Kurangi Beban KPPS, KPU Usulkan Pemisahan Pilpres-DPR-DPD dengan Pilkada-DPRD
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kurangi Beban KPPS, KPU Usulkan Pemisahan Pilpres-DPR-DPD dengan Pilkada-DPRD

Jumat, 12 Februari 2021 | 18:22 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Plt Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, KPU mengusulkan agar desain keserentakan Pemilu dan Pilkada 2024 bisa dirancang untuk pemisahan antara pemilihan presiden-wakil presiden, DPR dan DPD dengan pemilihan kepala dearah dan DPRD Provinsi dan kabupaten/kota.

Pemisahan tersebut, kata Ilham, akan mengurangi beban penyelenggara pemilu khusus kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

“Untuk mengurangi beban kerja KPPS perlu dipisahkan antara pilpres, DPR dan DPD dengan pilkada, pemilihan DPRD Provinsi dan pemilihan DPRD Kabupaten/Kota,” ujar Ilham dalam diskusi publik LHKP PP Muhammadiyah secara daring bertajuk "Strategi dan Antisipasi Pemilu dan Pilkada 2024", Jumat (12/2/2021).

Berkaca dari Pemilu 2019, kata Ilham, salah satu dampak negatif adalah banyaknya KPPS yang meninggal dunia dan sakit akibat kelelahan dalam menjalankan tahapan pemilu yang begitu padat. Karena itu, kata dia, pemilu dan pilkada serentak 2024 perlu didesain dengan mengantisipasi beban kerja KPPS yang berat akibat tahapan yang padat atau beririsan satu sama lain.

“Selain itu juga, kalau dipisah akan memudahkan pemilih dalam menentukan pilihannnya serta isu-isu yang sifatnya nasional tidak mengaburkan isu-isu lokal seperti kualitas anggota DPRD atau kepala daerah yang menjadi tidak terekspos,” jelas dia.

Apalagi, kata Ilham, MK melalui Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 tertanggal 26 Februari 2020, memberikan enam alternatif desain keserentakan pemilu di masa mendatang termasuk untuk tahun 2024. MK, kata dia, memberikan sejumlah catatan terhadap pilihan model keserentak pemilu.

Pertama, pemilihan model akan berimplikasi pada perubahan UU Pemilu, dilakukan dengan melibatkan partisipasi stakeholder pemerhati pemilu. Kedua, pilihan model diputuskan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 agar bisa dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan baru dan bisa dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan.

Ketiga, memperhitungkan dengan cermat implikasi teknis dan pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Keempat, pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak pilih untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Kelima, tidak acap kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilu.

“Penggabungan Pemilu yang merupakan amanat atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020 merupakan suatu hal yang tak mudah untuk dipersiapkan kelengkapannya, termasuk melakukan kegiatan sosialisasi secara intens dan berkesinambungan. KPU melaksanakan sosialisasi secara intens. Sosialisasi dilakukan KPU secara kelembagaan dan mengkonsolidasikannya dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU menyadari bahwa pelibatan masyarakat secara luas, termasuk Pemerintah Daerah, menjadi jauh lebih penting di konteks keserentakan,” pungkas dia.

Enam model keserentakan pemilu sesuai putusan MK:

1. Serentak DPR, DPD, Presiden/Wapres dan Anggora DPRD.

2. Serentak DPR, DPD, Presiden-Wapres, Gubernur-wagub dan Bupati/Wali Kota serta wakilnya.

3. Serentak DPR, DPD, Presiden-Wapres, DPRD, Gubernur-wagub dan Bupati/Wali Kota serta wakilnya

4. Serentak:

- DPR, DPD, Presiden-Wapres

- DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-wagub dan Bupati/Wali Kota serta wakilnya

5. Serentak:

- DPR, DPD, dan Presiden-Wapres

- DPRD Provinsi dan Gubernur-wagub

- DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota serta wakilnya

6. Pilihan lainnya dengan menjaga keserentakan DPR, DPD dan Presiden-wapres



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Mahfud MD dan Tito Bahas Simulasi Jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian rapat koordinasi membahas simulasi tanggal Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

POLITIK | 23 September 2021

Yusril Siapkan Argumen Gugat AD/ART Partai Demokrat ke MA

Yusril Ihza Mahendra telah menyiapkan argumenn untuk mengajukan uji materi terkait AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

POLITIK | 23 September 2021

Puan: Antisipasi Lonjakan Covid-19 pada Akhir Tahun, Percepat Vaksinasi

Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penularan Covid-19

POLITIK | 23 September 2021

IKA PMII Harap Muktamar Ke-34 NU Pertimbangkan Kondisi Objektif Bangsa

Ahmad Muqowam menyatakan, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) harus mempertimbangkan kondisi objektif bangsa

POLITIK | 23 September 2021

Gerindra dan Muhammadiyah Komitmen Jaga Persatuan dan Kedaulatan Bangsa

Gerindra-Muhammadiyah menegaskan komitmen untuk menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa.

POLITIK | 23 September 2021

Bawaslu Rekomendasikan Regulasi Kampanye Virtual

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar merekomendasikan regulasi kampanye virtual.

POLITIK | 23 September 2021

MIPI Usulkan Penerapan E-Voting

MIPI menilai e-voting menjadi salah satu cara agar pelaksanaan pesta demokrasi tidak terhambat situasi pandemi Covid-19.

POLITIK | 23 September 2021

Penting, Kepastian Tanggal Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024

Kepastian tanggal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dinilai penting untuk segera ditetapkan.

POLITIK | 23 September 2021

Inovasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 Terkendala Regulasi

Inovasi penyelenggaraan pemilu selama ini dinilai kerap terkendala regulasi kepemiluan.

POLITIK | 23 September 2021

KPU Diminta Minimalisasi Anggaran Pemilu 2024

Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminimalisasi anggaran Pemilu 2024.

POLITIK | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

MEGAPOLITAN | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings