RUU Pemilu Seharusnya Dilanjutkan untuk Capai Titik Temu Sejumlah Persoalan Pemilu
Logo BeritaSatu

RUU Pemilu Seharusnya Dilanjutkan untuk Capai Titik Temu Sejumlah Persoalan Pemilu

Jumat, 12 Februari 2021 | 23:41 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai seharusnya proses pembahasan RUU Pemilu tetap dilanjutkan dan berkembang untuk memperoleh titik temu. Pertama, kata Titi, pembahasan RUU Pemilu untuk mencapai titik temu penataan kelembagaan penyelenggara pemilu, perbaikan manajemen pemilu dan penguatan desain penegakan hukum pemilu yang berkeadilan atau electoral justice.

“Jika revisi UU Pemilu dilanjutkan, maka maka pembahasan bisa berkonsentrasi pada pengaturan-pengaturan itu (kelembagaan penyelenggara, manajemen pemuli dan desain penegakan hukum) karena persoalan sistem sulit untuk dicapai kesepahaman,” ujar Titi dalam diskusi publik LHKP PP Muhammadiyah secara daring bertajuk "Strategi dan Antisipasi Pemilu dan Pilkada 2024", Jumat (12/2/2021).

Kedua, kata Titi, pembahasan RUU Pemilu untuk mencapai titik temu pilkada untuk daerah yang akhir masa jabatannya pada Tahun 2022 dan Tahun 2023. Menurut dia, titi temunya adalah pilkada diselenggarakan bersamaan pada Februari 2023.

“Irisan/pertemuan tahapan pada 2023 lebih sederhana dibanding pertemuan tahapan pada tahun yang sama (2024). Sehingga diharapkan sebelum berlangsung tahapan pencalonan pemilu, seluruh proses pilkada sudah bisa dituntaskan. Masa jabatan antara presiden serta gubernur dan bupati/wali kota juga tidak terlalu terpaut lama,” jelas dia.

Ketiga, kata Titi, pembahasan bisa berlanjut dan dibatasi untuk fokus pada revisi UU Pemilu (UU 7/2017) dengan materi pilkada dikeluarkan dari pembahasan. Lalu Penataan jadwal dilakukan melalui revisi UU Pilkada (UU 1/2015 juncto UU 10/2016).

“Keempat, titik temu untuk koherensi tata kelola pemerintahan antara eksekutif nasional dan eksekutif daerah juga bisa diperkuat melalui pengaturan dalam UU Pemerintahan Daerah,” kata dia.

Titi melanjutkan, pemerintah memang ingin ada koherensi masa jabatan antara eksekutif nasional dan daerah dengan pemilu dan pilkada serentak 2024. Dengan keserentakan pemilu dan pilkada, kata Titi, maka presiden terpilih dilantik pada 20 Oktober 2024, paslon pilkada terpilih bisa dilantik paling cepat Desember 2024.

“Namun skema tersebut memberikan tumpukan beban yang sangat berat bagi penyelenggara, parpol, dan pemilih,” kata dia.

Dia mencontohkan, akan ada irisan tahapan-tahapan krusial pada April – Juni 2024 karena pada saat itu berlangsung pungut-hitung, rekapitulasi, dan proses sengketa hasil pemilu serta ada pula kemungkinan PSU. Sementara pada saat yang sama pilkada memasuki tahapan bimtek petugas, pemutakhiran data pemilih, dan verifikasi dukungan calon perseorangan.

“Belum lagi kalau ada putaran kedua Pilpres. Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada Agustus 2022 atau 20 bulan sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 dan tahapan pilkada akan dimulai pada November 2023. Saat tahapan pilkada dimulai, sedang berlangsung tahapan kampanye Pemilu 2024,” kata Titi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bahas Demokrasi dan Kebangsaan, Fraksi PKS DPR Undang Jusuf Kalla

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR meluncurkan program baru yakni “Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan”, Jumat (12/2/2021).

POLITIK | 12 Februari 2021

KPU Usulkan Terbitkan Perppu untuk Sirekap di Pemilu-Pilkada Serentak 2024

Perppu ini akan memberikan landasan yuridis yang kuat bagi KPU untuk menggunakan Sirekap pada Pemilu Serentak 2024.

POLITIK | 12 Februari 2021

La Nyalla: Selamat Tahun Baru Imlek 2572

Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti optimistis kondisi pandemi tidak mengurangi semangat masyarakat Tionghoa untuk merayakan Imlek.

POLITIK | 12 Februari 2021

Bawaslu Sebut Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Bakal Timbulkan Banyak Masalah

Bawaslu memprediksikan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 bakal menimbulkan masalah jika tidak diantisipasi dengan baik.

POLITIK | 12 Februari 2021

Perludem: Perlu Itikad Baik Bahas RUU Pemilu

Titi Anggraini menyayangkan jika pembahasan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu tak dilanjutkan oleh Komisi II DPR.

POLITIK | 12 Februari 2021

Airlangga: Kader Beringin Bukan Orang Manja

Ibarat sebuah perusahaan, Golkar merupakan perusahaan publik terbuka.

POLITIK | 12 Februari 2021

Titi Anggraini: Perlu Diciptakan Sistem Pemilu yang Lebih Baik

Pada saat ini diperlukan sistem pemilu yang lebih baik di Indonesia guna meningkatkan partisipasi pemilih.

POLITIK | 12 Februari 2021

Charles Honoris: Hanya PDIP yang Komitmen Jaga Keberagaman

PDI Perjuangan (PDIP) merupakan partai politik (parpol) yang menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keberagaman.

POLITIK | 12 Februari 2021

Cerita Wali Kota dan Ketua DPRD Perempuan Tionghoa di Kancah Politik

Dua politikus perempuan hadir dalam perayaan “Imlekan Bareng Banteng” yang digelar DPP PDI Perjuangan (PDIP), Jumat (12/2/2021).

POLITIK | 12 Februari 2021

Hadapi Pilgub DKI, PKB Gaet Raffi Ahmad dan Agnes Monica

PKB siap menghadapi Pilkada Jakarta 2024 yaitu menyiapkan kader-kader potensial dan tokoh eksternal, salah satunya rencana menggaet artis Raffi dan Agnes Monica

POLITIK | 12 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS