Nasdem Inginkan RUU Pemilu Tetap Dibahas
Logo BeritaSatu

Nasdem Inginkan RUU Pemilu Tetap Dibahas

Rabu, 27 Januari 2021 | 17:55 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasdem Sean Mustopa menyatakan pihaknya masih mendukung proses revisi UU Pemilu yang drafnya masih belum selesai diharmonisasi oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Buktinya, Nasdem mendukung agar Pilkada di tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan, yang hanya bisa terjadi bila draf RUU itu disepakati di Baleg.

Untuk diketahui, salah satu isinya draf RUU Pemilu adalah soal rezim Pemilu dibagi menjadi Pemilu nasional dan Pilkada. Nah, keserentakan Pilkada, bakal sulit dilaksanakan pada 2024, tetap pada 2027. Ini berarti, Pilkada serentak 2024 ditiadakan, diganti dengan Pilkada di tahun 2022 dan 2023.

Kata Saan, sikap Nasdem mendukung Pilkada 2022 dan 2023 tersebut.

"Kalau Nasdem sampai hari ini kita tetap ingin Pilkada itu dinormalisasi. Jadi di 2022 tetap ada Pilkada, 2023 tetap ada Pilkada, dan seterusnya dengan siklus yang ada sekarang," kata Saan, Rabu (27/1/2021).

Saan mengaku Nasdem tidak sama sikapnya seperti PAN yang meminta agar proses revisi dihentikan, dengan salah satu alasan mencegah polarisasi politik yang memecah masyarakat. Nasdem lebih cenderung melihat sisi teknis kepemiluan. Jika Pilkada dipertahankan sesuai UU saat ini, artinya dilaksanakan bersama dengan Pemilu legislatif dan Pemilu presiden di tahun 2024, maka teknis penyelenggaraan akan sulit.

"Tahapan Pileg dan Pilpres saja belum selesai, lalu masuk Pilkada. Bagaimana mungkin misalnya partai ketika berusaha ikut kontestasi di Pileg dan Pilpres, dalam waktu bersamaan dia harus memikirkan rekrutmen kepala daerah? Menyiapkan dan sebagainya? Ini secara teknis pasti kita akan punya problem," kata Saan.

"Pemilu 2019 saja yang Pilpres dan Pileg disatukan itu mengalami problem teknis yang besar. Bukan hanya korban jatuh, tapi ada problem-problem lain, sisi pengamanan juga pasti kewalahan," tambah Saan.

Saan mencontohkan masalah pengamanan di Pilkada 2020. Hasil kunjungan kerja Komisi II ke Karawang, Jawa Barat, aparat keamanan tidak memadai dalam melaksanakan tugasnya. Hingga petugas di Karawang sampai meminta bantuan ke daerah terdekat.

"Kalau dinasionalisasi, kita tidak bisa hanya membayangkan situasi normal saja, butuh sesuatu yang luar biasa. Dari soal teknis itu saja kita sudah bisa bayangkan susahnya," ulas Saan.

Maka itulah pihaknya mendukung agar aturannya diubah melalui revisi UU Pemilu yang saat ini memang masih bergulir di Baleg DPR.

"Saya berpikir ini adalah momen yang tepat mendesain ini agar ke depan berlaku panjang. Inilah momennya. Nanti dibahas di RUU Pemilu," ujar Saan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Perludem: Pilkada Bersamaan dengan Pileg dan Pilpres Sangat Merepotkan

Perludem mengemukakan penyelenggaraan Pilkada Serentak bersamaan dengan Pileg dan Pilpres akan sangat merepotkan.

POLITIK | 27 Januari 2021

PPP Setuju Hentikan RUU Pemilu dan Tolak Pilkada 2022-2023

PPP tidak sepakat jika RUU Pemilu dilanjutkan karena bisa mengubah pilkada yang dijadwalkan pada 2024.

POLITIK | 27 Januari 2021

Hadapi Double Disruptions, Jokowi Akan Kebut Vaksinasi Massal

Pemerintah bekerja cepat untuk memperoleh ratusan juta dosis vaksin sesuai kebutuhan untuk 70% populasi masyarakat.

POLITIK | 27 Januari 2021

Ruas Tol Palembang Diresmikan, PDIP: Jawa-Sumatera Terkoneksi Tol Bukan Mimpi Lagi

PDIP mengapresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

POLITIK | 27 Januari 2021

Menparekraf: Pelaku Usaha Pariwisata Perlu Jadi Prioritas Penerima Vaksin

Lewat vaksinasi tersebut, diharapkannya dapat menambah kepercayaan masyarakat, khususnya wisatawan mancanegara untuk kembali berlibur ke Indonesia.

POLITIK | 27 Januari 2021

Gugat Hasil Pilgub Sumbar, Mulyadi: Saya Tidak Pernah Menyerah Mencari Keadilan

Calon Gubernur Sumatera Barat, Mulyadi menggugat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar ke Mahkamah Konstitusi.

POLITIK | 26 Januari 2021

Biden Jadi Presiden, RI Akan Tingkatkan Kerja Sama Green Economy, Hingga Pertahanan

Prioritas pertama adalah kerja sama ekonomi hijau (green economy) dan pembangunan berkelanjutan yang saling menguntungkan.

POLITIK | 26 Januari 2021

Gerindra Ajak Masyarakat Tetap Berdiri Teguh di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Indonesia diajak untuk tetap berdiri teguh di tengah pandemi Covid-19 yang dialami bangsa, bahkan umat manusia di dunia.

POLITIK | 26 Januari 2021

Plus dan Minus Menggelar Pilkada 2022 dan 2023 Dibandingkan 2024

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2022 dan 2023 dijadwalkan tetap digelar.

POLITIK | 26 Januari 2021

Ketua Umum PAN Minta Fraksi-fraksi Hentikan Pembahasan RUU Pemilu

Partai Amanat Nasional berpendapat bahwa UU Pemilu belum saatnya untuk direvisi.

POLITIK | 25 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS