Pengamat Sebut PD Tengah Cari Simpati Publik
Logo BeritaSatu

Pengamat Sebut PD Tengah Cari Simpati Publik

Kamis, 18 Februari 2021 | 19:53 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Bermula dengan adanya pernyataan dari mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie, yang mengungkapkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku mantan ketua umum sekaligus pendiri Partai Demokrat pernah menyatakan bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kecolongan dua kali saat Pilpres 2004, membuat munculnya tanggapan dari berbagai pihak.

Salah satunya, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menanggapi "curhatan" Marzuki Alie tersebut.

"Dalam politik kami diajarkan moralitas politik yaitu satunya kata dan perbuatan. Apa yang disampaikan oleh Marzuki Ali tersebut menjadi bukti bagaimana hukum moralitas sederhana dalam politik itu tidak terpenuhi dalam sosok SBY," kata Hasto di Jakarta, Kamis (19/2/2021).

Terbukti bahwa sejak awal SBY memang memiliki desain pencitraan tersendiri termasuk istilah "kecolongan dua kali' sebagai cermin moralitas tersebut.

"Jadi kini rakyat bisa menilai bahwa apa yang dulu dituduhkan oleh SBY telah dizalimi oleh Megawati, ternyata kebenaran sejarah membuktikan bahwa SBY menzalimi dirinya sendiri demi politik pencitraan," ujar Hasto.

Menurut Pengamat Politik Birokrasi & Pelayanan Publik dari LSM Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW) Nova Andika, menyebutkan bahwa dengan mempraktekkan teori politik victimization ini sebenarnya justru membuat SBY terlihat berusaha memanipulasi keadaan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk mengkonstruksi kepentingan politiknya sendiri menjelang kontestasi Pilpres tahun 2004 saat itu.

Nova juga menyatakan bahwa ia sependapat dengan ungkapan Hasto, bahwa hal yang dilakukan SBY merupakan sebuah bukti bahwa ia tidak memenuhi dan mempraktekkan hukum moralitas sederhana dalam politik terkait kata dan perbutan yang dilakukannya, sampai bertindak seakan-akan menjadi pihak yang dizolimi Megawati.

"Saya setuju dengan tanggapan Pak Hasto terkait permasalahan ini," ujar Nova.

Dengan demikian, Nova mendukung tanggapan Hasto yang substansinya SBY mengeksploitasi politik pencitraan yang seolah dirinya tengah dizalimi yang bertujuan meraih belas kasih publik.

Nova juga mengungkap bahwa untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari publik luas, tak melulu harus dengan mempraktekkan teori politik Viktimisasi yang pernah diterapkan Partai Demokrat.

"Karena masyarakat pun kini menjadi lebih kritis dalam menilai praktek kegiatan berpolitik di Indonesia. Teori politik victimization dan pencitraan yang tidak essensi adalah potret rapuhnya demokrasi, publik semakin cerdas memahami demokratisasi Indonesia, " ucap Nova yang juga Ketua Bidang Hukum & Kebijakan Publik Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia.

Keadaan SBY yang merasa menjadi pihak yang dizalimi pun terlihat diikuti polanya dalam kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang tengah mempraktikkan teori politik victimization atau memposisikan diri sebagai korban dalam isu kudeta Partai Demokrat.

Analis Politik dan pimpinan Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S Bakry, mengatakan bahwa dalam ranah politik praktis, para pakar Viktimisasi mengamati korban atau victimhood sering menjadi salah satu posisi politik yang menguntungkan sehingga banyak aktor politik menempatkan diri sebagai victimhood atau sebagai korban.

Hasto juga mengungkapkan sebuah kisah yang disampaikan oleh Alm. Prof. Dr. Cornelis Lay, bahwa sebelum Pak SBY ditetapkan sebagai Menkopolhukam di Kabinet Gotong Royong yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri, saat itu ada elite partai yang memertanyakan keterkaitan Pak SBY sebagai menantu Pak Sarwo Edhie yang dipersepsikan berbeda dengan Bung Karno, dan juga terkait dengan serangan kantor DPP PDI tanggal 27 Juli 1996.

"Yang mana dalam penetapan Pak SBY sebagai Menkopolhukam ditegaskan oleh Bu Mega bukan karena Pak SBY menantu Pak Sarwo Edhie, namun karena beliau adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Di sini terlihat jelas sikap Bu Mega yang lebih mengedepankan rekonsiliasi nasional dan semangat persatuan," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPU Hadapi 32 Sengketa Pilkada 2020 di MK, Termasuk Sengketa Denny Indrayana

Dari 32 sengketa pilkada tersebut, terdapat 2 sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

POLITIK | 18 Februari 2021

Ketua DPD Sampaikan Dukacita atas Wafatnya Prof Farouk

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan dukacita atas wafatnya mantan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad Saleh.

POLITIK | 18 Februari 2021

Setjen DPD Berbelasungkawa untuk Mantan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad

Sekretariat Jenderal (setjen) DPD berbelasungkawa untuk mantan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad yang tutup usia.

POLITIK | 18 Februari 2021

Partai Demokrat DKI Jakarta Ikrar Setia terhadap AHY

Pengurus dan kader Partai Demokrat DKI Jakarta berikrar setia terhadap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

POLITIK | 18 Februari 2021

Roy Suryo: Jokowi Bisa Terbitkan Perppu UU ITE

Perppu UU ITE dapat diterbitkan jika Jokowi memang serius ingin menjamin rasa keadilan masyarakat.

NASIONAL | 18 Februari 2021

Pengamat: Partai Demokrat Perlu Penyelamat

Partai Demokrat dipandang memerlukan penyelamat terkait isu kudeta yang dilontarkan AHY.

POLITIK | 18 Februari 2021

Revisi UU Pemilu, Ini Respons KPU untuk Mensesneg

Regulasi penyelenggaraan Pemilu 2024 akan sama dengan Pemilu 2019 apabila UU 7/2017 tentang Pemilu tidak direvisi.

POLITIK | 17 Februari 2021

Pemerintah Diminta Waspada Potensi Krisis Pemilu 2024

pemerintah diminta waspada terhadap potensi krisis dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) mendatang.

POLITIK | 17 Februari 2021

Kemelut Partai Berkarya: Tommy Soeharto Menang PTUN, Muchdi Akan Banding

Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Purwopranjono menegaskan pihaknya akan mengajukan banding ke PTUN yang memenangkan kepengurusan kubu Tommy Soeharto.

POLITIK | 17 Februari 2021

MK Kembali Tidak Terima 37 Sengketa Pilkada 2020

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memutuskan tidak menerima 37 sengketa Pilkada Serentak 2020.

NASIONAL | 17 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS