PPP Setuju Hentikan RUU Pemilu dan Tolak Pilkada 2022-2023
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.662 (-0.19)   |   COMPOSITE 6338.51 (20.69)   |   DBX 1329.17 (13.03)   |   I-GRADE 184.48 (-0.19)   |   IDX30 515.715 (0.41)   |   IDX80 138.838 (-0.03)   |   IDXBUMN20 409.612 (-1.08)   |   IDXESGL 142.422 (-0.38)   |   IDXG30 145.816 (-0.74)   |   IDXHIDIV20 454.583 (0.64)   |   IDXQ30 147.765 (0.09)   |   IDXSMC-COM 298.595 (-0.51)   |   IDXSMC-LIQ 365.651 (-2.93)   |   IDXV30 136.758 (-0.11)   |   INFOBANK15 1078.32 (-6.36)   |   Investor33 444.53 (0.07)   |   ISSI 183.756 (1.09)   |   JII 631.17 (2.63)   |   JII70 223.177 (0.26)   |   KOMPAS100 1240.03 (1.04)   |   LQ45 967.718 (-0.06)   |   MBX 1724.61 (3.72)   |   MNC36 328.799 (0.24)   |   PEFINDO25 328.487 (-1.79)   |   SMInfra18 313.342 (1.77)   |   SRI-KEHATI 378.358 (-0.22)   |  

PPP Setuju Hentikan RUU Pemilu dan Tolak Pilkada 2022-2023

Rabu, 27 Januari 2021 | 14:29 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, menyatakan PPP tak sepakat dengan ide Pilkada serentak 2022 dan 2023. PPP mendukung UU Pilkada saat ini, dan tidak sepakat jika RUU Pemilu dilanjutkan karena bisa mengubah pilkada yang dijadwalkan pada 2024.

Baidowi menjelaskan, Pilkada serentak 2024, pada November, sudah dijadwalkan dan diatur dalam UU 10/2016 Pasal 201 ayat 8.
"Keputusan itu dibuat melalui prores diskusi yang panjang dan mendalam dengan semangat bahwa hiruk pikuk politik selesai dalam 1 tahun, tidak seperti saat ini," kata Baidowi yang juga menjabat sekretaris Fraksi PPP, di Jakarta, Rabu (27/1/2021).

PPP juga menilai bahwa ketentuan di UU itu sebenarnya belum pernah diterapkan sama sekali, sehingga apa yang dilakukan selama ini akan sia-sia jika diubah lewat revisi UU Pemilu.

PPP juga menolak alasan fraksi yang mendukung RUU Pemilu, yang konsekuensinya Pilkada dilakukan pada 2022 dan 2023. Pendukung ide itu beralasan bahwa jika pilkada dilakukan 2024, di tahun yang sama dengan pileg dan pilpres, penyelenggara akan mengalami kesulitan teknis. Menurut Baidowi, hal demikian tak beralasan.

"Karena jeda waktu dari Pileg dengan Pilkada 2024 ada 7 bulan, sehingga tidak menganggu teknis persiapan di lapangan," pungkas Baidowi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Hadapi Double Disruptions, Jokowi Akan Kebut Vaksinasi Massal

Pemerintah bekerja cepat untuk memperoleh ratusan juta dosis vaksin sesuai kebutuhan untuk 70% populasi masyarakat.

POLITIK | 27 Januari 2021

Ruas Tol Palembang Diresmikan, PDIP: Jawa-Sumatera Terkoneksi Tol Bukan Mimpi Lagi

PDIP mengapresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

POLITIK | 27 Januari 2021

Menparekraf: Pelaku Usaha Pariwisata Perlu Jadi Prioritas Penerima Vaksin

Lewat vaksinasi tersebut, diharapkannya dapat menambah kepercayaan masyarakat, khususnya wisatawan mancanegara untuk kembali berlibur ke Indonesia.

POLITIK | 27 Januari 2021

Gugat Hasil Pilgub Sumbar, Mulyadi: Saya Tidak Pernah Menyerah Mencari Keadilan

Calon Gubernur Sumatera Barat, Mulyadi menggugat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar ke Mahkamah Konstitusi.

POLITIK | 26 Januari 2021

Biden Jadi Presiden, RI Akan Tingkatkan Kerja Sama Green Economy, Hingga Pertahanan

Prioritas pertama adalah kerja sama ekonomi hijau (green economy) dan pembangunan berkelanjutan yang saling menguntungkan.

POLITIK | 26 Januari 2021

Gerindra Ajak Masyarakat Tetap Berdiri Teguh di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Indonesia diajak untuk tetap berdiri teguh di tengah pandemi Covid-19 yang dialami bangsa, bahkan umat manusia di dunia.

POLITIK | 26 Januari 2021

Plus dan Minus Menggelar Pilkada 2022 dan 2023 Dibandingkan 2024

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2022 dan 2023 dijadwalkan tetap digelar.

POLITIK | 26 Januari 2021

Ketua Umum PAN Minta Fraksi-fraksi Hentikan Pembahasan RUU Pemilu

Partai Amanat Nasional berpendapat bahwa UU Pemilu belum saatnya untuk direvisi.

POLITIK | 25 Januari 2021

Dampingi Presiden Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang, Ini Penjelasan Wapres Ma'ruf Amin

Pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah difokuskan kepada empat hal.

POLITIK | 25 Januari 2021

Menko Polhukam: Tidak Boleh Mewajibkan Anak Nonmuslim Memakai Jilbab

"Kita tak boleh membalik situasi dengan mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah," kata Mahfud.

POLITIK | 24 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS