Pemerintah Diminta Waspada Potensi Krisis Pemilu 2024
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Diminta Waspada Potensi Krisis Pemilu 2024

Rabu, 17 Februari 2021 | 23:03 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Mohammad Jibriel Avesinna mengingatkan, pemerintah agar waspada terhadap potensi krisis dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) mendatang.

Menurut dia, ada tiga hal yang perlu menjadi catatan bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan keputusan regulasi pemilu.

"Pertama, apakah pemilihan serentak lima kotak, pemilihan presiden dan legislatif (DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota) hal yang realistis mengingat terdapat 894 petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) wafat dan 5.175 jatuh sakit pada Pemilu 2019 yang lalu," kata Jibriel, dalam diskusi daring, Rabu (17/2/2021).

Jibriel melanjutkan, jika pemilu dan pilkada serentak dilakukan pada tahun yang sama di 2024, maka beban penyelenggara semakin berat. Catatan kedua, Jibriel melihat ada potensi krisis legitimasi sebagai konsekuensi logis dari UU 10/2016 tentang Pilkada.

Menurutnya, pada 2022-2023, terdapat sekitar 272 pejabat kepala daerah yang tidak dipilih langsung rakyatnya, melainkan penunjukkan penjabat (pj) kepala daerah. Catatan ketiga, Jibriel melihat perlu penyesuaian UU 7/2017 tentang Pemilu dengan Undang-Undang Pilkada terhadap situasi pandemi Covid-19.

Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, keputusan tidak merevisi UU Pemilu merupakan pilihan rasional hanya bagi pemerintah dan partai politik (parpol). MenurutTiti, ada kepentingan utilitas dan preferensi dalam menjaga manfaat dari kepentingan parpol dan pemerintah

"Utilitas pemerintah adalah pilkada terselenggara 2024 dan ambang batas pencalonan presiden tetap berlaku 20 persen kursi atau 25 persen suara. Sedangkan, utilitas partai politik baik parlemen dan nonparlemen ada beragam," ujar Titi.

Titi memandang keputusan ini kurang memberi utilitas atau manfaat pada upaya memperkuat tata kelola pemilu dan demokrasi Indonesia. Selain itu, timbul potensi melemahkan mutu demokrasi Indonesia, menurunkan performa parpol, serta membatasi kuantitas dan kualitas keterlibatan partisipatoris publik.

Titi berpendapat, meski keserentakan pemilu tidak berubah, pemerintah tetap harus melakukan perbaikan peraturan UU Pemilu. Perubahan ini diperlukan untuk mempermudah dan menjamin kemurnian suara pemilih.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

MPR: Tak Perlu Khawatir Berlebih Terkait Amendemen UUD 1945

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan tak perlu ada kekhawatiran berlebihan terkait amendemen UUD 1945 terbatas untuk menghadirkan PPHN.

POLITIK | 17 September 2021

Heboh Penghasilan Anggota DPR, Sahroni: Ada Pertanggungjawaban ke Negara

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan gaji maupun tunjangan yang diterima anggota DPR, wajib dipertanggungjawabkan ke negara.

POLITIK | 17 September 2021

Penambahan Masa Jabatan Presiden, Titi Anggraini: Gagasan Ahistoris

Titi Anggraini menilai penambahan masa jabatan presiden merupakan gagasan ahistoris.

POLITIK | 17 September 2021

Presiden PKS: Duet Anies-Sandi Adalah Keniscayaan

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyatakan duet Anies-Sandi adalah sebuah keniscayaan dalam Pilpres 2024.

POLITIK | 17 September 2021

Denny Indrayana: Pandemi Bukan Momentum Tepat Mengubah Konstitusi

Denny Indrayana menegaskan pandemi bukan momentum untuk mengubah konstitusi.

POLITIK | 17 September 2021

Selesaikan Batas Negara RI-Malaysia, Hadi Prabowo Terima Penghargaan

Hadi Prabowo menerima penghargaan dari Menko Polhukam Mahfud MD, karena dianggap berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian batas negara RI-Malaysia.

POLITIK | 17 September 2021

Dukung Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024, M Qodari: Indonesia Akan Maju

M Qodari optimistis Indonesia akan maju apabila Jokowi-Prabowo berpasangan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2024.

POLITIK | 17 September 2021

Saksi Kubu Moeldoko Dukung AHY Sebagai Ketum Partai Demokrat

Saksi dari kubu Moeldoko dihadirkan dalam sidang gugatan terhadap kepengurusan Partai Demokrat dengan ketua umum (ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

POLITIK | 17 September 2021

Pilkades Serentak di Kabupaten Tangerang Akan Digelar 10 Oktober 2021

Pilkades serentak di Kabupaten Tangerang akan digelar pada 10 Oktober 2021.

POLITIK | 17 September 2021

Gabung Partai Emas, Sonny Tulung Dipercaya Jadi Wakil Ketua Umum

Sonny Tulung dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Emas.

POLITIK | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Vaksinasi Covid-19


# Sonny Tulung


# Ganjil Genap


# KKB



TERKINI
Maman: Beragama dan Bernegara dalam Satu Napas NKRI untuk Lawan Ideologi Transnasional

Maman: Beragama dan Bernegara dalam Satu Napas NKRI untuk Lawan Ideologi Transnasional

NASIONAL | 3 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings