarnya daftar atau registrasi gugatan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bagi KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota yang tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan ke MK, pelaksanaan penetapan Paslon dilakukan paling lama lima hari setelah MK mengumumkan permohonan perselisihan hasil yang telah diregistrasi,” kata anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Hasyim Asy'ari di Jakarta, Kamis (21/1/2020).

Ia menjelaskan pengumuman MK terkait gugatan yang teregistrasi atau yang diproses menuju sidang pada tanggal 20 Januari 2021. Dalam lampiran pengumumannya, MK menyebut ada 132 gugatan yang siap disidang. Dengan demikian, dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada 2020, ada 138 daerah yang sudah bisa ditetapkan Paslon terpilih.

Sementara untuk daerah yang hasil Pilkada berlanjut ke persidangan di MK, Hasyim meminta KPU Daerah untuk menyiapkan diri. Persiapan terutama terkait data, bukti, ahli dan saksi. KPU daerah juga harus mempelajari materi gugatan yang diajukan para Paslon.

Dia juga meminta KPU Daerah untuk memperhatikan jadwal sidang yang ditetapkan MK, mulai dari sidang pertama sampai putusan. KPU Daerah tidak boleh lalai dengan melewatkan jadwal yang telah tersedia.

“Penetapan Paslon terpilih, paling lama lima hari setelah adanya putusan MK,” tutup Hasyim.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Biden Dilantik, Ini Harapan Ketua DPR

Puan menegaskan, bahwa AS harus berperan dalam menjaga suasana kondusif untuk mencapai stabilitas dan perdamaian global.

POLITIK | 21 Januari 2021

Presiden Jokowi: Tahun 2021 Momentum untuk Bangkit dan Lewati Masa Krisis

Protokol kesehatan dan vaksinasi Covid-19 juga termasuk tantangan dan upaya yang akan diwujudkan dalam jangka pendek ini.

POLITIK | 21 Januari 2021

Jokowi Yakin Indonesia Miliki Peluang Besar Ekonomi Hijau dan Digital

Selain ekonomi hijau, Presiden juga melihat bahwa di masa saat ini, semua sektor mau tidak mau harus masuk kepada tahapan digitalisasi.

POLITIK | 21 Januari 2021

Jokowi Sebut Vaksinator, Puskesmas dan Rumah Sakit Menjadi Kekuatan Mengatasi Covid-19

“Sehari berarti sudah hampir satu juta (orang yang divaksinasi). Ini angka yang besar sekali. Ini kekuatan kita ada disini,” ujar Jokowi.

POLITIK | 21 Januari 2021

Azis Syamsuddin Harap Komjen Sigit Bawa Polri Semakin Maju dan Profesional

Azis berharap Komjen Sigit dapat membawa Korps Bhayangkara semakin maju.

POLITIK | 21 Januari 2021

Michael Umbas: Komjen Sigit Sosok Pemersatu

Pandangan seluruh fraksi di DPR dengan bulat menyatakan dukungan kepada Komjen Sigit, tentu sangat positif dan layak diapresiasi,” kata Umbas.

POLITIK | 21 Januari 2021

Menko Airlangga Sempat Kena Covid-19, Kenapa Dirahasiakan ke Publik?

Informasi adanya menteri yang terkena Covid-19 juga dibatasi di antara menteri saja. Bahkan bila perlu, cukup hanya beberapa orang yang tahu saja.

POLITIK | 20 Januari 2021

Program Vaksinasi Covid-19, DPR Apresiasi Kinerja Kementerian BUMN

Terjaminnya vaksin yang dipesan pemerintah Indonesia dari berbagai pengembang vaksin ternama di dunia dan dari dalam negeri menunjukkan kinerja yang solid.

POLITIK | 20 Januari 2021

Contohkan Kasus Nenek Minah, Komjen Sigit Minta Penegakkan Hukum Harus Humanis

Sigit menyatakan, saat ini masyarakat memerlukan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan, bukan penegakan hukum dalam rangka untuk kepastian hukum.

POLITIK | 20 Januari 2021

Fit And Proper Test Hari Ini Tahapan Terakhir Komisi III Sebelum Setuju atau Tolak Sigit Jadi Kapolri

Agenda dalam fit and proper test ini adalah penyampaian arah kebijakan Kapolri, dialog dan tanya jawab.

POLITIK | 20 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS