KLB Demokrat, Ini Pandangan Pakar
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KLB Demokrat, Ini Pandangan Pakar

Jumat, 5 Maret 2021 | 09:47 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Gencarnya pemberitaan tentang kisruh internal Partai Demokrat telah menimbulkan berbagai wacana, termasuk akan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digagas oleh para kader Demokrat. Penyelenggaraan KLB juga dituntut oleh Barisan Massa Demokrat dengan tujuan menggantikan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Terkait adanya rencana KLB (Kongres Luar Biasa) Partai Demokrat, jika konflik internal terus berkepanjangan, KLB adalah solusi sah penyelamatan bagi partai berlambang Mercy yang tingkat popularitas makin menurun pasca blunder yang dilakukan oleh AHY,” kata Miartiko Gea, pakar hukum yang juga Peneliti Hukum Indonesian Public Institute (IPI) melalui keterangan tertulis, Jumat (5/3/2021).

Terkait dengan keabsahan KLB, menurut Miartiko, tentu masing-masing kubu pendukung KLB dan pendukung Ketum Demokrat AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) memiliki argumentasi masing-masing. Jika dilihat dari Anggaran Dasar Partai Demokrat pasal 100 ayat 3 huruf (b) membuka ruang untuk KLB dengan prasyarat 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang. Tentu saja kubu yang mendorong KLB sudah melakukan pemetaan kekuatan, sehingga jika prasyarat yang di maksud qourum maka KLB bisa dikatakan sah dan memiliki kekuatan.

“Berkaca pada konflik kepartaian di Indonesia, beberapa berakhir islah untuk keberlangsungan partai. Hal tersebut dapat kita lihat dari pertikaian Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Berkarya ketika terjadi konflik yang melibatkan dua kelompok dalam tubuh partai, maka suara mayoritaslah yang tampil sebagai pemenang jika pilihannya tidak islah, jelas Miartiko Gea.

Pemberitaan media massa terakhir menyebutkan bahwa KLB akan digelar hari ini, Jumat (5/3/2021). Rencana penyelenggaraan KLB Demokrat mendapatkan reaksi keras dari Andi Mallarangeng yang menyebutnya sebagai KLB abal-abal. Kubu penentang AHY, Max Sopacua ganti menyebut Andi Mallarangeng pernah dipenjara dalam kasus korupsi oleh karenanya Andi diminta tidak perlu banyak komentar.

Penyelenggaraan kongres luar biasa sebuah organisasi, tambah Miartiko, termasuk partai politik, menjadi suatu solusi internal partai jika konflik internal terus berlarut-larut dan tidak mencapai titik temu. Terkait keabsahan KLB tentu harus dipahami aturan main di AD/ART-nya.

“Soal peserta yang hadir dalam KLB (Kongres Luar Biasa) Partai Demokrat, pasti akan mendapat reaksi keras dari kubu AHY dengan melakukan pemecatan, namun pemecatan yang cacat prosedur bisa di gugat oleh para kader yang dipecat, jika pemecatan tersebut digugat maka status kader yang dipecat menjadi status quo sampai berkekuatan hukum tetap," ujar Miartiko.

"Pemecatan kader partai yang tidak melalui prosedur yang benar maka rawan digugat. Sebetulnya pemecatan kader partai yang cacat prosedur bisa berkaca pada yurisprudensi kasus Fahri Hamzah yang menggugat PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ke pengadilan atas pemecatan dirinya, di mana Fahri Hamzah masih tetap sebagai kader PKS merangkap sebagai anggota DPR RI sekaligus Wakil DPR RI periode 2014-2019 sampai akhir masa baktinya. Artinya jika terjadi pemecatan pada peserta KLB partai Demokrat maka posisi kader tersebut masih status quo sebagai anggota dan atau pengurus Partai Demokrat selama gugatan atas pemecatan tersebut dilakukan,” jelas Miartiko.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jadi Favorit Milenial, Alasan Gerindra Bakal Kembali Usung Prabowo

Berdasarkan hasil survei, Prabowo adalah kandidat yang paling disukai oleh pemilih pemula dan kaum milenial.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Sebut Dunia Politik Agak Aneh, Ada yang Sukanya Menyerang

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut dunia politik di Indonesia agak aneh. Hasto heran dengan adanya pihak-pihak yang menyerang partainya.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Hasto Kristiyanto: Negara Wajib Hadir Bantu Masyarakat Miskin dan Korban Bencana

Hasto Kristiyanto menyatakan negara wajib hadir membantu masyarakat miskin dan korban bencana.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Ribka Tjiptaning Ajak Rakyat Waspadai La Nina

Ribka Tjiptaning mengajak rakyat untuk mewaspadai La Nina. Tanda-tandanya sudah mulai terlihat, yakni seringnya turun hujan deras.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Hasto: PDIP Sadar Ada yang Manfaatkan Isu Pencapresan untuk Ganggu Kerja Partai

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto ada yang berusaha memanfaatkan isu sekitar Pemilu dan Pilpres 2024 untuk mengganggu kerja partai.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Al Gore Pernah Ingatkan Megawati Terkait Potensi Bencana di Indonesia

Megawati Soekarnoputri pernah diingatkan mantan Waki Presiden Amerika Serikat (AS) Al Gore mengenai potensi bencana di Indonesia.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Megawati Soekarnoputri Nilai Kepala Daerah Kurang Tanggap Cegah Bencana

Megawati Soekarnoputri menyebut kepala daerah kurang tanggap mencegah bencana alam.

POLITIK | 27 Oktober 2021

Survei IPI: Minim, Perhatian Parpol pada Isu Krisis Iklim dan Lingkungan

Mayoritas anak muda menilai belum ada satu pun partai politik yang dominan dalam memberi perhatian pada isu krisis iklim atau pelestarian lingkungan

POLITIK | 27 Oktober 2021

Airlangga akan Buka Kuliah Umum Golkar Institute soal Kepemimpinan Indonesia dalam G20

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akann membuka kuliah umum Golkar Institute dengan tema “Kepemimpinan Indonesia dalam G20, besok.

POLITIK | 26 Oktober 2021

JK Diyakini Akan Perjuangkan Anies Baswedan, Ini Analisis Qodari

M.Qodari menilai mantan Wapres Jusuf Kalla bisa memberikan dukungan politik berupa lobi untuk pencalonan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti.

POLITIK | 26 Oktober 2021


TAG POPULER

# Upah Minimum


# Anies Baswedan


# Timnas U-23


# Cuti Bersama


# Tabrakan Bus Transjakarta



TERKINI
Menyamar, Satpol PP Kota Tangerang Bantah Gunakan PSK

Menyamar, Satpol PP Kota Tangerang Bantah Gunakan PSK

MEGAPOLITAN | 33 detik yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings