Plus dan Minus Menggelar Pilkada 2022 dan 2023 Dibandingkan 2024
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Plus dan Minus Menggelar Pilkada 2022 dan 2023 Dibandingkan 2024

Selasa, 26 Januari 2021 | 11:54 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2022 dan 2023 dijadwalkan tetap digelar. Hal tersebut mengacu draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Pasal 731 ayat 2 dan 3. Apabila itu disepakati, maka jadwal Pilkada Serentak Nasional pada November 2024 otomatis tidak berlaku. Sekadar diketahui, berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan atau langsung disatukan pada 2024.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini membeberkan plus dan minus jika pilkada 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan maupun berlangsung pada 2024. Secara umum, menurut Titi, Pilkada Serentak Nasional pada 2024 lebih banyak minusnya. Titi berkaca pengalaman Pemilu Legislatif (pileg) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) Serentak pada 2019. Ketika itu, Titi menjelaskan, beban penyelenggara begitu berat, karena harus menyiapkan dua pemilihan dalam satu waktu.

“Secara umum, lebih banyak minusnya jika pileg, pilpres, dan pilkada dilaksanakan pada 2024. Meski pilkada digelar pada November 2024 atau tidak bersamaan dengan pemungutan suara pileg dan pilpres, tetapi tahapannya beririsan satu sama lain. Misal pemungutan suara pileg dan pilpres pada April 2024, lalu pilkada-nya November 2024, maka saat sedang tingginya beban kerja penyelenggara pada April dan Mei, saat bersamaan mereka harus siapkan tahapan pilkada antara lain pemutakhiran data pemilih dan pencalonan perseorangan,” kata Titi kepada Beritasatu.com, Selasa (26/1/2021).

Titi mengatakan pileg, pilpres, dan pilkada pada tahun yang sama akan mempengaruhi kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan setiap tahapan pemilihan. Titi menuturkan disorientasi pemilih dari akan terjadi apabila pileg, pilpres, dan pilkada dijalankan bersamaan. Selain itu juga bisa memicu praktik politik yang tidak berintegritas antara lain seperti politik uang, politik identitas, termasuk politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Titi menambahkan, partai politik juga berpotensi semakin menjauh dari masyarakat.

Sebab, menurut Titi, partai hanya aktif ketika masa elektoral. Sementara, lanjutnya, mekanisme koreksi yang tersedia hanya 5 tahun sekali. Hal ini akan berbeda jika desainnya, akvitias elektoral bisa mengkritisi kinerja partai. Misalnya dengan menggelar pemilu nasional dan daerah yang berjarak 2,5 tahun. Melalui cara itu, Titi menjelaskan, pemilih berkesempatan mengevaluasi partai tanpa harus menunggu 5 tahun. Titi menyatakan suara pemilih yang tidak sah berpeluang meninggkat jika pileg, pipres, dan pilkada digelar dalam tahun yang sama.

Titi kemudian menjabarkan sisi positif pileg, pilpres, dan pilkada dilaksanakan serentak pada 2024. Menurut Titi, desain tersebut akan melahirkan efisiensi. “Dengan satu tahun penyelenggaraan, maka bisa dituntaskan seluruh proses elektoral. Tidak perlu berkali-kali merekrut petugas, terutama tingkat ad hoc. Berikutnya, mengurangi kegaduhan politik terhadap stabilitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Karena kan ada pihak beranggapan pemilu dan pilkada membuat gaduh. Lalu, akan ada koherensi antara kepemimpinan nasional dan partai berkuasa hingga tingkat daerah,” ucap Titi.

Pada bagian lain, Titi mengatakan UU 10/2016 tidak perlu direvisi apabila RUU Pemilu yang mengatur pilkada tetap digelar pada 2022 dan 2023, nantinya disahkan. “UU 10/2016 tidak perlu direvisi, karena dalam RUU Pemilu, substansi pilkada diatur dalam satu naskah dengan pemilu. Jadi RUU Pemilu yang ada sekarang menyatukan naskah pemilu dan pilkada atau kodifikasi. UU 10/2016 menjadi tidak berlaku lagi soal penjadwalan Pilkada Serentak Nasional pada November 2024, tetapi Pilkada 2022 dan 2023 acuannya UU 1/2015,” demikian Titi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Ketua Umum PAN Minta Fraksi-fraksi Hentikan Pembahasan RUU Pemilu

Partai Amanat Nasional berpendapat bahwa UU Pemilu belum saatnya untuk direvisi.

POLITIK | 25 Januari 2021

Dampingi Presiden Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang, Ini Penjelasan Wapres Ma'ruf Amin

Pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah difokuskan kepada empat hal.

POLITIK | 25 Januari 2021

Menko Polhukam: Tidak Boleh Mewajibkan Anak Nonmuslim Memakai Jilbab

"Kita tak boleh membalik situasi dengan mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah," kata Mahfud.

POLITIK | 24 Januari 2021

Menkominfo Minta Wartawan Katolik Dukung Program Akselerasi Digital dan Vaksinasi Covid-19

Selain Menteri Johnny, Dubes Indonesia untuk Vatikan L Amrih Jinangkung dan Dirjen Bimas Katolik Y Bayu Samadro memberikan sambutan dalam acara tersebut.

POLITIK | 24 Januari 2021

Rayakan Ultah Ke-74 Megawati, Kader PDIP Hadiahkan Buku

Para kader PDIP memersembahkan buku Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam.

POLITIK | 23 Januari 2021

PSI: Pecat Kepala Sekolah yang Paksakan Jilbab untuk Siswi Non-Muslim

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan kasus pemaksaan jilbab untuk siswi non-Muslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat.

POLITIK | 23 Januari 2021

Mensesneg Terima Surat Persetujuan DPR soal Kapolri

Mensesneg Pratikno menerima surat persetujuan DPR terkait Kapolri.

POLITIK | 22 Januari 2021

Waket Komisi IX Dukung Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali

Secara nasional, daerah yang masuk kategori merah dan memberlakukan PPKM terus bertambah karena berbagai alasan.

POLITIK | 22 Januari 2021

Airlangga Berharap Kerja Sama Indonesia-Amerika Serikat Bisa Lebih Baik

Kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia juga secara aktif bekerja sama dengan negara sahabat ikut mewujudkan perdamaian dunia.

POLITIK | 22 Januari 2021

Legislator Usulkan Pembahasan RUU Pemilu-Pilkada Ditunda

Legislator dari F-PAN mengusulkan agar pembahasan RUU Pemilu-Pilkada ditunda untuk memfokuskan diri pada penanganan pandemi Covid-19.

POLITIK | 21 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS