Logo BeritaSatu

Partai Demokrat Meminta Perlindungan Hukum kepada Pemerintah

Jumat, 5 Maret 2021 | 11:52 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan agar semua pengurus dan kader PD tetap menjaga diri dalam koridor hukum. Oleh karena itu, PD memohon perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada pemerintah.

Permohonan ini disampaikan dalam bentuk surat resmi yang ditandatangani AHY dan Sekretaris Jenderal PD, Teuku Riefky Harsya. Surat yang ditujukan untuk Menko Polhukam Mahfud MD, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Menkumham Yasona H Laoly, disampaikan pada Kamis (4/3/2021).

Surat ini menguraikan sejumlah alasan permohonan perlindungan hukum. Pertama, PD telah menyelenggarakan Kongres V pada 15 Maret 2020 di Jakarta. Pelaksanaannya sudah sesuai memenuhi dan mencapai kuorum sesuai AD/ART PD.

“Kongres V tersebut dihadiri oleh seluruh pemilik suara yang sah yaitu seluruh ketua DPD, seluruh ketua DPC dan seluruh ketua organisasi sayap yang terdaftar dalam AD/ART Partai Demokrat,” demikian petikan surat sebagaimana keterangan yang diterima Beritasatu.com, Jumat (5/3/2021).

Poin kedua, kongres tersebut secara aklamasi memilih AHY sebagai ketum PD periode 2020-2025. Ketiga, AD/ART dan kepengurusan PD hasil Kongres V, sudah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) untuk mendapat pengesahan.

Kemudian, Kemkumham menerbitkan Surat Keputusan (SK) nomor: M.HH-09.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PD pada 18 Mei 2020.

Demikian halnya SK nomor: M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat masa bakti 2020-2025 pada tertanggal 27 Juli 2020. SK telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI nomor 15 tertanggal 19 Februari 2021.

Dalam surat itu, Ahy juga membeberkan bahwa sejak awal Januari 2021, telah terjadi Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) yang hendak menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB). KLB tersebut bertentangan dengan AD/ART PD Pasal 81 ayat 4 juncto pasal 83 juncto Pasal 94, serta bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakstabilan politik nasional, demokrasi dan mengancam kemandirian partai politik.

“GPKPD ini diprovokasi dan dimotori oleh sejumlah kader dan mantan kader Partai Demokrat serta disponsori oleh pihak eksternal partai. Mereka melakukan tindakan melawan hukum karena tidak memilik hak suara yang sah. Atas tindakan tersebut, para kader yang berkhianat ini telah dipecat Partai Demokrat, sehingga mereka tidak boleh lagi menyampaikan pernyataan atau bertindak atas nama Partai Demokrat atau menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat,” ungkap AHY.

Menyikapi hal ini, seluruh ketua DPD dan ketua DPC PD seluruh Indonesia sudah membuat serta menandatangani surat pernyataan menolak KLB ilegal. Para pemilik suara yang sah ini juga mendukung penuh kepemimpinan AHY sebagai ketum.

“Atas dasar itu semua, Partai Demokrat memohon agar Menko Polhukam, Kapolri dan Menkumham mencegah serta menghentikan penyelenggaraan KLB yang ilegal dan inkonstitusional karena melanggar AD/ART Partai Demokrat yang sah,” demikian AHY.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 26 September 2022

Berikut ini Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 26 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 26 September 2022

Data Kasus & Kematian Covid-19 di Jakarta, 26 September 2022

Berikut ini Data Kasus & Kematian Covid-19 di Jakarta, 26 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 26 September 2022

Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 26 September 2022

Berikut ini Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 26 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 27 September 2022

Data Prevalensi Covid-19 di 10 Provinsi, 26 September 2022

Berikut ini Data Prevalensi Covid-19 di 10 Provinsi, 26 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 26 September 2022

Data Positivity Rate Covid-19 sampai 26 September 2022

Berikut ini Data Positivity Rate Covid-19 sampai 26 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 26 September 2022

Data Kesembuhan Covid-19 di 10 Provinsi, 26 September 2022

Berikut ini Data Kesembuhan Terendah Covid-19 di 10 Provinsi, 26 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 26 September 2022

Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 26 September 2022

Berikut ini Data Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 26 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 26 September 2022

Data Kematian Covid-19 di 10 Provinsi, 26 September 2022

Berikut ini Data Kematian Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi, 26 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 26 September 2022

Prediksi Puncak Covid-19 Berdasarkan Data, 26 September 2022

Berikut ini Prediksi Puncak Covid-19 Berdasarkan Data, 26 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 26 September 2022

Kasus Positif Kumulatif & Suspek Covid-19, 26 September 2022

Berikut ini Data Kasus Positif Kumulatif & Suspek Covid-19, 26 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 26 September 2022


TAG POPULER

# Iran


# Kudeta Tiongkok


# Guru Besar UGM Tergulung Ombak


# Xi Jinping


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 26 September 2022

Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 26 September 2022

NEWS | 4 jam yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings