PSI: Pecat Kepala Sekolah yang Paksakan Jilbab untuk Siswi Non-Muslim
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

PSI: Pecat Kepala Sekolah yang Paksakan Jilbab untuk Siswi Non-Muslim

Sabtu, 23 Januari 2021 | 11:16 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan kasus pemaksaan jilbab untuk siswi non-Muslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat. PSI menilai telah terjadi pelanggaran konstitusi dalam kasus tersebut dan pelakunya harus dipecat.

“Dalam konstitusi, negara kita menjamin kebebasan setiap pemeluk agama. Pemaksaan jilbab kepada pemeluk non-muslim jelas pelanggaran atas konsitusi,” kata Juru Bicara DPP PSI, Mary Silvita, dalam keterangannya, Sabtu (23/1/2021).

Mary menegaskan PSI mendorong, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelidiki kasus ini. Menurut dia, kasus seperti ini tidak boleh terulang lagi.

“Kejadian seperti ini tak boleh terulang. Kemendikbud harus menyelidiki sebab dan pemicu permasalahan, sehingga kejadian serupa tidak akan terulang di kemudian hari,” tandas Mary.

Mary mengingatkan, pendidikan selayaknya menjunjung tinggi keberagaman dan menolak eksklusivitas seperti tercermin dalam Pancasila. Apalagi pendidikan merupakan salah satu metode untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada setiap warga negara Indonesia.

"Pengelola institusi pendidikan yang tidak memahami, atau sengaja mengabaikan nilai-nilai Pancasila seperti di SMKN 2 Padang itu, harus dipecat untuk memunculkan efek jera," ujar mahasiswi pascasarjana konsentrasi Hukum Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah tersebut.

Sebagaimana diketahui, seorang wali murid SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, dipanggil pihak sekolah lantaran anaknya tidak mengenakan jilbab.

Video yang merekam pertemuan mereka beredar di media sosial. Dalam video yang viral itu, pihak sekolah dan wali murid beradu argumen soal penggunaan jilbab di sekolah.

Pihak wali murid tersebut mempertanyakan dasar aturan kewajiban berjilbab untuk anaknya yang non-Muslim.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mensesneg Terima Surat Persetujuan DPR soal Kapolri

Mensesneg Pratikno menerima surat persetujuan DPR terkait Kapolri.

POLITIK | 22 Januari 2021

Waket Komisi IX Dukung Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali

Secara nasional, daerah yang masuk kategori merah dan memberlakukan PPKM terus bertambah karena berbagai alasan.

POLITIK | 22 Januari 2021

Airlangga Berharap Kerja Sama Indonesia-Amerika Serikat Bisa Lebih Baik

Kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia juga secara aktif bekerja sama dengan negara sahabat ikut mewujudkan perdamaian dunia.

POLITIK | 22 Januari 2021

Legislator Usulkan Pembahasan RUU Pemilu-Pilkada Ditunda

Legislator dari F-PAN mengusulkan agar pembahasan RUU Pemilu-Pilkada ditunda untuk memfokuskan diri pada penanganan pandemi Covid-19.

POLITIK | 21 Januari 2021

Nasdem Dukung Upaya Normalisasi Pilkada

Dalam draf RUU Pemilu, penyelenggaraan pilkada serentak akan digelar pertama kali pada tahun 2027.

POLITIK | 21 Januari 2021

KPU: Calon Terpilih Sudah Bisa Ditetapkan

KPU mengemukakan KPU Daerah sudah bisa melakukan penetapan terhadap Pasangan Calon (Paslon) terpilih pada Pilkada 2020.

POLITIK | 21 Januari 2021

Biden Dilantik, Ini Harapan Ketua DPR

Puan menegaskan, bahwa AS harus berperan dalam menjaga suasana kondusif untuk mencapai stabilitas dan perdamaian global.

POLITIK | 21 Januari 2021

Presiden Jokowi: Tahun 2021 Momentum untuk Bangkit dan Lewati Masa Krisis

Protokol kesehatan dan vaksinasi Covid-19 juga termasuk tantangan dan upaya yang akan diwujudkan dalam jangka pendek ini.

POLITIK | 21 Januari 2021

Jokowi Yakin Indonesia Miliki Peluang Besar Ekonomi Hijau dan Digital

Selain ekonomi hijau, Presiden juga melihat bahwa di masa saat ini, semua sektor mau tidak mau harus masuk kepada tahapan digitalisasi.

POLITIK | 21 Januari 2021

Jokowi Sebut Vaksinator, Puskesmas dan Rumah Sakit Menjadi Kekuatan Mengatasi Covid-19

“Sehari berarti sudah hampir satu juta (orang yang divaksinasi). Ini angka yang besar sekali. Ini kekuatan kita ada disini,” ujar Jokowi.

POLITIK | 21 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS