M Qodari: Cabut Aturan Investasi Miras, Jokowi Tunjukkan Sikap Demokratis
Logo BeritaSatu

M Qodari: Cabut Aturan Investasi Miras, Jokowi Tunjukkan Sikap Demokratis

Selasa, 2 Maret 2021 | 20:39 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo memastikan mencabut aturan investasi minuman keras yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021. Seperti diketahui peraturan yang melegalkan minuman keras (Miras) menuai kontroversi di tengah masyarakat.

Keputusan itu diambil setelah menerima masukan dari berbagai organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah. serta dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Qodari menilai pencabutan Perpres itu menunjukkan sikap demokratis dari seorang Presiden Joko Widodo yang terbuka terhadap masukan dan kritikan dari masyarakat.

“Jadi itu memang saya kira adalah bukti bahwa Pak Jokowi figur yang demokratis karena Perpres itu walaupun baru satu hari sudah dicabut kembali setelah mendengarkan aspirasi, kritik dari masyarakat,” ujar Qodari, Selasa (2/3/2021).

Qodari menambahkan, pembatalan Perpres itu juga sekaligus membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo benar-benar mengakomodasi aspirasi dari tokoh-tokoh umat Islam dan menepis anggapan pemerintah anti ulama atau anti umat Islam.

“Lebih khusus lagi Pak Jokowi ini sangat memperhatikan dan mendengarkan aspirasi dari organisasi dan tokoh-tokoh Islam artinya tudingan bahwa Pak Jokowi ini anti islam itu tidak benar, terbukti tidak benar dengan pencabutan Perpres kali ini,” ungkapnya.

Lanjut Qodari, sikap demokratis Jokowi ini tidak hanya kali ini saja, Qodari mencatat pada tahun 2018, Jokowi juga pernah menganulir Perpres tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) terkait UKM usai menerima masukan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meskipun peraturannya sudah rampung digarap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution waktu itu.

“Untuk catatan sebetulnya Pak jokowi juga sudah pernah mencabut juga Perpres-perpres sebelumnya kalau tidak salah November 2018, Presiden Jokowi membatalkan Perpres Daftar Negatif Investasi soal UKM setelah dikritik HIPMI,” tuntasnya.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Keputusan ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada Selasa (2/3/2021). "Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Jokowi dalam tayangan video YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Jokowi, keputusan ini diambil setelah menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan serta pemerintah daerah.

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah," terang Jokowi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPU Usul Tahapan Pemilu 2024 Dimulai November 2021

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dimulai sejak 30 bulan sebelum pemungutan suara.

POLITIK | 2 Maret 2021

Presiden Jokowi Cabut Aturan tentang Miras di Perpres 10/2021

Presiden Jokowi menyebut keputusan untuk mencabut aturan itu diambil setelah mendengar berbagai masukan.

POLITIK | 2 Maret 2021

Soal KLB Demokrat, Wanita Emas Siap Calonkan Diri Jadi Ketum

Hasnaeni Moein yang akrab dikenal sebagai Wanita Emas itu mengaku siap maju dalam KLB guna merebut posisi tertinggi di partai Demokrat.

POLITIK | 2 Maret 2021

Dianggap Longgarkan Peredaran Miras, Perpres 10/2021 Ditolak Persis

Perpres 10/2021 juga dianggap tidak mempertimbangkan RUU tentang larangan miras yang sedang dibahas di DPR.

POLITIK | 1 Maret 2021

Kasus Orient, Guru Besar UI Dorong Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

KPU tidak boleh lepas tanggung jawab karena persoalan status warga negara calon kepala daerah masih dalam ranah pemilihan, bukan pelantikan.

POLITIK | 28 Februari 2021

Pemerintah Masih Belum Putuskan Kepastian Pelantikan Orient Riwu Kore

Pemerintah masih belum dapat memastikan pelantikan bupati dan wakil bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore-Thobias Uly.

POLITIK | 28 Februari 2021

Mengatasi Upaya Kudeta Partai, Pengamat: AHY Terlihat Tegas dan Terukur

Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai berhasil mengatasi upaya kudeta kepemimpinan oleh segelintir kader.

POLITIK | 28 Februari 2021

Pendiri Diminta Istirahat di Rumah, Politikus Demokrat: Di Luar Banyak Angin

Hencky Luntungan dianggap tidak mengetahui perkembangan PD di bawah kepemimpinan AHY.

POLITIK | 28 Februari 2021

Nasdem Enggan Revisi UU Pemilu-Pilkada Dipisah

Willy Aditya mengatakan fraksi Partai Nasdem enggan apabila revisi UU Pemilu dan UU Pilkada dipisah,

POLITIK | 28 Februari 2021

Wacana KLB Partai Demokrat, Pengamat: AHY Harus Waspada dan SBY Jangan Kedodoran Lagi

Qodari mengatakan, di partai manapun termasuk Partai Demokrat, KLB bisa saja terselenggara.

POLITIK | 28 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS