Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan untuk mengatasi pandemi, maka pemerintah akan mengebut pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal.
"Agenda jangka pendek kita untuk mengawali tahun ini adalah dengan vaksinasi massal secepat-cepatnya. Vaksinasi adalah salah satu kebijakan prioritas," kata Jokowi dalam acara Media Group News (MGN) Summit : Indonesia 2021 secara virtual di Jakarta, Rabu (27/1/2021).
Jokowi menerangkan dalam setahun ini, Indonesia menghadapi tantangan yang sangat sulit dan tidak mudah. Indonesia mengalami double disruptions atau disrupsi ganda.
"Kita masih kejar-kejaran untuk menghadapi disrupsi teknologi jilid keempat. Kemudian kita harus menghadapi pula disrupsi pandemi Covid-19," ujar Jokowi.
Seluruh negara di dunia termasuk Indonesia merasakan betapa beratnya masa-masa sulit ini. Menurutnya, ada 215 negara yang mengalami masa sulit karena dampak dari krisis kesehatan dan ekonomi. Karena itu, dua krisis harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan.
"Antara gas dan rem harus dijalankan secara tepat. Ini hal yang tidak mudah, sangat tidak mudah, penanganan kesehatan dan ekonomi sama-sama pentingnya, sama-sama strategisnya," ungkap Jokowi.
Kepala Negara menjelaskan pemerintah bekerja cepat untuk memperoleh ratusan juta dosis vaksin sesuai kebutuhan untuk 70% populasi masyarakat. Meskipun akses terhadap vaksin saat ini masih didominasi oleh negara maju.
"Persiapan infrastruktur, vaksinator dan sebagainya sudah disiapkan dengan baik. Kita upayakan vaksinasi massal ini secepatnya untuk mengejar kekebalan komunal, herd immunity," terang Jokowi.
Kendati demikian, Jokowi mengingatkan pelaksanaan 3T (testing, tracing dan treatment) serta kesiagaan fasilitas kesehatan tetap harus disiapkan selama penanganan Covid-19 masih berlangsung. Gerakan protokol kesehatan 3M harus terus digencarkan.
Juga harus ada sinergi antarelemen masyarakat, mulai dari struktur paling atas di tingkat provinsi yaitu gubernur, bupati di kabupaten dan wali kota di kotamadya, hingga sampai ke level bawah seperti kepala desa, RT dan RW.
"Semua harus dilibatkan agar namanya disiplin protokol kesehatan betul-betul bisa kita perkuat," jelas Jokowi.
Sumber: BeritaSatu.com
