Pengamat: Moeldoko Punya Hak Politik untuk Pimpin Partai Demokrat
Logo BeritaSatu

Pengamat: Moeldoko Punya Hak Politik untuk Pimpin Partai Demokrat

Sabtu, 6 Maret 2021 | 10:18 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Ditetapkannya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) dipandang menjadi akhir dari kiprah politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY justru tersingkir dari partai yang didirikannya sendiri, bukan oleh Anas Urbaningrum, bukan Antasari Azhar, tidak juga M. Nazaruddin, ternyata para kader Demokrat sendiri yang mengakhiri kiprah politik SBY, dengan menjadikan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Jumat (6/3/2021).

"Kekuasaan baginya (SBY) ditempatkan pada titik tertinggi. SBY menempatkan partai sebagai alat untuk menggenggam kekuasaan, kini kekuasaan itu serasa hilang beralih ke Moeldoko,” kata Ninoy Karundeng, yang aktif sebagai pengamat politik dan pegiat media dan media sosial, Sabtu (6/3/2021).

SBY bereaksi keras dengan mengeluarkan pernyataan yang telah menyudutkan Moeldoko. SBY mengaitkan dimintanya Moeldoko oleh kader Demokrat karena jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Tidak hanya itu, SBY juga mengungkit penyesalan yang membawa-bawa nama Allah SWT untuk urusan politik, serta sejarah telah mengangkat Jenderal Moeldoko sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Moeldoko diminta oleh kader Demokrat di KLB Deli Serdang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat sebagai warga negara yang memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih, bukan karena jabatannya sebagai Kepala KSP,” lanjut Ninoy.

Terkait jabatan Moeldoko selama menjadi Panglima TNI, dalam catatan Ninoy Karundeng, Jenderal Moeldoko tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan, menjadi Panglima TNI yang amanah dalam menjaga NKRI. Moeldoko mengamankan pemilu legislatif dan Pilpres 2014 bersama Polri. Moeldoko pun menjaga jabatan sampai akhir masa jabatan dengan sangat baik.

Serangan SBY terhadap Moeldoko yang mengungkit keputusan SBY di masa lalu tidak pada tempatnya, karena Moeldoko bukan anak buah SBY. SBY tidak berhak menentukan jalan kehidupan dan pilihan politik Moeldoko, termasuk menerima amanat memegang tampuk Ketua Umum Partai Demokrat.

“Justru pernyataan SBY yang mendeskreditkan dirinya sendiri, menunjukkan kekerdilan politik yang menjadi cirinya, dari dulu SBY memang cengeng, sebaliknya Moeldoko pun tidak mengomentari serangan SBY yang menunjukkan kematangan Ketua Umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) tersebut,” pungkas Ninoy.

Reaksi SBY yang langsung menyerang pribadi Moeldoko semakin menunjukkan ambisi politik SBY yang menggunakan Demokrat sebagai benteng terakhir kepentingan keluarga. Kinerja masa lalu SBY yang meninggalkan puluhan proyek mangkrak, dan penyebutan keterlibatan Ibas dalam korupsi Wisma Atlet menjadi, alasan SBY mempertahankan kekuasaan di Demokrat mati-matian.

“Pilihan kader Demokrat meminta Moeldoko sebagai Ketum Demokrat adalah upaya untuk menyelamatkan Demokrat yang semakin kehilangan arah dan elektabilitasnya semakin menurun di bawah kekuasaan Dinasti SBY. Para kader sadar Demokrat menjadi alat politik kekuasan SBY yang berpotensi ditinggalkan oleh rakyat,” pungkas Ninoy.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KLB Demokrat Dinilai Menurunkan Kualitas Demokrasi

KLB yang digelar segelintir kader dan mantan kader Partai Demokrat, semakin menurunkan kualitas demokrasi Indonesia.

POLITIK | 6 Maret 2021

SBY: Langgar AD/ART, KLB Demokrat Cacat Hukum

Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebutkan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut cacat hukum

POLITIK | 6 Maret 2021


Airlangga Ajak Kader Golkar Dukung Program Jokowi

Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader Golkar dan peserta rapat pimpinan nasional (Rapimnas) untuk mendukung program Presiden Joko Widodo.

POLITIK | 5 Maret 2021

SBY: Moeldoko Membuat Malu TNI

SBY merasa menyesal dan meminta maaf pernah memberikan jabatan kepada Moeldoko sebagai Panglima TNI.

POLITIK | 5 Maret 2021

SBY Sebut Moeldoko Lakukan Kudeta

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengatakan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat abal-abal.

POLITIK | 5 Maret 2021

Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Ini Kata "Wanita Emas"

Hasnaeni memberikan apresiasi kepada Moeldoko yang berhasil menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Sumut.

POLITIK | 5 Maret 2021

Pengamat: Sebaiknya Moeldoko Mundur dari KSP

Moeldoko sebaiknya mengundurkan diri dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) setelah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB)

POLITIK | 5 Maret 2021

KPU Cenderung Pilih Hari H Pencoblosan Pemilu 2024 pada Bulan Maret

KPU cenderung memilih hari pelaksanaan pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan pada bulan Maret 2024.

POLITIK | 5 Maret 2021

Ini Simulasi Pemilu Serentak 2024

KPU menjabarkan simulasi Pemilu Serentak 2024 jika UU 7/2017 tentang Pemilu dan UU 10/2016 berkaitan Pemilhan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, tidak direvisi.

POLITIK | 5 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS