Margarito Kamis: MK Harus Berani Keluar dari Kungkungan Pasal 148 UU Pilkada
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Sidang Gugatan Pilkada

Margarito Kamis: MK Harus Berani Keluar dari Kungkungan Pasal 148 UU Pilkada

Senin, 8 Februari 2021 | 11:56 WIB
Oleh : Jeis Montesori / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) berani keluar dari kungkungan atau jeratan pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada), khususnya mengenai ambang batas 0,5 hingga 2 persen untuk pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilukada.

Hal ini perlu dilakukan agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dipersepsikan sebagai benteng kecurangan pelaksanaan Pemilukada.

“Sepanjang pengamatan saya, MK, selama ini belum pernah mengambil langkah mengesampingkan Pasal 158 tersebut, padahal aspek ini sangat penting,” ujar Margarito Kamis kepada wartawan, Senin (8/2/2021).

Lebih lanjut dikemukakan Margarito, oleh karena MK tak pernah mengesampingkan Pasal 158 tersebut, maka pasal ini menjadi lisensi bagi orang-orang yang mempunyai niat jahat untuk melakukan tindakan kecurangan dalam mengikuti Pilkada.
Padahal pasal ini dapat dikatakan sebagai extrem in justice yang dalam positive tulen sekalipun, pasal model seperti ini ditolak. “Oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan, MK harus berani keluar dari belenggu Pasal 158 UU No.10/2016,” katanya.

Pasal mengenai syarat pengajuan gugatan sengketa hasil pemilukada ke MK itu, oleh banyak pihak dinilai bisa adil dan sebaliknya juga bisa tidak adil. Tapi dengan tegas Margarito menilai Pasal 158 UU N0.10/2016 itu tidak adil. “Pasal ini menurut saya bertentangan dengan hakekat demokrasi, sebab bagaimana bisa hak diperoleh dengan cara yang tidak sah,” ujarnya.

Karena itu tandas Margarito, MK harus tahu betul fakta persidangan, bagaimana calon-calon menggunakan APBD, menggerakkan aparatur birokrasi dari kabupaten hingga desa.

“Begitu juga bagaimana kandidat menggunakan anggaran yang sudah diputuskan dalam paripurna DPRD untuk digunakan pada tahun 2021, tetapi anggaran tersebut malah dipakai dalam tahun 2020, seperti kasus Kota Tidore,” papar Margarito.

Hal-hal seperti ini, lanjut Margarito, harus dipertimbangkan, dan MK harus berani keluar dari jerat Pasal 158 itu. “Jika MK tetap menggunakan dasar Pasal 158 untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, sama dengan MK membenarkan cara-cara yang salah untuk mendapatkan hak menjadi pejabat (terpilih sebagai kepala daerah).

Bagi Margarito, hak hanya bisa diperoleh dengan cara/persidangan yang benar. Malah prosedur memperoleh hak itu lebih penting daripada hak itu sendiri. “Apalagi pemilu/pemilukada itu merupakan cara dari orang-orang beradab dalam mewujudkan keadilan. Akan tidak adil apabila prosedurnya dilewati. Itu sebabnya, di dalam negara demokrasi kontitusional, du process of law itu memiliki nilai yang tinggi, sebab dia menjadi cara bagaimana keadilan diwujudkan,” papar Margarito.

Sebagaimana diketahui, sampai saat ini MK telah menerima sebanyak 136 permohonan perselisihan hasil pilkada (PHPKada) sejak pengumuman pleno hasil pilkada 2020 oleh KPU di sejumlah daerah. Dari 136 permohonan yang masuk ke MK dari 116 daerah, ada 25 permohonan yang memang memenuhi ambang batas 0,5 hingga 2 persen sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU Pilkada.

Menurut Margarito, sebanyak 136 pasangan calon yang mengikuti Pilkada Serentak 2020 lalu, kini menanti keadilan di MK. Jadi, lebih baik MK kesampingkan Pasal 158 tersebut.

Ini Pasal 158 UU Pilkada
Pasal 158 UU Nomor 10/2016 yang dimaksud Margarito Kamis tersebut pada ayat (1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:, misalnya di bagian;
a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

Pada Ayat (2) UU Nomor 10/ 2016, disebutkan antara lain pada bagian;
a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota,



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Anggota DPR Nilai Perbaikan UU Cipta Kerja Cukup 2 Tahun

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan yakin dalam dua tahun bisa melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja.

POLITIK | 28 November 2021

Saleh Daulay: Perbaikan UU Cipta Kerja Jangan Terlalu Lama

Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan UU Cipta Kerja harus segera direvisi dan jangan memakan waktu lama.

POLITIK | 28 November 2021

Ketua Fraksi PAN: Kami Sangat Senang Membantu Presiden

Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan partainya sangat bersedia membantu Presiden Jokowi di dalam kabinet pemerintahan.

POLITIK | 28 November 2021

Baleg DPR: UU Cipta Kerja Masih Berlaku sampai 2 Tahun

Anggota Baleg DPR Christina Aryani menegaskan UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai batas waktu mengubah UU itu berakhir dalam 2 tahun sebagaimana putusan MK.

POLITIK | 27 November 2021

Gerindra: Event Formula E Jangan Timbulkan Pertentangan

Ahmad Muzani meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengkaji benar penyelenggaraan Formula E agar tidak terjadi pertentangan di masyarakat

POLITIK | 27 November 2021

Muzani Minta Kader Gerindra di Banten Terus Berkonsolidasi

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta kader Partai Gerindra di Banten terus berkonsolidasi untuk memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

POLITIK | 27 November 2021

3 Desember, Timsel Akan Umumkan 48 Nama Balon KPU-Bawaslu

Timsel akan mengumumkan 48 bakal calon (balon) KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 3 Desember 2021.

NASIONAL | 27 November 2021

PKS Dorong Pemerintah dan DPR Hormati Putusan MK

Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS Mulyanto mendorong pemerintah dan DPR menghormati putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

POLITIK | 26 November 2021

PD: Kami yang Pertama Tolak UU Cipta kerja

Fraksi Partai Demokrat (PD) menyatakan sebagai fraksi yang pertama kali menolak UU Cipta Kerja sejak awal. Baru kemudian Fraksi PKS mengikuti.

POLITIK | 26 November 2021

PD Setuju Segera Tentukan Jadwal Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan mendukung penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR segera memutuskan jadwal Pemilu 2024.

POLITIK | 26 November 2021


TAG POPULER

# Indonesia Terbuka


# Bambang Soesatyo


# Pemuda Pancasila


# Penerima Vaksin Covid-19


# Penghinaan Etnis



TERKINI
Stafsus Menteri: BUMN Jangan Hindari Media

Stafsus Menteri: BUMN Jangan Hindari Media

EKONOMI | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings