PPP Sambut Baik Rencana Revisi UU ITE
Logo BeritaSatu

PPP Sambut Baik Rencana Revisi UU ITE

Selasa, 16 Februari 2021 | 23:42 WIB
Oleh : WM

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan, fraksinya menyambut baik dan setuju dengan gagasan Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang (UU) 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dia menilai, ide dan gagasan Presiden Jokowi tersebut harus disambut hangat bagi kehidupan demokrasi yang lebih baik.

"Kami tentu sangat setuju atas gagasan Presiden Jokowi untuk kembali merevisi UU ITE sekaligus menjawab pertanyaan Pak JK (Jusuf Kalla) tentang bagaimana menyampaikan kritik agar tidak dipanggil polisi," kata Tamliha, di Jakarta, Selasa (16/2/2021).

Dia menjelaskan bahwa anggota Komisi I DPR periode 2014-2019 telah membahas revisi UU ITE yang diajukan pihak pemerintah dengan hanya merevisi 2 pasal saja.

Hal itu, menurut dia, dengan tujuan baik yaitu menyangkut minimum dan maksimum jumlah masa penahanan untuk kasus tertentu tidak maksimal lebih dari 5 tahun.

"Sehingga seseorang yang diduga melanggar UU ITE tidak mesti harus ditahan saat menjalani penyelidikan dan atau penyidikan," ujarnya.

Dia menjelaskan, saat itu yang direvisi sangat terbatas dan pemerintah diwakili Menkominfo saat itu Rudiantara tidak mau memperlebar poin revisi.

Karena itu, menurut dia, berakibat masih terdapat beberapa pasal "karet" yang perlu direvisi lagi.

"UU 19/2016 hasil revisi tersebut pun seperti kami duga sebelumnya menjadi masalah bagi kebebasan mengemukakan pendapat melalui transaksi elektronik," ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan pasal "karet" dalam UU ITE sudah ada saat UU tersebut dibuat pada era Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).​​​​​

Tamliha mengatakan pasal "karet" yang sering diketahui masyarakat seperti pencemaran nama baik, penghinaan Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA), Tata Cara Intersepsi, dan bukti elektronik.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, dirinya bisa saja meminta kepada DPR untuk merevisi UU ITE jika penerapan produk legislasi tersebut tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin, yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (15/2) malam.

Presiden menekankan bahwa penerapan UU ITE harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Jika tidak dapat memberikan rasa keadilan, Presiden mengatakan akan meminta parlemen untuk menghapus pasal-pasal karet yang ada dalam UU ITE. Sebab, menurut dia, pasal-pasal dalam UU ITE tersebut bisa menjadi hulu dari persoalan hukum.

"Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," ujar Presiden.

Presiden mengingatkan bahwa semangat UU ITE adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar lebih bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif. Namun, dia tidak ingin implementasi UU tersebut justru menimbulkan rasa ketidakadilan.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BPIP: Pancasila Wajib Dimasukkan dalam Kurikulum Pendidikan

Pengajaran tentang Pancasila beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bertujuan untuk merawat kebhinekaan di Indonesia.

POLITIK | 16 Februari 2021

Mensesneg Minta Sikap Pemerintah Tak Revisi UU Pilkada dan Pemilu Tak Dikaitkan dengan Gibran

Pratikno mengingatkan kedua UU tersebut ditetapkan pada tahun 2016 dan 2017. Pada saat itu, Gibran masih jadi pengusaha.

POLITIK | 16 Februari 2021

Kalau PD Gelar KLB, Wanita Emas Siap Jadi Ketum

Hasnaeni siap memimpin Partai Demokrat, jika nantinya kongres luar biasa (KLB) partai berlambang bintang mercy itu jadi digelar.

POLITIK | 16 Februari 2021

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Belum Diusulkan Masuk Prolegnas 2021

Badan Legislasi DPR belum menerima usul resmi terkait dimasukkannya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.

POLITIK | 16 Februari 2021

Baleg DPR: Harus Dipilah Benar Mana yang Bisa Dijerat UU ITE, Mana yang Tidak

Badan Legislasi DPR sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Wododo soal perlunya revisi terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

POLITIK | 16 Februari 2021

PAN Dukung Usul Presiden Merevisi UU ITE

PAN mengapresiasi perhatian dan kepedulian Presiden Jokowi terhadap persoalan yang berkenaan dengan penerapan UU ITE

POLITIK | 16 Februari 2021

Pratikno Tegaskan Pemerintah Tak Halangi Anies Maju Lagi di Pilkada

"Tidak ada hubungan sama sekali. Justru jangan dibalik-balik juga," ujar Pratikno.

POLITIK | 16 Februari 2021

Wapres Harapkan Polri Dukung Penuh Program Vaksinasi Covid-19

Wapres juga mengajak seluruh masyarakat agar memahami, mendukung, dan mematuhi semua peraturan mengenai protokol kesehatan dan vaksinasi Covid-19.

POLITIK | 16 Februari 2021

Mensesneg Tegaskan Pemerintah Tidak Berniat Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

Menurutnya, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 lalu dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.

POLITIK | 16 Februari 2021

Senior PD Jabar Sebut KLB Perlu Diadakan

KLB diperlukan karena menurut Yan Rizal Usman, Kongres Demokrat pada Maret 2020 disebutnya sebagai cacat prosedur.

POLITIK | 16 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS