Gugat Hasil Pilgub Sumbar, Mulyadi: Saya Tidak Pernah Menyerah Mencari Keadilan
Logo BeritaSatu

Gugat Hasil Pilgub Sumbar, Mulyadi: Saya Tidak Pernah Menyerah Mencari Keadilan

Selasa, 26 Januari 2021 | 21:15 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Calon Gubernur (cagub) Sumatera Barat (Sumbar), Mulyadi menggugat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (pilgub) Sumbar ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mulyadi merasa dizalimi atas penetapan status tersangka pidana pemilu yang berpengaruh terhadap perolehan suaranya pada Pilgub Sumbar.

“Sejarah harus mencatat bahwa telah terjadi kejahatan demokrasi dalam Pilgub Sumbar 2020. Oleh karena itu, saya tidak akan pernah menyerah untuk mencari keadilan. Gugatan ini adalah ikhtiar saya dalam menegakkan 'amar ma'ruf nahi mungkar',” kata Mulyadi kepada Beritasatu.com, Selasa (26/1/2021).

Diketahui, Pilgub Sumbar memang sangat fenomenal. Mulyadi sama sekali tidak menyangka akan ditetapkan sebagai tersangka pidana pemilu pada 6 Desember 2020. Artinya, tiga hari sebelum pemungutan suara pilgub yang digelar pada 9 Desember 2020. Berikutnya, pada 11 Desember 2020, Mulyadi menerima SP3 dengan alasan alat bukti tidak mencukupi.

Menurut Mulyadi, status tesangka tersebut telah meruntuhkan kepercayaan publik yang telah dibangun dan dipersiapkan bertahun-tahun menjelang pilgub. “Pelaksanaan Pilgub Sumbar 2020 jauh dari prinsip jujur dan adil. Tiga hari sebelum pencoblosan saya ditetapkan sebagai tersangka. Ini sungguh merugikan hati kami,” ucap Mulyadi.

Mulyadi memang telah 16 tahun berkecimpung dalam dunia politik. Politikus Partai Demokrat tersebut, tercatat sudah tiga periode dipercaya sebagai anggota DPR oleh masyarakat Sumbar. Mulyadi juga sangat dikenal oleh masyarakat Sumbar sebagai sosok yang selalu peduli dengan persoalan sosial. Status tersangka, membuat pengguna media sosial terpapar pemberitaan negatif.

Di tengah situasi yang memprihatinkan tersebut kala itu, tiba-tiba muncul di beberapa media daring pernyataan salah seorang komisioner KPU Sumbar. Mulyadi disebut-sebut oleh komisioner itu akan batal menjadi cagub apabila terbukti bersalah. Padahal, status tersangka terhadap Mulyadi, sudah dipersepsikan bersalah oleh publik.

Proses penghancuran elektabilitas Mulyadi, tidak berhenti sampai di sana, tetapi berlanjut dengan pengerahan kelompok tertentu dengan menyampaikan pesan “Jangan Pilih Mulyadi Karena Sudah Tersangka”. “Bahkan ada yang memanipulasi bahwa seakan-akan Mulyadi sudah ditahan dan tidak boleh lagi ikut pilgub,” kata Mulyadi.

Keadaan ini membuat Mulyadi tidak berdaya. Peristiwa tersebut tentu akan memporakporandakan tingkat keterpilihan Mulyadi di tengah-tengah masyarakat. Hak Mulyadi yang paling mendasar untuk dipilih sebagian besar oleh masyarakat Sumbar, telah dirampas melalui instrumen hukum pemilu yang penerapannya serampangan.

“Seharusnya hukum melindungi kepentingan 3,7 pemilih Pilgub Sumbar agar masyarakat bisa memilih pemimpinnya dengan teliti, jujur dan adil, serta bermartabat. Saya dizalimi dan diperlakukan semena-mena, tanpa mempertimbangkan bahwa pencalonan sebagai cagub, telah dilakukan melalui sebuah proses panjang, bahkan harus melepaskan jabatan sebagai anggota DPR,” ucap Mulyadi.

Mulyadi berharap hasil sidang di MK dapat memberikan keadilan. “Kami yakin kenegarawanan Yang Mulia, dan luasnya pengetahuan Yang Mulia serta tingkat ketakwaan Yang Mulia miliki, kami berkeyakinan akan memperoleh keadilan,” demikian harapan besar Mulyadi untuk para Majelis Hakim MK.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Biden Jadi Presiden, RI Akan Tingkatkan Kerja Sama Green Economy, Hingga Pertahanan

Prioritas pertama adalah kerja sama ekonomi hijau (green economy) dan pembangunan berkelanjutan yang saling menguntungkan.

POLITIK | 26 Januari 2021

Gerindra Ajak Masyarakat Tetap Berdiri Teguh di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Indonesia diajak untuk tetap berdiri teguh di tengah pandemi Covid-19 yang dialami bangsa, bahkan umat manusia di dunia.

POLITIK | 26 Januari 2021

Plus dan Minus Menggelar Pilkada 2022 dan 2023 Dibandingkan 2024

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2022 dan 2023 dijadwalkan tetap digelar.

POLITIK | 26 Januari 2021

Ketua Umum PAN Minta Fraksi-fraksi Hentikan Pembahasan RUU Pemilu

Partai Amanat Nasional berpendapat bahwa UU Pemilu belum saatnya untuk direvisi.

POLITIK | 25 Januari 2021

Dampingi Presiden Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang, Ini Penjelasan Wapres Ma'ruf Amin

Pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah difokuskan kepada empat hal.

POLITIK | 25 Januari 2021

Menko Polhukam: Tidak Boleh Mewajibkan Anak Nonmuslim Memakai Jilbab

"Kita tak boleh membalik situasi dengan mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah," kata Mahfud.

POLITIK | 24 Januari 2021

Menkominfo Minta Wartawan Katolik Dukung Program Akselerasi Digital dan Vaksinasi Covid-19

Selain Menteri Johnny, Dubes Indonesia untuk Vatikan L Amrih Jinangkung dan Dirjen Bimas Katolik Y Bayu Samadro memberikan sambutan dalam acara tersebut.

POLITIK | 24 Januari 2021

Rayakan Ultah Ke-74 Megawati, Kader PDIP Hadiahkan Buku

Para kader PDIP memersembahkan buku Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam.

POLITIK | 23 Januari 2021

PSI: Pecat Kepala Sekolah yang Paksakan Jilbab untuk Siswi Non-Muslim

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan kasus pemaksaan jilbab untuk siswi non-Muslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat.

POLITIK | 23 Januari 2021

Mensesneg Terima Surat Persetujuan DPR soal Kapolri

Mensesneg Pratikno menerima surat persetujuan DPR terkait Kapolri.

POLITIK | 22 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS