PKS Ingin Presidential Threshold Jadi 10%
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PKS Ingin Presidential Threshold Jadi 10%

Senin, 22 Februari 2021 | 19:13 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.comPartai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan agar angka ambang batas partai mengusung calon presiden atau presidential threshold (pres-T) turun menjadi 10% kursi DPR atau 15% suara sah nasional. Hal ini dinilai penting dalam rangka mencegah polarisasi di tengah masyarakat.

Politikus PKS Mardani Ali Sera mencontohkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2014 dan 2019. Dua perhelatan tersebut memberi catatan buruk bagi demokrasi Indonesia, karena hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Dua kali pilpres dengan dua pasangan calon, buruk bagi demokrasi. PKS tegas ingin agar presidential threshold, turun jadi 10% kursi DPR atau 15% suara agar tidak ada pembelahan dan politik identitas,” kata Mardani dalam acara rilis survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk “Evaluasi Publik terhadap Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 2024”, Senin (22/2/2021).

Mardani menyatakan, PKS tetap berjuang agar Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu tetap direvisi. Berdasarkan UU Pemilu, angka pres-T saat ini yakni 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.

Mardani menambahkan, PKS juga berharap agar Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2022 dan 2023, tidak diundur hingga November 2024, sebagaiamana diatur UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“PKS tetap berjuang agar ada revisi UU Pemilu. Kami tetap berpendapat kalau tidak ada Pilkada 2022 dan 2023, maka akan ada banyak plt kepala daerah, dan itu buruk. Di masa pandemi Covid-19 ini, kita perlu kepala daerah definitif,” tegas Mardani.

Mardani menuturkan, penyatuan pemilu legislatif (pileg), pilpres, dan pilkada pada tahun yang sama bakal berdampak negatif. Mardani mengatakan, PKS mengusulkan pemilu nasional dan daerah. Pemilu daerah digelar 3 tahun setelah pemilu nasional.

“Lebih baik ada pemilu nasional, provinsi, kabupaten/kota, terpisah,” ucap Mardani.

Pada kesempatan yang sama, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2019 memang perlu dievaluasi.

“Tentu kita evaluasi Pemilu 2019. Mulai memilih presiden, DPR, DPD, sampai DPRD provinsi, kabupten/kota dengan jangka waktu penghitungan suara sangat singkat. Apakah Pemilu 2024 itu melakukan pola yang sama? Ini perlu evaluasi,” kata Djarot.

Djarot juga menilai ambang batas partai lolos ke parlemen atau parliamentary threshold (PT) perlu dinaikkan. Tujuannya dalam rangka penyederhanaan partai politik (parpol). Kemudian, lanjut Djarot, terkait sistem pemilu.

“Apakah tetap proporsinal terbuka dengan suara terbanyak? Ini yang sebabkan banyak sekali calon yang lomba-lomba lakukan politik uang. Proses kaderisasi partai menjadi terhambat. Jadi, banyak hal perlu kita evaluasi, kalau kita ingin tingkatkan kualitas demokrasi,” kata Djarot.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

RUU Pemilu Kemungkinan Dicabut dari Prolegnas Prioritas 2021

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang revisi Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu kemungkinan akan dicabut dari Prolegnas Prioritas 2021.

POLITIK | 22 Februari 2021

Megawati Disebut Selalu Wanti-wanti Kader PDIP agar Jangan KKN

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri selalu meminta kader PDIP agar tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

POLITIK | 22 Februari 2021

Airlangga Restui Azis Maju Caketum Kosgoro

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto merestui Azis Syamsuddin (AS) maju menjadi calon ketua umum PPK Kosgoro 1957

POLITIK | 22 Februari 2021

Survei: NU dan Muhammadiyah Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei yang dilakukan Parameter Politik Indonesia menunjukkan bahwa sejumlah Ormas seperti NU dan Muhammadiyah puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

POLITIK | 22 Februari 2021

Kinerja Presiden Jokowi, Mayoritas Publik Puas

Mayoritas publik mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

POLITIK | 22 Februari 2021

Survei Pileg, PDIP Nomor Satu

Elektabilitas PDI Perjuangan (PDIP) mencapai 20,1%, jika pemilu legislatif (pileg) digelar sekarang.

POLITIK | 22 Februari 2021

Survei Pilpres, Elektabilitas Prabowo Tertinggi

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menempati posisi teratas apabila pemilihan presiden (pilpres) diadakan sekarang.

POLITIK | 22 Februari 2021

KPU: Beban Berat Pemilu-Pilkada 2024 di Penyelenggara Terdepan

Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengakui beban berat penyelenggaraan pemilu, pilpres, dan pilkada pada 2024 akan dirasakan penyelenggara terdepan

POLITIK | 21 Februari 2021

DPD Dorong Percepatan Pembangunan Pelabuhan Terintegrasi di Maluku

Nono Sampono mendorong pemerintah untuk menyiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perikanan di Maluku

POLITIK | 21 Februari 2021

Ridwan Kamil: Perlu Pendekatan yang Spesifik agar Masyarakat Mau Divaksinasi Covid-19

Generasi Z, yakni usia 22-25 tahun, ternyata tingkat keengganannya untuk divaksin cukup tinggi dan harus diatasi dengan mencari pendekatan yang tepat.

POLITIK | 21 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS