Masyarakat Diharapkan Kritik Pemerintah Secara Objektif dan Sesuai Fakta
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Masyarakat Diharapkan Kritik Pemerintah Secara Objektif dan Sesuai Fakta

Sabtu, 13 Februari 2021 | 20:40 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Kritik yang disampaikan kepada pemerintah merupakan salah satu cara untuk menjaga berjalannya iklim demokrasi di Indonesia. Kritikan kepada pemerintah diharapkan bisa dilakukan secara objektif serta sesuai fakta karena bisa menjadi masukan vital bagi perbaikan kebijakan publik.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menilai, ajakan pemerintah yang meminta masyarakat dapat terus memberikan kritik bukanlah jebakan seperti yang dituding sejumlah pihak.

"Jangan berprasangka buruk. Saya juga sering mengkritik, tidak pernah ada masalah," kata Hendrawan Supratikno, di Jakarta, Sabtu (13/2/2021).

Menurutnya, yang tidak dianjurkan adalah kritik yang dilakukan dengan pemutarbalikkan fakta, kebohongan hingga kebencian. Jika kondisi ini yang terjadi justru akan menjadi sangat berbahaya di tengah kemajemukan masyarakat.

Adapun mengenai adanya masyarakat yang ditangkap polisi karena mengkritik, langkah tersebut terpaksa dilakukan karena sudah memelintir fakta, membangun opini yang menyesatkan hanya untuk kepentingan gerakan kelompoknya.

"Bahkan yang saya amati, gerakan itu mengarah kepada hal yang membahayakan eksistensi negara bangsa," ujar Hendrawan.

Sebaliknya, jika kritik yang dilakukan atas dasar ideologi Pancasila dan demi keberlanjutan pembangunan nasional pasti akan lebih dihargai. "Kritik yang objektif, jujur, didukung data, justru menjadi masukan vital bagi perbaikan kebijakan publik," ucapnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Mahfud MD dan Tito Bahas Simulasi Jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian rapat koordinasi membahas simulasi tanggal Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

POLITIK | 23 September 2021

Yusril Siapkan Argumen Gugat AD/ART Partai Demokrat ke MA

Yusril Ihza Mahendra telah menyiapkan argumenn untuk mengajukan uji materi terkait AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

POLITIK | 23 September 2021

Puan: Antisipasi Lonjakan Covid-19 pada Akhir Tahun, Percepat Vaksinasi

Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penularan Covid-19

POLITIK | 23 September 2021

IKA PMII Harap Muktamar Ke-34 NU Pertimbangkan Kondisi Objektif Bangsa

Ahmad Muqowam menyatakan, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) harus mempertimbangkan kondisi objektif bangsa

POLITIK | 23 September 2021

Gerindra dan Muhammadiyah Komitmen Jaga Persatuan dan Kedaulatan Bangsa

Gerindra-Muhammadiyah menegaskan komitmen untuk menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa.

POLITIK | 23 September 2021

Bawaslu Rekomendasikan Regulasi Kampanye Virtual

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar merekomendasikan regulasi kampanye virtual.

POLITIK | 23 September 2021

MIPI Usulkan Penerapan E-Voting

MIPI menilai e-voting menjadi salah satu cara agar pelaksanaan pesta demokrasi tidak terhambat situasi pandemi Covid-19.

POLITIK | 23 September 2021

Penting, Kepastian Tanggal Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024

Kepastian tanggal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dinilai penting untuk segera ditetapkan.

POLITIK | 23 September 2021

Inovasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 Terkendala Regulasi

Inovasi penyelenggaraan pemilu selama ini dinilai kerap terkendala regulasi kepemiluan.

POLITIK | 23 September 2021

KPU Diminta Minimalisasi Anggaran Pemilu 2024

Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminimalisasi anggaran Pemilu 2024.

POLITIK | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

MEGAPOLITAN | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings