Logo BeritaSatu

KLB Demokrat, Ini Pandangan Pakar

Jumat, 5 Maret 2021 | 09:47 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Gencarnya pemberitaan tentang kisruh internal Partai Demokrat telah menimbulkan berbagai wacana, termasuk akan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digagas oleh para kader Demokrat. Penyelenggaraan KLB juga dituntut oleh Barisan Massa Demokrat dengan tujuan menggantikan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Terkait adanya rencana KLB (Kongres Luar Biasa) Partai Demokrat, jika konflik internal terus berkepanjangan, KLB adalah solusi sah penyelamatan bagi partai berlambang Mercy yang tingkat popularitas makin menurun pasca blunder yang dilakukan oleh AHY,” kata Miartiko Gea, pakar hukum yang juga Peneliti Hukum Indonesian Public Institute (IPI) melalui keterangan tertulis, Jumat (5/3/2021).

Advertisement

Terkait dengan keabsahan KLB, menurut Miartiko, tentu masing-masing kubu pendukung KLB dan pendukung Ketum Demokrat AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) memiliki argumentasi masing-masing. Jika dilihat dari Anggaran Dasar Partai Demokrat pasal 100 ayat 3 huruf (b) membuka ruang untuk KLB dengan prasyarat 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang. Tentu saja kubu yang mendorong KLB sudah melakukan pemetaan kekuatan, sehingga jika prasyarat yang di maksud qourum maka KLB bisa dikatakan sah dan memiliki kekuatan.

“Berkaca pada konflik kepartaian di Indonesia, beberapa berakhir islah untuk keberlangsungan partai. Hal tersebut dapat kita lihat dari pertikaian Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Berkarya ketika terjadi konflik yang melibatkan dua kelompok dalam tubuh partai, maka suara mayoritaslah yang tampil sebagai pemenang jika pilihannya tidak islah, jelas Miartiko Gea.

Pemberitaan media massa terakhir menyebutkan bahwa KLB akan digelar hari ini, Jumat (5/3/2021). Rencana penyelenggaraan KLB Demokrat mendapatkan reaksi keras dari Andi Mallarangeng yang menyebutnya sebagai KLB abal-abal. Kubu penentang AHY, Max Sopacua ganti menyebut Andi Mallarangeng pernah dipenjara dalam kasus korupsi oleh karenanya Andi diminta tidak perlu banyak komentar.

Penyelenggaraan kongres luar biasa sebuah organisasi, tambah Miartiko, termasuk partai politik, menjadi suatu solusi internal partai jika konflik internal terus berlarut-larut dan tidak mencapai titik temu. Terkait keabsahan KLB tentu harus dipahami aturan main di AD/ART-nya.

“Soal peserta yang hadir dalam KLB (Kongres Luar Biasa) Partai Demokrat, pasti akan mendapat reaksi keras dari kubu AHY dengan melakukan pemecatan, namun pemecatan yang cacat prosedur bisa di gugat oleh para kader yang dipecat, jika pemecatan tersebut digugat maka status kader yang dipecat menjadi status quo sampai berkekuatan hukum tetap," ujar Miartiko.

"Pemecatan kader partai yang tidak melalui prosedur yang benar maka rawan digugat. Sebetulnya pemecatan kader partai yang cacat prosedur bisa berkaca pada yurisprudensi kasus Fahri Hamzah yang menggugat PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ke pengadilan atas pemecatan dirinya, di mana Fahri Hamzah masih tetap sebagai kader PKS merangkap sebagai anggota DPR RI sekaligus Wakil DPR RI periode 2014-2019 sampai akhir masa baktinya. Artinya jika terjadi pemecatan pada peserta KLB partai Demokrat maka posisi kader tersebut masih status quo sebagai anggota dan atau pengurus Partai Demokrat selama gugatan atas pemecatan tersebut dilakukan,” jelas Miartiko.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

WHO: 23 Juta Orang Bakal Terdampak Gempa Turki dan Suriah

Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan, gempa dahsyat yang mengguncang Turki dan Suriah akan berdampak pada 23 juta orang.

INTERNASIONAL | 7 Februari 2023

Pembentukan Bursa Kripto Berlarut, Ombudsman Siap Buktikan Adanya Maladministrasi

Bila terbukti terjadi maladministrasi dalam proses pemberian izin usaha berjangka komoditi, Ombudsman akan menjatuhkan tindakan korektif.

EKONOMI | 7 Februari 2023

KPK Pastikan Lukas Enembe Sehat, Tak Perlu Dirujuk ke Singapura

KPK memastikan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti proses hukum.

NASIONAL | 7 Februari 2023

Buntut Penundaan Bursa Kripto, Ombudsman Panggil Bappebti Besok

Ombudsman akan memanggil Bappebti sebagai tindak lanjut atas laporan penundaan pembentukan bursa kripto yang berlarut-larut.

EKONOMI | 7 Februari 2023

ASEAN Perkuat Stabilitas Kawasan untuk Hadapi Ketidakpastian Global

Perhimpunan Bangsa Bangsa Negara Asia Tenggara (ASEAN) bakal memperkuat stabilitas kawasan di luar guna menghadapai ketidakpastian global.

INTERNASIONAL | 7 Februari 2023

ION Bawa Kembali Kliennya Online Setelah Serangan Ransomware

ION, sebuah perusahaan layanan perdagangan keuangan yang terkena serangan ransomware minggu lalu, mulai membawa klien kembali ke platform derivatifnya.

INTERNASIONAL | 7 Februari 2023

Kasus Gagal Ginjal Akut, IDI Minta Publik Jangan Beli Obat Sembarangan

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta publik agar tidak sembarangan dalam membeli obat terlebih saat ini kasus gagal ginjal akut kembali mencuat.

NEWS | 7 Februari 2023

Ternyata Gempa Dahsyat Turki Sudah Diprediksi Peneliti Ini 3 Hari Sebelumnya

Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo (M) 7,8 mengguncang Turki dan Suriah pada Senin (6/2/2023).

INTERNASIONAL | 7 Februari 2023

Pedagang Pasar Pramuka Setop Penjualan Obat Sirop Praxion

Pedagang Pasar Pramuka telah menyetop penjualan obat sirop penurun demam anak Praxion setelah ditemukannya kasus baru gangguan ginjal akut pada anak.

NASIONAL | 7 Februari 2023

Pemprov DKI Bangun Jalan Layang untuk Tambah Akses ke JIS

Pemprov DKI Jakarta sedang membangun jalan layang non-tol (JLNT) untuk menambah akses ke JIS atau Jakarta International Stadium.

MEGAPOLITAN | 7 Februari 2023


TAG POPULER

# Warunk Upnormal


# Susi Air


# Gempa Turki


# Jokowi


# Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Pembentukan Bursa Kripto Berlarut, Ombudsman Siap Buktikan Adanya Maladministrasi

Pembentukan Bursa Kripto Berlarut, Ombudsman Siap Buktikan Adanya Maladministrasi

EKONOMI | 8 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE