SBY Tegaskan Partai Demokrat Not for Sale
Logo BeritaSatu

SBY Tegaskan Partai Demokrat Not for Sale

Rabu, 24 Februari 2021 | 21:13 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Majelis Tinggi (MT) Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara terkait adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD (GPKD). SBY menegaskan PD not for sale atau tidak dijual.

“Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale! Partai kami bukan untuk diperjualbelikan,” kata SBY, Rabu (24/2/2021).

SBY pun menyebut, “Meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi. Kami tidak tergiur dengan uang Anda berapa pun besarnya."

Mantan ketua umum PD tersebut menyatakan GPKD hakikatnya ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah.

“Kemudian menggantinya dengan orang luar yang bukan kader Demokrat, yang bersekongkol dengan segelintir kader dan mantan kader yang bermasalah. Kalau gerakan ini berhasil karena ada yang ingin membeli partai kita dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan,” demikian SBY.

SBY pun optimistis sejumlah nama telah dicatut dalam GPKPD. Misalnya seperti Menko Polhukam Mahfud MD serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, termasuk Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

“Sementara itu saya juga punya keyakinan bahwa nama Menko Polhukam Profesor Mahfud dan Menkumham Yasonna juga dicatut namanya. Demikian juga nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kabin (Kepala Badan Intelijen Negara) Jenderal Budi Gunawan yang juga disebut-sebut namanya,” ucap SBY.

SBY menilai nama-nama pejabat pemerintahan itu dikenal berintegritas.

“Partai Demokrat tetap percaya bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul tidak tahu-menahu dan tidak masuk di akal jika ingin mengganggu Partai Demokrat,” kata Presiden keenam RI tersebut.

Terkait adanya keterlibatan Kepala Staf Presiden Moeldoko, menurut SBY, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengetahui itu.

“Secara pribadi, apa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi miliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu. Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat mengganggu, merugikan nama baik beliau (Jokowi),” demikian SBY.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bicara Isu Kudeta di Partai Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu!

Kader atau mantan kader Partai Demokrat (PD) yang terlibat dalam kudeta diingatkan untuk berhenti merusak PD.

POLITIK | 24 Februari 2021

34 Ketua DPD Partai Demokrat Kompak Minta Kader Berkhianat Dipecat

Jajaran pimpinan DPD PD, mendukung penuh kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

POLITIK | 24 Februari 2021

Siber Polri Mulai Kirim Peringatan Virtual Penyebar Hoax, Sahroni: Langkah Tepat

Tim Siber Bareskrim Polri mulai mengirimkan peringatan virtual ke sejumlah akun medsos yang membagikan konten hoax sekaligus berpotensi pidana

POLITIK | 24 Februari 2021

Raih Penghargaan "Beritasatu Public Leader Awards", Menlu: Pandemi Butuh Respon Luar Biasa

Upaya penanganan ini belum selesai, masih terus diperlukan kerja keras dan kerja sama agar kita betul-betul dapat keluar dari pandemi.

POLITIK | 24 Februari 2021

Inilah 14 Pemenang "Beritasatu Public Leader Awards"

Parameter penilaian ditekankan pada upaya yang dilakukan dalam penanganan pandemi, sekaligus upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampaknya.

POLITIK | 24 Februari 2021

Kendati Diserang, Pengamat: Posisi PDIP Tetap Kokoh

Elektabilitas PDIP unggul jauh ketimbang partai politik lainnya berdasarkan hasil survei dari empat lembaga politik.

POLITIK | 24 Februari 2021

Pengamat Yakini Elektabilitas Prabowo Bisa Bertahan dan Meningkat

Hasil survei LSI menunjukkan bahwa Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden 2024 mendatang.

POLITIK | 24 Februari 2021

PKS Bidik Kusi Wali Kota Bekasi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar), membidik kursi wali kota pada pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang.

POLITIK | 23 Februari 2021

Dede Yusuf: Keputusan Dikembalikan ke Pemprov Jatim

Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan, partainya menerima keputusan Pemprov Jawa Timur yang membatalkan hibah Rp 9 miliar untuk pembangunan Museum SBY-Ani.

POLITIK | 23 Februari 2021

Pemprov Jatim Disebut Tak Mau Terlibat Polemik

Keputusan Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Timur (Jatim) membatalkan dana hibah Rp 9 miliar untuk pembangunan Museum SBY-Ani bisa dipahami.

POLITIK | 23 Februari 2021


TAG POPULER

# Penganiayaan Perawat


# Reshuffle Kabinet


# Vaksinasi Covid-19


# Larangan Mudik


# Vaksin Nusantara



TERKINI

Kementerian Perhubungan Resmikan Penggunaan GeNose di Tanjung Perak

NASIONAL | 8 menit yang lalu










TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS