Megawati Disebut Selalu Wanti-wanti Kader PDIP agar Jangan KKN
Logo BeritaSatu

Megawati Disebut Selalu Wanti-wanti Kader PDIP agar Jangan KKN

Senin, 22 Februari 2021 | 18:19 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri selalu meminta kader PDIP agar tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). PDIP berkomitmen untuk memutus mata rantai KKN.

Demikian disampaikan Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Djarot Saiful Hidayat dalam acara rilis survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk “Evaluasi Publik terhadap Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 2024”, Senin (22/2/2021).

“Sejak awal, PDI Perjuangan itu punya komitmen yang kuat untuk memutus mata rantai korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berkali-kali dalam acara kepartaian, Bu Mega selalu sampaikan ini. Wanti-wanti. Jangan sampai, jangan, jangan, jangan, tetapi kader partai itu banyak sekali. Kita tidak bisa kontrol satu per satu,” kata Djarot.

Djarot menuturkan, PDIP secara berkala mengadakan sekolah partai bagi calon kepala daerah maupun anggota DPR. Kegiatan sekolah partai tersebut juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan institusi penegak hukum lainnya. Djarot mengaku telah menerima jawaban, penyebab kader partai politik (parpol) terjerat kasus korupsi.

“Kenapa kok bisa seperti ini? Jawabannya yang sering saya terima, kita ini menghadapi satu sistem pemilu yang berbiaya sangat tinggi. Biaya politiknya sangat tinggi, terutama dalam pilkada,” ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Djarot menyatakan, politik Indonesia menghabiskan dana sangat tinggi. Selain itu, sistem demokrasi Indonesia sangat liberal.

“Bayangkan seorang bupati atau wali kota bisa habiskan lebih dari Rp100 miliar untuk daerah kecil. Teman-teman anggota DPR juga habiskan uang tidak sedikit saat kampanye. Sistem pemilu kita dirancang dengan sistem liberal dan biaya politik sangat besar,” kata Djarot.

Djarot menyebut memutus mata rantai KKN, tentu menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Djarot kembali menekankan komitmen partainya untuk memerangi korupsi.

“Ingat, KPK itu dibentuk zaman Bu Mega (jadi Presiden kelima), makanya beliau sangat betul-betul memberi bekal kepada seluruh kader untuk perang melawan korupsi,” imbuh Djarot.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Airlangga Restui Azis Maju Caketum Kosgoro

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto merestui Azis Syamsuddin (AS) maju menjadi calon ketua umum PPK Kosgoro 1957

POLITIK | 22 Februari 2021

Survei: NU dan Muhammadiyah Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei yang dilakukan Parameter Politik Indonesia menunjukkan bahwa sejumlah Ormas seperti NU dan Muhammadiyah puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

POLITIK | 22 Februari 2021

Kinerja Presiden Jokowi, Mayoritas Publik Puas

Mayoritas publik mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

POLITIK | 22 Februari 2021

Survei Pileg, PDIP Nomor Satu

Elektabilitas PDI Perjuangan (PDIP) mencapai 20,1%, jika pemilu legislatif (pileg) digelar sekarang.

POLITIK | 22 Februari 2021

Survei Pilpres, Elektabilitas Prabowo Tertinggi

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menempati posisi teratas apabila pemilihan presiden (pilpres) diadakan sekarang.

POLITIK | 22 Februari 2021

KPU: Beban Berat Pemilu-Pilkada 2024 di Penyelenggara Terdepan

Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengakui beban berat penyelenggaraan pemilu, pilpres, dan pilkada pada 2024 akan dirasakan penyelenggara terdepan

POLITIK | 21 Februari 2021

DPD Dorong Percepatan Pembangunan Pelabuhan Terintegrasi di Maluku

Nono Sampono mendorong pemerintah untuk menyiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perikanan di Maluku

POLITIK | 21 Februari 2021

Ridwan Kamil: Perlu Pendekatan yang Spesifik agar Masyarakat Mau Divaksinasi Covid-19

Generasi Z, yakni usia 22-25 tahun, ternyata tingkat keengganannya untuk divaksin cukup tinggi dan harus diatasi dengan mencari pendekatan yang tepat.

POLITIK | 21 Februari 2021

Masih Banyak Warga yang Anggap Pemerintah Lebih-lebihkan Bahaya Covid-19

Sebanyak 36,7% responden menyatakan agak setuju dan 6,2% menyatakan sangat setuju "otoritas kesehatan masyarakat melebih-lebihkan bahaya Covid-19".

POLITIK | 21 Februari 2021

Tingkat Kepercayaan Rendah, Hanya 55% Masyarakat yang Mau Divaksinasi Covid-19

"Tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai varian vaksin corona tampak rendah, secara umum lebih banyak yang kurang percaya," kata Burhanuddin.

POLITIK | 21 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS