Logo BeritaSatu

Plus dan Minus Menggelar Pilkada 2022 dan 2023 Dibandingkan 2024

Selasa, 26 Januari 2021 | 11:54 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2022 dan 2023 dijadwalkan tetap digelar. Hal tersebut mengacu draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Pasal 731 ayat 2 dan 3. Apabila itu disepakati, maka jadwal Pilkada Serentak Nasional pada November 2024 otomatis tidak berlaku. Sekadar diketahui, berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan atau langsung disatukan pada 2024.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini membeberkan plus dan minus jika pilkada 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan maupun berlangsung pada 2024. Secara umum, menurut Titi, Pilkada Serentak Nasional pada 2024 lebih banyak minusnya. Titi berkaca pengalaman Pemilu Legislatif (pileg) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) Serentak pada 2019. Ketika itu, Titi menjelaskan, beban penyelenggara begitu berat, karena harus menyiapkan dua pemilihan dalam satu waktu.

“Secara umum, lebih banyak minusnya jika pileg, pilpres, dan pilkada dilaksanakan pada 2024. Meski pilkada digelar pada November 2024 atau tidak bersamaan dengan pemungutan suara pileg dan pilpres, tetapi tahapannya beririsan satu sama lain. Misal pemungutan suara pileg dan pilpres pada April 2024, lalu pilkada-nya November 2024, maka saat sedang tingginya beban kerja penyelenggara pada April dan Mei, saat bersamaan mereka harus siapkan tahapan pilkada antara lain pemutakhiran data pemilih dan pencalonan perseorangan,” kata Titi kepada Beritasatu.com, Selasa (26/1/2021).

Titi mengatakan pileg, pilpres, dan pilkada pada tahun yang sama akan mempengaruhi kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan setiap tahapan pemilihan. Titi menuturkan disorientasi pemilih dari akan terjadi apabila pileg, pilpres, dan pilkada dijalankan bersamaan. Selain itu juga bisa memicu praktik politik yang tidak berintegritas antara lain seperti politik uang, politik identitas, termasuk politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Titi menambahkan, partai politik juga berpotensi semakin menjauh dari masyarakat.

Sebab, menurut Titi, partai hanya aktif ketika masa elektoral. Sementara, lanjutnya, mekanisme koreksi yang tersedia hanya 5 tahun sekali. Hal ini akan berbeda jika desainnya, akvitias elektoral bisa mengkritisi kinerja partai. Misalnya dengan menggelar pemilu nasional dan daerah yang berjarak 2,5 tahun. Melalui cara itu, Titi menjelaskan, pemilih berkesempatan mengevaluasi partai tanpa harus menunggu 5 tahun. Titi menyatakan suara pemilih yang tidak sah berpeluang meninggkat jika pileg, pipres, dan pilkada digelar dalam tahun yang sama.

Titi kemudian menjabarkan sisi positif pileg, pilpres, dan pilkada dilaksanakan serentak pada 2024. Menurut Titi, desain tersebut akan melahirkan efisiensi. “Dengan satu tahun penyelenggaraan, maka bisa dituntaskan seluruh proses elektoral. Tidak perlu berkali-kali merekrut petugas, terutama tingkat ad hoc. Berikutnya, mengurangi kegaduhan politik terhadap stabilitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Karena kan ada pihak beranggapan pemilu dan pilkada membuat gaduh. Lalu, akan ada koherensi antara kepemimpinan nasional dan partai berkuasa hingga tingkat daerah,” ucap Titi.

Pada bagian lain, Titi mengatakan UU 10/2016 tidak perlu direvisi apabila RUU Pemilu yang mengatur pilkada tetap digelar pada 2022 dan 2023, nantinya disahkan. “UU 10/2016 tidak perlu direvisi, karena dalam RUU Pemilu, substansi pilkada diatur dalam satu naskah dengan pemilu. Jadi RUU Pemilu yang ada sekarang menyatukan naskah pemilu dan pilkada atau kodifikasi. UU 10/2016 menjadi tidak berlaku lagi soal penjadwalan Pilkada Serentak Nasional pada November 2024, tetapi Pilkada 2022 dan 2023 acuannya UU 1/2015,” demikian Titi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Genangan Surut di Sejumlah Tempat, BPBD: Kerja Seluruh Petugas

Genangan akibat hujan deras di DKI Jakarta pada Selasa (4/10/2022) malam diketahui telah surut sejak pukul 07.00 WIB.

NEWS | 5 Oktober 2022

Butuh Dana Lima Kali Lipat, Pakistan Kehabisan Uang untuk Pemulihan Banjir

Pakistan kehabisan uang untuk pemulihan banjir karena dana yang dibutuhkan negara itu meningkat lima kali lipat.

NEWS | 5 Oktober 2022

Kasus KDRT Rizky Billar, Polisi Bakal Periksa 2 Saksi Lagi

Terkait kasus KDRT yang diduga dilakukan Rizky Billar kepada Lesti Kejora, aparat kepolisian bakal memeriksa dua saksi lagi.  

NEWS | 5 Oktober 2022

Tahun 2022, Digidata Sukses Raih 3 Prestasi Global

Sepanjang 2022, Digidata menyabet tiga prestasi global. Kali ini, teknologi perusahaan asal Indonesia berhasil lolos sertifikasi internasional dari NIST.

NEWS | 5 Oktober 2022

Saat Prajurit Penjaga Perbatasan Tak Berani Jawab soal Tunjangan ke Jokowi

Jokowi berkesempatan menyapa prajurit TNI yang sedang bertugas menjaga di sejumlah kawasan perbatasan dengan negara-negara tetangga.

NEWS | 5 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Aremania Gugat Tindakan Represif Aparat

Aremania, yang merupakan suporter Arema FC mengajukan gugatan kepada aparat atas tindakan represif aparat dalam tragedi Kanjuruhan di Malang.

NEWS | 5 Oktober 2022

Dinkes Rilis Daftar Nama-Nama Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

Dinas Kabupaten (Dinkes) Kabupaten Malang merilis daftar nama-nama korban meninggal tragedi Kanjuruhan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Kasus Brigadir J, Kejagung Terima Pelimpahan Berkas Perkara Ferdy Sambo Dkk

Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima pelimpahan tahap kedua perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan terkait kasus dugaan pembunuhan Brigadir J.

NEWS | 5 Oktober 2022

Tersangka Kasus Tewasnya Brigadir J Proses Dilimpahkan ke Kejagung

penyidik Bareskrim saat ini tengah mempersiapkan untuk melimpahkan tersangka dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J dan Obstruction of Justice ke JPU

NEWS | 5 Oktober 2022

Bima Arya Sebut KIB Akan Sikapi Langkap Nasdem Usung Anies Capres

Ketua DPP PAN Bima Arya mengatakan KIB bersama Golkar dan PPP akan menyikapi langkah Nasdem yang mengusung Anies Baswedan maju capres.

NEWS | 5 Oktober 2022


TAG POPULER

# Mamat Alkatiri


# Lesti Kejora


# Timnas U-17


# Formula E


# Tragedi Kanjuruhan


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Genangan Surut di Sejumlah Tempat, BPBD: Kerja Seluruh Petugas

Genangan Surut di Sejumlah Tempat, BPBD: Kerja Seluruh Petugas

NEWS | 4 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings