KIPP Usulkan Pilkada Serentak 2024 Dihapus
Logo BeritaSatu

KIPP Usulkan Pilkada Serentak 2024 Dihapus

Rabu, 27 Januari 2021 | 18:35 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak bulan November 2024 dihapus. Alasannya, pada tahun tersebut, juga akan digelar Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres).

"Memang secara timing kurang pas Pilkada 2024. Selain soal kesulitan teknis, juga soal isu demokrasi daerah yang akan terganggu isu-isu nasional,” Sekretaris Jenderal KIPP, Kaka Suminta di Jakarta, Rabu (27/1/2021).

Ia meminta agar jadwal Pilkada kembali dinormalisasikan. Pilkada tahun 2002 dan 2023 tetap digelar sebagai ganti dari penghapusan Pilkada tahun 2024. Pilkada Serentak secara nasional baru bisa dilakukan tahun 2027.

Sementara itu, Direktur Monitoring KIPP, Engelbert Johannes Rohi menambahkan, pada prinsipnya Pemilu Nasional maupun Pemilu lokal (Pilkada) harus menghindarkan diri dari repotnya pemilih atau tidak membebani pemilih dengan agenda politik yang tumpang-tindih (overload). Sebaiknya momentum pemilu lokal dipisahkan dengan momentum pemilu nasional.

“Bila digabungkan maka isu-isu lokal akan cenderung terabaikan oleh isu-isu nasional, atau bisa juga sebaliknya,” tutur Rohi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Nasdem Inginkan RUU Pemilu Tetap Dibahas

Nasdem masih mendukung proses revisi UU Pemilu yang drafnya masih belum selesai diharmonisasi oleh Badan Legislasi DPR.

POLITIK | 27 Januari 2021

Perludem: Pilkada Bersamaan dengan Pileg dan Pilpres Sangat Merepotkan

Perludem mengemukakan penyelenggaraan Pilkada Serentak bersamaan dengan Pileg dan Pilpres akan sangat merepotkan.

POLITIK | 27 Januari 2021

PPP Setuju Hentikan RUU Pemilu dan Tolak Pilkada 2022-2023

PPP tidak sepakat jika RUU Pemilu dilanjutkan karena bisa mengubah pilkada yang dijadwalkan pada 2024.

POLITIK | 27 Januari 2021

Hadapi Double Disruptions, Jokowi Akan Kebut Vaksinasi Massal

Pemerintah bekerja cepat untuk memperoleh ratusan juta dosis vaksin sesuai kebutuhan untuk 70% populasi masyarakat.

POLITIK | 27 Januari 2021

Ruas Tol Palembang Diresmikan, PDIP: Jawa-Sumatera Terkoneksi Tol Bukan Mimpi Lagi

PDIP mengapresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

POLITIK | 27 Januari 2021

Menparekraf: Pelaku Usaha Pariwisata Perlu Jadi Prioritas Penerima Vaksin

Lewat vaksinasi tersebut, diharapkannya dapat menambah kepercayaan masyarakat, khususnya wisatawan mancanegara untuk kembali berlibur ke Indonesia.

POLITIK | 27 Januari 2021

Gugat Hasil Pilgub Sumbar, Mulyadi: Saya Tidak Pernah Menyerah Mencari Keadilan

Calon Gubernur Sumatera Barat, Mulyadi menggugat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar ke Mahkamah Konstitusi.

POLITIK | 26 Januari 2021

Biden Jadi Presiden, RI Akan Tingkatkan Kerja Sama Green Economy, Hingga Pertahanan

Prioritas pertama adalah kerja sama ekonomi hijau (green economy) dan pembangunan berkelanjutan yang saling menguntungkan.

POLITIK | 26 Januari 2021

Gerindra Ajak Masyarakat Tetap Berdiri Teguh di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Indonesia diajak untuk tetap berdiri teguh di tengah pandemi Covid-19 yang dialami bangsa, bahkan umat manusia di dunia.

POLITIK | 26 Januari 2021

Plus dan Minus Menggelar Pilkada 2022 dan 2023 Dibandingkan 2024

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2022 dan 2023 dijadwalkan tetap digelar.

POLITIK | 26 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS