RUU Pemilu Kemungkinan Dicabut dari Prolegnas Prioritas 2021
Logo BeritaSatu

RUU Pemilu Kemungkinan Dicabut dari Prolegnas Prioritas 2021

Senin, 22 Februari 2021 | 18:27 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang revisi Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu kemungkinan akan dicabut dari Program Legislasi Nasional (prolegnas) Prioritas 2021. Meski, Prolegnas Prioritas 2021 belum juga ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

Demikian disampaikan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas dalam acara rilis survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk “Evaluasi Publik terhadap Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 2024”, Senin (22/2/2021).

“Saat ini RUU Pemilu masih masuk prolegnas sekalipun belum ditetapkan dalam paripurna DPR. Berdasarkan hasil komunikasi kami dengan fraksi-fraksi, kemungkinan besar RUU Pemilu akan di-drop dari prolegnas,” kata Supratman.

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut menegaskan partainya sependapat dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berharap agar UU Pemilu tidak direvisi.

“Gerindra pun sependapat dengan Presiden Jokowi. UU Pemilu yang kita hasilkan 2017, kita jalankan dulu. Kalau ada hal kurang, nanti kita sempurnakan,” ucap Supratman.

Supratman menuturkan, awalnya pimpinan fraksi mendukung revisi UU Pemilu. Lalu, ada perubahan yaitu menolak UU Pemilu dibahas.

“Ini soal hitungan-hitungan partai. Strategi partai dalam hadapi Pemilu 2024,” kata Supratman.

Supratman menyebut beberapa isu menarik dalam RUU Pemilu yaitu persoalan ambang batas partai mengusung calon presiden atau presidential threshold (pres-T). Kemudian, adanya kekhawatiran partai menengah ke bawah apabila ambang batas partai lolos ke parlemen atau parliamentary threshold (PT) dinaikkan.

“Memang ada 6 isu krusial. Itu punya konsekuensi. Paling berat itu alokasi kursi per dapil. Bisa dibayangkan kalau PT dinaikkan, alokasi kursi per dapil dikecilkan dari 3-10 jadi 3-8 atau 3-6, itu akan sederhanakan partai,” ucap Supratman.

Supratman menyatakan, RUU Pemilu masih berpeluang untuk dibahas. Namun, isu Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2022 dan 2023, dipisahkan dari pembahasan RUU Pemilu.

“Dinamikanya cukup tinggi. Kita tunggu hasil keputusan pimpinan partai masing-masing,” kata Supratman.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Megawati Disebut Selalu Wanti-wanti Kader PDIP agar Jangan KKN

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri selalu meminta kader PDIP agar tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

POLITIK | 22 Februari 2021

Airlangga Restui Azis Maju Caketum Kosgoro

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto merestui Azis Syamsuddin (AS) maju menjadi calon ketua umum PPK Kosgoro 1957

POLITIK | 22 Februari 2021

Survei: NU dan Muhammadiyah Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei yang dilakukan Parameter Politik Indonesia menunjukkan bahwa sejumlah Ormas seperti NU dan Muhammadiyah puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

POLITIK | 22 Februari 2021

Kinerja Presiden Jokowi, Mayoritas Publik Puas

Mayoritas publik mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

POLITIK | 22 Februari 2021

Survei Pileg, PDIP Nomor Satu

Elektabilitas PDI Perjuangan (PDIP) mencapai 20,1%, jika pemilu legislatif (pileg) digelar sekarang.

POLITIK | 22 Februari 2021

Survei Pilpres, Elektabilitas Prabowo Tertinggi

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menempati posisi teratas apabila pemilihan presiden (pilpres) diadakan sekarang.

POLITIK | 22 Februari 2021

KPU: Beban Berat Pemilu-Pilkada 2024 di Penyelenggara Terdepan

Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengakui beban berat penyelenggaraan pemilu, pilpres, dan pilkada pada 2024 akan dirasakan penyelenggara terdepan

POLITIK | 21 Februari 2021

DPD Dorong Percepatan Pembangunan Pelabuhan Terintegrasi di Maluku

Nono Sampono mendorong pemerintah untuk menyiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perikanan di Maluku

POLITIK | 21 Februari 2021

Ridwan Kamil: Perlu Pendekatan yang Spesifik agar Masyarakat Mau Divaksinasi Covid-19

Generasi Z, yakni usia 22-25 tahun, ternyata tingkat keengganannya untuk divaksin cukup tinggi dan harus diatasi dengan mencari pendekatan yang tepat.

POLITIK | 21 Februari 2021

Masih Banyak Warga yang Anggap Pemerintah Lebih-lebihkan Bahaya Covid-19

Sebanyak 36,7% responden menyatakan agak setuju dan 6,2% menyatakan sangat setuju "otoritas kesehatan masyarakat melebih-lebihkan bahaya Covid-19".

POLITIK | 21 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS