Mayoritas Fraksi Tolak Revisi UU Pemilu, Pilkada Serentak Tetap 2024
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mayoritas Fraksi Tolak Revisi UU Pemilu, Pilkada Serentak Tetap 2024

Senin, 8 Februari 2021 | 10:23 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Mayoritas fraksi di DPR dipastikan menolak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2022 dan 2023 tetap digelar pada 2024 sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Revisi UU Pemilu sebenarnya masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2021. Semula, perdebatan revisi hanya terkait dengan sistem pemilu terbuka atau tertutup, syarat ambang batas perolehan suara partai politik, hingga pencalonan presiden. Namun, belakangan, revisi juga mengarah ke normalisasi pilkada serentak, yang artinya akan ikut mengubah pasal tertentu pada UU 10/2016.

Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 menyebutkan, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada November 2024.

Lalu, ayat (9) menyebutkan, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada 2023, diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada 2024.

Keserentakan pilkada, pemilu legislatif, dan pemilu presiden membuat beberapa fraksi di DPR memunculkan wacana revisi UU Pemilu. Fraksi-fraksi itu berpandangan, keserentakan pilkada, pileg, dan pilpres pada 2024 akan sulit dilakukan terutama oleh penyelenggara pemilu.

Mereka pun mewacanakan agar pilkada 2022 dan 2023 tetap digelar atau tidak disatukan pada 2024 sebagaimana tertuang dalam Pasal 201 UU 10/2016 tentang Pilkada. Fraksi-fraksi ini ingin agar normalisasi pilkada tersebut masuk dalam revisi UU Pemilu.

Fraksi-fraksi yang semula mendorong dilakukan revisi UU Pemilu adalah PKS, Partai Demokra, Partai Nasdem, dan Partai Golkar. Namun, Partai Golkar mengklarifikasi pernyataan sejumlah anggotanya di DPR terkait ini dan menolah dilakukan revisi UU Pemilu.

Pekan lalu, Partai Nasdem juga akhirnya mengikuti jejak parpol lain untuk tidak mendukung revisi UU Pemilu. Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh mengarahkan agar Fraksi Partai Nasdem di DPR mengambil sikap untuk tidak melanjutkan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu, termasuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan pilkada serentak pada 2024.

Fraksi Partai Nasdem di DPR beserta jajaran diwajibkan untuk melaksanakan dan mengawal arahan Ketua Umum tersebut. Surya Paloh beranggapan, bangsa Indonesia saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan melakukan upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi. Upaya itu membutuhkan soliditas partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan.

Sikap serupa juga disampaikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan, fraksinya akan menghentikan pembahasan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu sesuai dengan perintah Ketua Umum DPP PKB Muhaminin Iskandar.

"Ketua Umum DPP PKB memerintahkan Fraksi PKB di DPR agar menghentikan pembahasan draf RUU Pemilu yang saat ini sedang berjalan dan mendukung pilkada serentak nasional sesuai UU 10/2016, yaitu padaNovember 2024," kata Luqman Hakim saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (6/2/2021).

Dengan demikian, mayoritas fraksi di DPR telah menyatakan penolakan terhadap pembahasan revisi UU Pemilu. Tinggal dua fraksi yang bertahan agar UU Pemilu direvisi, yang juga berdampak terhadap UU Pilkada, yakni PKS dan Partai Demokrat.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ini Dampak Negatif Jika Pemilu dan Pilkada Tetap Digelar pada 2024

Sejumlah dampak negatif jika pemilu dan pilkada tetap serentak atau bersamaan digelar pada Tahun 2024.

POLITIK | 7 Februari 2021

Pakar: Pemilu 2024 Tak Realistis dan Terkesan Trial and Error

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro berpendapat, tidak realistis jika memaksakan pemilu nasional dan pilkada dilakukan serentak pada 2024.

POLITIK | 7 Februari 2021

Pemilu 2024, KPU Usulkan Early Voting dan Sirekap

KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengusulkan dua solusi untuk mengatasi persoalan yang muncul dari penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024

POLITIK | 7 Februari 2021

Publik Tolak Pilkada Bersamaan Pemilu 2024

Index Politica merilis hasil survei terbaru terkait persepsi masyarakat terhadap isu politik dan ekonomi Indonesia

POLITIK | 7 Februari 2021

Survei: Prabowo Jadi Top of Mind Presiden Pilihan Masyarakat

Berdasarkan survei Index Politica terkini, elektabilitas Prabowo sebesar 18,2 persen.

POLITIK | 7 Februari 2021

KPU Beberkan 3 Konsekuensi Pemilu Serentak 2024 bagi Penyelenggaraan Pemilu

Ada tiga konsekuensi Pemilu Serentak 2024 bagi penyelenggaraan pemilu termasuk terhadap penyelenggara pemilu.

POLITIK | 7 Februari 2021

Prabowo Kukuhkan Gus Irfan Sebagai Waketum Gerindra

Prabowo Subianto mengukuhkan kepengurusan DPP hasil kongres pada 8 Agustus 2020, tepat saat hari ulang tahun (HUT) ke-13 Partai Gerindra

POLITIK | 6 Februari 2021

Muhaimin Perintahkan Fraksi PKB Tarik Dukungan Revisi UU Pemilu

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan, fraksinya akan menghentikan pembahasan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu

POLITIK | 6 Februari 2021

Capres 2024, Moeldoko Belum Masuk List Nasdem

Nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko belum masuk dalam daftar figur calon presiden (capres) dari Partai Nasdem.

POLITIK | 6 Februari 2021

KPU Usulkan Pemilu Serentak Daerah pada 2026, Jabatan Gubernur Anies Bakal Diperpanjang

KPU mengusulkan desain pemilu serentak dibagi dua, yakni pemilu serentak nasional pada 2024 dan pemilu serentak daerah 2026

POLITIK | 6 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS