Dana Hibah Rp 9 M untuk Museum SBY-Ani Batal, Gubernur Jatim Disorot
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.108 (0.24)   |   COMPOSITE 6251.05 (36.6)   |   DBX 1329.86 (16.43)   |   I-GRADE 180.794 (0.37)   |   IDX30 506.396 (0.71)   |   IDX80 136.709 (0.32)   |   IDXBUMN20 403.084 (1.26)   |   IDXESGL 140.339 (-0.31)   |   IDXG30 143.133 (0.82)   |   IDXHIDIV20 446.039 (0.85)   |   IDXQ30 145.232 (0.08)   |   IDXSMC-COM 293.729 (4.11)   |   IDXSMC-LIQ 360.142 (3.13)   |   IDXV30 135.556 (1.47)   |   INFOBANK15 1043.56 (-1.32)   |   Investor33 435.417 (0.02)   |   ISSI 183.035 (1.53)   |   JII 629.726 (3.97)   |   JII70 221.943 (1.94)   |   KOMPAS100 1220.71 (3.06)   |   LQ45 950.717 (1.57)   |   MBX 1696.63 (7.99)   |   MNC36 322.327 (-0.01)   |   PEFINDO25 325.87 (0.43)   |   SMInfra18 306.901 (3.43)   |   SRI-KEHATI 370.644 (-0.93)   |  

Dana Hibah Rp 9 M untuk Museum SBY-Ani Batal, Gubernur Jatim Disorot

Selasa, 23 Februari 2021 | 17:13 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Dana hibah bantuan keuangan khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Timur (Jatim) ke Pemerintah Kabupaten (pemkab) Pacitan sebesar Rp 9 miliar, batal diberikan. Dana itu bertujuan untuk pembangunan Museum SBY.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menyayangkan pembatalan hibah tersebut. Menurut Pangi, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang didukung oleh Partai Demokrat (PD) tetap berusaha menunjukkan pembelaannya atas pengembangan museum tersebut.

Pengamat yang akrab disapa Ipang itu mengatakan salah satu kunci untuk memahami permasalahan ini yakni melihat pihak mana yang meminta pembatalan hibah tersebut. Berdasarkan informasi di media massa, pembatalan adalah inisiatif pihak Pemprov Jatim.

“Tergantung siapa yang minta dibatalkan. Kalau pemprov membatalkan, berarti bukan permintaan pihak Partai Demokrat. Berarti ada kemungkinan pemicunya adalah permasalahan jangka panjang. Selain itu, komunikasi politik ada masalah diantara mereka,” kata Pangi, Selasa (23/2/2021).

Pangi menuturkan publik bisa menilai bahwa penundaan ini bagian dari agenda Khofifah terkait kepentingan maju di pilpres 2024. Padahal, Pangi menilai Khofifah seharusnya lebih bijak. Karena yang bersangkutan bisa mejadi gubernur, salah satunya didukung Partai Demokrat.

Dengan begitu, wajar bila Khofifah mendukung pengembangan partai tersebut. Menurut Pangi, bantuan dari pemerintah daerah untuk pengembangan museum adalah hal biasa. Ada partai politik lain yang mungkin juga membangun museum dan mendapat bantuan dari pemerintah daerah atau lembaga pemerintahan, tetapi tidak diprotes.

“Mestinya Khofifah juga begitu. Harus bela dong partainya,” ucap Pangi.

Pangi berharap Khofifah memberi penjelasan kepada publik soal alasan Pemprov Jatim membatalkan hibah.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Berita Satu Beri Penghargaan kepada Pemimpin Publik Inovatif di Masa Pandemi

Penyerahan penghargaan dilakukan Selasa (23/2/2021) dalam sebuah acara yang disiarkan secara langsung Beritasatu News Channel pukul 19.00-21.30 WIB.

POLITIK | 23 Februari 2021

Nasdem Dukung Pembahasan RUU Perampasan Aset

Pemerintah bersama DPR didorong untuk menetapkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai RUU prioritas.

POLITIK | 22 Februari 2021

Replika Masjid Ternama Abu Dhabi Segera Dibangun di Solo

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) akan menggelar kegiatan Indonesia-Emirates Amazing Week (IEAW) 2021.

POLITIK | 22 Februari 2021

Politikus PKS: Hadapi Covid-19, Pemerintah Tidak Berhadapan dengan Oposisi

Mardani Ali Sera menegaskan pemerintah tidak berhadapan dengan oposisi ketika menghadapi Covid-19.

POLITIK | 22 Februari 2021

Djarot: Terima Kasih PDIP Masih Dipercaya Rakyat

Djarot Saiful Hidayat berterima kasih PDI Perjuangan masih dipercaya rakyat.

POLITIK | 22 Februari 2021

Pemilu dan Pilkada 2024, Mesin Partai Harus Gerak dari Sekarang

Pemilu Legislatif (pileg), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres), serta Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) akan digelar pada 2024.

POLITIK | 22 Februari 2021

PKS Ingin Presidential Threshold Jadi 10%

Penurunan angka [presidential threshold dinilai penting dalam rangka mencegah polarisasi di tengah masyarakat.

POLITIK | 22 Februari 2021

RUU Pemilu Kemungkinan Dicabut dari Prolegnas Prioritas 2021

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang revisi Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu kemungkinan akan dicabut dari Prolegnas Prioritas 2021.

POLITIK | 22 Februari 2021

Megawati Disebut Selalu Wanti-wanti Kader PDIP agar Jangan KKN

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri selalu meminta kader PDIP agar tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

POLITIK | 22 Februari 2021

Airlangga Restui Azis Maju Caketum Kosgoro

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto merestui Azis Syamsuddin (AS) maju menjadi calon ketua umum PPK Kosgoro 1957

POLITIK | 22 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS