Nasdem Dukung Pembahasan RUU Perampasan Aset
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Nasdem Dukung Pembahasan RUU Perampasan Aset

Senin, 22 Februari 2021 | 20:37 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah bersama DPR didorong untuk menetapkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai RUU prioritas. Saat ini, regulasi Indonesia memiliki keterbatasan dalam melakukan penyelamatan aset (asset recovery) yang merupakan hasil tindak pidana (proceed of crimes).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya mengakui, peraturan hukum Indonesia, khususnya berkenaan dengan Hukum Acara Pidana memiliki keterbatasan untuk memberi arah bagi penegak hukum untuk dapat menyelidiki harta yang diperoleh dari hasil kejahatan.

"Banyak putusan atas tindak kejahatan yang dilakukan untuk memperkaya diri, pada akhirnya tidak dapat menyentuh motif kejahatannya itu sendiri," kata Willy Aditya, di Jakarta, Senin (22/2/2021).

Terlebih lagi dalam kasus-kasus yang merugikan keuangan negara, hal ini justru tidak berkeadilan karena harta, uang, atau aset negara tetap tidak dapat kembali walaupun pelakunya sudah diputus bersalah.

Dijelaskan Willy, wacana RUU Perampasan Aset Pidana sebenarnya sudah sejak jaman Pemerintahan SBY dan sudah ramai di publik. Di sisi lain, Tahun 2012 Kemkumham juga sudah merampungkan naskah akademik atas RUU tersebut. Namun entah kenapa RUU tersebut terus-menerus mengalami penundaan walaupun tahun 2016 yang lalu sempat hampir dibahas.

"Sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi, tentu saya melihat RUU ini layak untuk dibahas dan menjadi prioritas. Kelengkapan teknis untuk menjadi salah satu RUU Prioritas sudah terpenuhi. DPR tentu akan sangat menerima baik Surat Presiden atas pengusulan RUU ini secara formal," ujarnya.

Sebagai Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR, dirinya juga melihat RUU Perampasan Aset Pidana akan menjadi alternatif terobosan untuk menekan angka kejahatan yang berkenaan dengan tujuan memperkaya diri, kerabat, dan institusi. RUU Ini negara butuhkan untuk dapat menarik kembali hasil-hasil kejahatan agar rasa keadilan di publik juga terwujud.

"Jika RUU Perampasan Aset Pidana ini bisa secara formal diundangkan, hal ini bisa menjadi jawaban rasional bagi masyarakat atas kegeraman mereka terhadap kejahatan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perampasan harta hasil pidana ini jauh lebih penting dan berkeadilan ketimbang mengkonstruksi hukuman mati," ucapnya.

Namun demikian juga perlu ditekankan bahwa RUU Perampasan Aset Pidana memerlukan perangkat pokok. Di antaranya definisi dan batasan aset apa yang bisa dikenakan RUU Ini, termasuk cara negara menegakkan aturan perampasan aset.

"Penting untuk segera melakukan pembahasan RUU ini secara formal karena pada dasarnya Indonesia sebenarnya sudah mengenal perampasan aset pidana sebagai pidana tambahan di berbagai UU terkait tindak pidana keuangan yang ada," kata Willy.

Dirinya pun berkeyakinan di DPR akan mendukung RUU tersebut untuk segera dibahas. Semua dilakukan agar perampasan aset pidana tetap dapat dilakukan terhadap harta hasil kejahatan tanpa kendala aturan formal yang masih sangat terbatas.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Replika Masjid Ternama Abu Dhabi Segera Dibangun di Solo

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) akan menggelar kegiatan Indonesia-Emirates Amazing Week (IEAW) 2021.

POLITIK | 22 Februari 2021

Politikus PKS: Hadapi Covid-19, Pemerintah Tidak Berhadapan dengan Oposisi

Mardani Ali Sera menegaskan pemerintah tidak berhadapan dengan oposisi ketika menghadapi Covid-19.

POLITIK | 22 Februari 2021

Djarot: Terima Kasih PDIP Masih Dipercaya Rakyat

Djarot Saiful Hidayat berterima kasih PDI Perjuangan masih dipercaya rakyat.

POLITIK | 22 Februari 2021

Pemilu dan Pilkada 2024, Mesin Partai Harus Gerak dari Sekarang

Pemilu Legislatif (pileg), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres), serta Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) akan digelar pada 2024.

POLITIK | 22 Februari 2021

PKS Ingin Presidential Threshold Jadi 10%

Penurunan angka [presidential threshold dinilai penting dalam rangka mencegah polarisasi di tengah masyarakat.

POLITIK | 22 Februari 2021

RUU Pemilu Kemungkinan Dicabut dari Prolegnas Prioritas 2021

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang revisi Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu kemungkinan akan dicabut dari Prolegnas Prioritas 2021.

POLITIK | 22 Februari 2021

Megawati Disebut Selalu Wanti-wanti Kader PDIP agar Jangan KKN

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri selalu meminta kader PDIP agar tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

POLITIK | 22 Februari 2021

Airlangga Restui Azis Maju Caketum Kosgoro

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto merestui Azis Syamsuddin (AS) maju menjadi calon ketua umum PPK Kosgoro 1957

POLITIK | 22 Februari 2021

Survei: NU dan Muhammadiyah Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei yang dilakukan Parameter Politik Indonesia menunjukkan bahwa sejumlah Ormas seperti NU dan Muhammadiyah puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

POLITIK | 22 Februari 2021

Kinerja Presiden Jokowi, Mayoritas Publik Puas

Mayoritas publik mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

POLITIK | 22 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS