KLB Demokrat Dinilai Menurunkan Kualitas Demokrasi
Logo BeritaSatu

KLB Demokrat Dinilai Menurunkan Kualitas Demokrasi

Sabtu, 6 Maret 2021 | 08:49 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar segelintir kader dan mantan kader Partai Demokrat (PD), semakin menurunkan kualitas demokrasi Indonesia. Pelaksanaan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), bentuk intervensi kekuasaan untuk melemahkan kekuataan politik di luar pemerintahan.

“Pola politik elite yang membelah partai oposisi ini sesungguhnya adalah bencana besar demokrasi. Karena politik menjadi tidak sehat, dan akan berdampak pada tidak sehatnya demokrasi,” kata pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, Sabtu (6/3/2021).

Disinyalir terdapat agenda terselubung tokoh tertentu demi kepentingan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2024, sehingga KLB dipaksakan untuk tetap digelar. Selain itu, tak tertutup kemungkinan kelompok tertentu mendorong perubahan masa jabatan presiden.

“Saya heran dengan ngototnya upaya melakukan KLB ilegal oleh mantan-mantan kader Demokrat, walaupun jelas menyalahi AD/ART partai yang legal. Realitas itu memungkinkan dugaan bahwa KLB ilegal itu ada apa-apanya, dan muncul dugaan kuat yang makin diketahui publik siapa sesungguhnya di balik para mantan kader ini,” ucap Ubedilah.

Diketahui, Ketua Umum (ketum) PD Agus Harimurti Yudhoyono dan jajarannya sudah menyebut KLB tersebut ilegal. Tidak sesuai dengan AD/ART PD. Namun, kubu KLB bergeming, bahkan menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketum.

AHY menyebut Moeldoko bukan kader PD. Ubedilah mengatakan, Teguran Presiden Joko Widodo kepada Moeldoko supaya tidak mencampuri persoalan internal PD, seakan-akan diabaikan. Mantan panglima TNI tersebut justru bersedia menjabat ketum versi KLB.

“Sebagai orang dekat Presiden, Pak Moeldoko harusnya patuh, tunduk dan taat pada Bapak Presiden. Jika memang tidak terlibat, harusnya Pak Moeldoko keberatan namanya terus dibawa-bawa dalam kisruh KLB ilegal ini,” ungkap Ubedilah.

Secara terang benderang, menurut Ubedilah, terjadi pelemahan terhadap PD.

“Yang jelas, ini terlihat sebagai upaya yang sistematis dan cukup masif untuk melemahkan Partai Demokrat yang notabene berada di luar pemerintahan dan selama ini tidak segan menolak kebijakan pemerintah, seperti kejadian walk out saat menolak RUU Ciptaker September lalu. Kalau kita analisis siapa yang paling diuntungkan dengan melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat, lalu kita hubungkan dengan pencapresan 2024, kita bisa melihat benang merahnya,” ujar Ubedilah.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Research Center and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

“Analisis siapa yang paling diuntungkan dari sebuah rekayasa politik, bisa membantu kita memetakan aktor sebenarnya yang terlibat, yang sering kali luput dari pengamatan yang bersifat permukaan,” kata Pangi.

“Dalam kasus KLB ilegal ini, tidak ada yang diuntungkan oleh melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat kecuali rezim yang berkuasa, apalagi jika bercampur dengan kepentingan pribadi tokoh non partai untuk mencari kendaraan politik pada tahun 2024,” demikian Pangi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

SBY: Langgar AD/ART, KLB Demokrat Cacat Hukum

Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebutkan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut cacat hukum

POLITIK | 6 Maret 2021


Airlangga Ajak Kader Golkar Dukung Program Jokowi

Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader Golkar dan peserta rapat pimpinan nasional (Rapimnas) untuk mendukung program Presiden Joko Widodo.

POLITIK | 5 Maret 2021

SBY: Moeldoko Membuat Malu TNI

SBY merasa menyesal dan meminta maaf pernah memberikan jabatan kepada Moeldoko sebagai Panglima TNI.

POLITIK | 5 Maret 2021

SBY Sebut Moeldoko Lakukan Kudeta

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengatakan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat abal-abal.

POLITIK | 5 Maret 2021

Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Ini Kata "Wanita Emas"

Hasnaeni memberikan apresiasi kepada Moeldoko yang berhasil menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Sumut.

POLITIK | 5 Maret 2021

Pengamat: Sebaiknya Moeldoko Mundur dari KSP

Moeldoko sebaiknya mengundurkan diri dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) setelah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB)

POLITIK | 5 Maret 2021

KPU Cenderung Pilih Hari H Pencoblosan Pemilu 2024 pada Bulan Maret

KPU cenderung memilih hari pelaksanaan pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan pada bulan Maret 2024.

POLITIK | 5 Maret 2021

Ini Simulasi Pemilu Serentak 2024

KPU menjabarkan simulasi Pemilu Serentak 2024 jika UU 7/2017 tentang Pemilu dan UU 10/2016 berkaitan Pemilhan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, tidak direvisi.

POLITIK | 5 Maret 2021

Indo Barometer: Kisruh Partai Demokrat Bakal Berujung di Pengadilan

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari memprediksikan, kisruh Partai Demokrat hampir dipastikan bakal berujung di pengadilan.

POLITIK | 5 Maret 2021


TAG POPULER

# Penganiayaan Perawat


# Reshuffle Kabinet


# Vaksinasi Covid-19


# Larangan Mudik


# Vaksin Nusantara



TERKINI

Doni Monardo: Masyarakat Harus Pahami Maksud Larangan Mudik Agar Tidak Menyesal

NASIONAL | 12 menit yang lalu










TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS