Pemilu dan Pilkada 2024, Mesin Partai Harus Gerak dari Sekarang
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.108 (0.21)   |   COMPOSITE 6251.05 (38.59)   |   DBX 1329.86 (16.32)   |   I-GRADE 180.794 (0.41)   |   IDX30 506.396 (0.9)   |   IDX80 136.709 (0.42)   |   IDXBUMN20 403.084 (1.37)   |   IDXESGL 140.339 (-0.42)   |   IDXG30 143.133 (0.8)   |   IDXHIDIV20 446.039 (0.87)   |   IDXQ30 145.232 (0.1)   |   IDXSMC-COM 293.729 (3.96)   |   IDXSMC-LIQ 360.142 (3.07)   |   IDXV30 135.556 (1.53)   |   INFOBANK15 1043.56 (-2.24)   |   Investor33 435.417 (-0.04)   |   ISSI 183.035 (1.64)   |   JII 629.726 (4.78)   |   JII70 221.943 (2.13)   |   KOMPAS100 1220.71 (4.09)   |   LQ45 950.717 (1.82)   |   MBX 1696.63 (8.69)   |   MNC36 322.327 (0.16)   |   PEFINDO25 325.87 (0.1)   |   SMInfra18 306.901 (3.47)   |   SRI-KEHATI 370.644 (-0.59)   |  

Pemilu dan Pilkada 2024, Mesin Partai Harus Gerak dari Sekarang

Senin, 22 Februari 2021 | 19:19 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres), serta pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar pada 2024. Pileg dan pilpres digelar terlebih dahulu yaitu sekitar April, sedangkan pilkada pada November.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan, partai politik (parpol) perlu bergerak dari sekarang untuk menghadapi tiga kontestasi tersebut.

“Sementara ini, sudah pasti ada tiga pemilu pada 2024 yakni pilpres, pileg, dan pilkada. Waktunya sisa 2021, 2022, dan 2023. Mesin partai harus gerak dari sekarang,” kata Djayadi dalam acara rilis survei LSI bertajuk “Evaluasi Publik terhadap Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 2024”, Senin (22/2/2021).

Djayadi pun menyebut, “Kalau misalnya revisi UU Pemilu itu sudah pasti tidak dilakukan, maka partai-partai lebih baik umumkan calon presiden mulai dari sekarang.”

Akan tetapi, menurut Djayadi, seandainya UU Pemilu direvisi, maka ada peluang angka ambang batas partai mengusung calon presiden atau presidential threshold (pres-T) berubah.

“Kalau presidential threhsold diturunkan, itu buka peluang banyak calon presiden. Kalau ambang batasnya dinaikkan, ini membatasi jumlah calon,” ucap Djayadi.

“Kalau revisi itu masih akan dibuka, berarti partai-partai akan menahan diri untuk tidak segera asosiasikan diri dengan calon tertentu. Sekarang ada banyak calon di luar sana populer, tetapi tidak punya afiliasi kuat dengan partai,” imbuh Djayadi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PKS Ingin Presidential Threshold Jadi 10%

Penurunan angka [presidential threshold dinilai penting dalam rangka mencegah polarisasi di tengah masyarakat.

POLITIK | 22 Februari 2021

RUU Pemilu Kemungkinan Dicabut dari Prolegnas Prioritas 2021

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang revisi Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu kemungkinan akan dicabut dari Prolegnas Prioritas 2021.

POLITIK | 22 Februari 2021

Megawati Disebut Selalu Wanti-wanti Kader PDIP agar Jangan KKN

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri selalu meminta kader PDIP agar tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

POLITIK | 22 Februari 2021

Airlangga Restui Azis Maju Caketum Kosgoro

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto merestui Azis Syamsuddin (AS) maju menjadi calon ketua umum PPK Kosgoro 1957

POLITIK | 22 Februari 2021

Survei: NU dan Muhammadiyah Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei yang dilakukan Parameter Politik Indonesia menunjukkan bahwa sejumlah Ormas seperti NU dan Muhammadiyah puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

POLITIK | 22 Februari 2021

Kinerja Presiden Jokowi, Mayoritas Publik Puas

Mayoritas publik mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

POLITIK | 22 Februari 2021

Survei Pileg, PDIP Nomor Satu

Elektabilitas PDI Perjuangan (PDIP) mencapai 20,1%, jika pemilu legislatif (pileg) digelar sekarang.

POLITIK | 22 Februari 2021

Survei Pilpres, Elektabilitas Prabowo Tertinggi

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menempati posisi teratas apabila pemilihan presiden (pilpres) diadakan sekarang.

POLITIK | 22 Februari 2021

KPU: Beban Berat Pemilu-Pilkada 2024 di Penyelenggara Terdepan

Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengakui beban berat penyelenggaraan pemilu, pilpres, dan pilkada pada 2024 akan dirasakan penyelenggara terdepan

POLITIK | 21 Februari 2021

DPD Dorong Percepatan Pembangunan Pelabuhan Terintegrasi di Maluku

Nono Sampono mendorong pemerintah untuk menyiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perikanan di Maluku

POLITIK | 21 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS