Nasdem Dukung Upaya Normalisasi Pilkada
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Nasdem Dukung Upaya Normalisasi Pilkada

Kamis, 21 Januari 2021 | 19:09 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan undang-undang (RUU) Pemilihan Umum memutuskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dinormalisasi.

Setelah penyelenggaraan Pilkada pada 2020, kembali akan digelar Pilkada 2022 dan 2023. Dengan demikian, dalam draf RUU Pemilu, penyelenggaraan pemilu daerah akan digelar pertama kali pada tahun 2027.

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan, Partai Nasdem akan mendukung penuh dan akan mengawal pelaksanaan pilkada pada 2022 dan 2023. Semua dilakukan agar pelaksanaan pilkada serentak yang ditargetkan bisa dilaksanakan pada 2027 di seluruh Indonesia.

"Nasdem mendukung (pelaksanaan pilkada 2022 dan 2023), itu namanya normalisasi pilkada. Karena penyelenggaraan pilkada itu tidak hanya berbicara efisiensi anggaran, tapi juga faktor penyelenggara, pemilih dan calon," kata Willy Aditya, di Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Di dalam draf RUU Pemilu juga memisahkan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Pemilu Nasional terdiri dari Pilpres, Pileg DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota, dan DPD. Sementara Pemilu Daerah adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wali kota serta Wakil Bupati/Wakil Wali kota.

Dua Pemilu ini tidak diserentakan seperti dalam undang-undang kepemiluan yang saat ini berlaku. Yaitu Pilpres, Pileg dan Pilkada yang diserentakan.

"Kemarin pilpres, pileg dan pilkada diserentakan kita babak belur. Pelaksanaan itu sangat berat, karena itu memang perlu normalisasi pilkada," ucapnya.

Jika mengacu pada pelaksanaan pilkada serentak, masa jabatan kepala daerah pemilihan tahun 2020 akan habis pada 2025. Sehingga, dalam RUU ini diatur posisi yang kosong akan digantikan pejabat sementara hingga pemilihan tahun 2027.

Sementara, kepala daerah yang terpilih pada tahun 2022 dan 2023 masa jabatannya akan habis sampai terpilihnya kepala daerah pada Pemilu Daerah tahun 2027.

Kemudian, kepala daerah yang terpilih pada Pemilu Daerah 2027 masa jabatannya habis pada 2032 dan selanjutnya akan diselenggarakan pemilihan setiap lima tahun sekali. RUU Pemilu itu sendiri saat ini masih dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR .



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPU: Calon Terpilih Sudah Bisa Ditetapkan

KPU mengemukakan KPU Daerah sudah bisa melakukan penetapan terhadap Pasangan Calon (Paslon) terpilih pada Pilkada 2020.

POLITIK | 21 Januari 2021

Biden Dilantik, Ini Harapan Ketua DPR

Puan menegaskan, bahwa AS harus berperan dalam menjaga suasana kondusif untuk mencapai stabilitas dan perdamaian global.

POLITIK | 21 Januari 2021

Presiden Jokowi: Tahun 2021 Momentum untuk Bangkit dan Lewati Masa Krisis

Protokol kesehatan dan vaksinasi Covid-19 juga termasuk tantangan dan upaya yang akan diwujudkan dalam jangka pendek ini.

POLITIK | 21 Januari 2021

Jokowi Yakin Indonesia Miliki Peluang Besar Ekonomi Hijau dan Digital

Selain ekonomi hijau, Presiden juga melihat bahwa di masa saat ini, semua sektor mau tidak mau harus masuk kepada tahapan digitalisasi.

POLITIK | 21 Januari 2021

Jokowi Sebut Vaksinator, Puskesmas dan Rumah Sakit Menjadi Kekuatan Mengatasi Covid-19

“Sehari berarti sudah hampir satu juta (orang yang divaksinasi). Ini angka yang besar sekali. Ini kekuatan kita ada disini,” ujar Jokowi.

POLITIK | 21 Januari 2021

Azis Syamsuddin Harap Komjen Sigit Bawa Polri Semakin Maju dan Profesional

Azis berharap Komjen Sigit dapat membawa Korps Bhayangkara semakin maju.

POLITIK | 21 Januari 2021

Michael Umbas: Komjen Sigit Sosok Pemersatu

Pandangan seluruh fraksi di DPR dengan bulat menyatakan dukungan kepada Komjen Sigit, tentu sangat positif dan layak diapresiasi,” kata Umbas.

POLITIK | 21 Januari 2021

Menko Airlangga Sempat Kena Covid-19, Kenapa Dirahasiakan ke Publik?

Informasi adanya menteri yang terkena Covid-19 juga dibatasi di antara menteri saja. Bahkan bila perlu, cukup hanya beberapa orang yang tahu saja.

POLITIK | 20 Januari 2021

Program Vaksinasi Covid-19, DPR Apresiasi Kinerja Kementerian BUMN

Terjaminnya vaksin yang dipesan pemerintah Indonesia dari berbagai pengembang vaksin ternama di dunia dan dari dalam negeri menunjukkan kinerja yang solid.

POLITIK | 20 Januari 2021

Contohkan Kasus Nenek Minah, Komjen Sigit Minta Penegakkan Hukum Harus Humanis

Sigit menyatakan, saat ini masyarakat memerlukan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan, bukan penegakan hukum dalam rangka untuk kepastian hukum.

POLITIK | 20 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS