Indonesia Sebaiknya Tahan Diri, Tidak Ikut Campur Urusan Myanmar
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Indonesia Sebaiknya Tahan Diri, Tidak Ikut Campur Urusan Myanmar

Selasa, 2 Februari 2021 | 00:34 WIB
Oleh : Natasia Christy Wahyuni / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan kudeta yang dilakukan oleh militer terhadap pemerintahan Aung San Syu Kyi adalah murni masalah internal di Myanmar. Hikmahanto menyebut Piagam ASEAN di Pasal 2 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa negara-negara ASEAN tidak akan melakukan intervensi (non-interference) dalam masalah domestik suatu negara.

"Oleh karenanya sikap Indonesia adalah menghormati hal ini dengan tidak melakukan apa-apa sampai ada kepastian dari pemerintah yang sah," kata Hikmahanto lewat pernyataan tertulis, Senin (1/2/2021).

Hikmahanto mengatakan Indonesia saat ini sebaiknya tidak perlu membuat pernyataan apapun yang bisa dipersepsi oleh pemerintahan yang mengudeta sebagai campur tangan.

"Indonesia cukup mengamati perkembangan situasi di Myanmar sembari memberi peringatan kepada WNI yang ada di Myanmar maupun yg akan berpergian ke Myanmar," kata Hikmahanto yang juga Rektor Universitas Jenderal A Yani, Cimahi.

"Yang pasti Indonesia tidak bisa turut campur dalam urusan dalam negeri Myanmar," tandasnya.

Menurut Hikmahanto, pemerintah Indonesia harus membiarkan pemerintahan kudeta melakukan konsolidasi. Tentu hal tersebut tidak akan dilakukan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Australia, dan Inggris. Sebaliknya, mereka akan mengecam tindakan pemerintahan kudeta karena peralihan kekuasaan tidak dilakukan secara demokratis.

"Tentu kalau nanti ada perlawanan dari masyarakat Myanmar dan akhirnya Suu Ki berkuasa lagi ini akan beda cerita," katanya.

Hikmahanto menyebut jika kudeta oleh militer yang menggunakan senjata maka hanya masyarakat internasional yang bisa menekan agar Suu Ki kembali berkuasa. Contohnya, melakukan embargo ke Myanmar bila pemerintahan kudeta tidak segera mengembalikan kekuasaan ke Syu Kyi.

Namun, proses tersebut disadari akan banyak mengalami kendala karena dunia sedang berkonsentrasi untuk menangani pandemi Covid-19.

"Akhirnya memang lebih tepat bagi Indonesia bila membiarkan proses di Myanmar berjalan dan menahan diri untuk bersikap dan berkomentar," kata Hikmahanto.

Hikmahanto menambahkan kudeta adalah proses pengambilalihan pemerintahan yang sifatnya inkonstitusional. Pada saatnya menjadi pertanyaan apakah pemerintahan yang baru akan diakui oleh negara-negara atau tidak, termasuk oleh Indonesia.

Menurutnya, pengakuan tidak perlu dengan suatu pernyataan tapi cukup dengan adanya jalinan kerja sama.

"Misalnya, jika ada pertemuan negara anggota ASEAN maka yang diundang dan hadir adalah pemerintahan yang melakukan kudeta. Artinya, sudah ada pengakuan terhadap pemerintahan baru di Myanmar," kata Hikmahanto.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bambang Soesatyo: Toleransi Harus Menjadi Kebutuhan

Ketua MPR Bambang Soesatyo berharap tindakan intoleransi yang terjadi beberapa waktu lalu tidak terulang lagi di masa mendatang.

POLITIK | 1 Februari 2021

Kamhar: Pecat Kader Demokrat yang Ingin "Kudeta" AHY

Mahkamah Partai dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat diharapkan dapat memecat kader yang membuat gerakan pengambilalihan kepemimpinan AHY.

POLITIK | 1 Februari 2021

Moeldoko Akui Pernah Temui Sejumlah Kader Demokrat

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui pernah bertemu dengan sejumlah kader Partai Demokrat (PD) di rumahnya.

NASIONAL | 1 Februari 2021

Moeldoko: Jadi Pemimpin Harus Kuat, Jangan Mudah Baperan

Moeldoko menyindir Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar menjadi pemimpin yang kuat dan tidak mudah baperan.

POLITIK | 1 Februari 2021

Isu "Kudeta" Kepemimpinan Demokrat, Moeldoko: Jangan Ganggu Pak Jokowi

Moeldoko menegaskan, jangan pernah ganggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan isu kudeta atau pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat

POLITIK | 1 Februari 2021

Politikus Golkar Dorong Titik Temu Pemerintah dan DPR soal RUU PDP

Anggota Komisi I DPR Christina Aryani mendorong tercapai-nya titik temu antara pemerintah dan DPR mengenai RUU Perlindungan Data Pribadi.

NASIONAL | 1 Februari 2021

Moeldoko Disebut Ingin Ambil Alih Partai Demokrat

Nama Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko disebut-sebut ingin mengambil alih Partai Demokrat (PD) dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

POLITIK | 1 Februari 2021

Publik Tunggu Keberanian AHY Buka Nama Aktor yang Ingin Mengudeta Demokrat

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan adanya upaya pengambilalihan atau kudeta Partai Demokrat

POLITIK | 1 Februari 2021

Silaturahmi Kapolri ke Rabithah Alawiyah, Sekjen PKS: Langkah yang Cukup Taktis

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo merupakan sosok yang sangat jeli.

POLITIK | 1 Februari 2021

Nasdem: Buat Apa Jokowi Kudeta Partai Demokrat?

Ketua Fraksi Partai Nasdem, Ahmad M Ali, menilai tidak ada kepentingan dari pemerintahan Jokowi mengudeta Partai Demokrat.

POLITIK | 1 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS