Pelapor Abu Janda Dicopot dari Jabatan Ketum KNPI, Ketua Harian: Saya dengan Tegas Mengutuk
Logo BeritaSatu

Pelapor Abu Janda Dicopot dari Jabatan Ketum KNPI, Ketua Harian: Saya dengan Tegas Mengutuk

Senin, 8 Maret 2021 | 22:13 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Haris Pertama diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua umum (ketum) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Diketahui, Haris merupakan pelapor Permadi Arya alias Abu Janda ke polisi. Keputusan pemberhentian Haris dikutuk keras oleh Ketua Harian KNPI Gandung Rafiul N Huda.

Gandung mempertanyakan rapat segelintir pengurus yang mengaku memberhentikan Haris yang digelar di Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Menurut Gadung, KNPI tetap solid mendukung kepemimpinan Haris sebagai ketum. Hal ini disampaikan Gandung di Jakarta, Senin (8/3/2021).

“Saya dengan tegas mengutuk pelanggaran organisasi yang dilakukan oknum-oknum pengurus DPP KNPI di acara rapat Ritz Carlton dan menyatakan pertemuan tersebut sebagai bentuk skenario jahat memecah belah pemuda Indonesia,” ujar Gandung.

Gandung menegaskan, Haris Pertama masih menjabat ketum. Gandung menjelaskan, rapat pleno DPP KNPI memiliki aturan main sesuai AD/ART. Gandung mendeklarasikan “perang” terhadap semua pihak yang terlibat pada agenda pemecah belah pemuda.

“Ini adalah upaya mendelegitimasi DPP KNPI melalui rencana kongres bersama,” tegas Gandung.

Gandung mengatakan, salah satu musuh pemuda Indonesia saat ini yakni oknum pemuda yang suka mengintervensi organisasi. Tujuannya tidak lain untuk memecah belah, mengadu domba sesama anak bangsa.

“Mental buruk tersebut pernah menjadi cara-cara khas penjajah melemahkan soliditas kaum muda,” kata Gandung.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum DPP KNPI Medya Rischa Lubis juga mengatakan rapat pleno DPP KNPI ada aturan main sebagaimana AD/ART. Menurut Medya, tidak bisa tiba-tiba digelar rapat, memasang spanduk, lalu mengambil keputusan dan dianggap sah.

“Ada aturan mainnya, antara lain harus kuorum yaitu 50% plus 1 suara pengurus. Kedua, harus disetujui 2/3 OKP dan 2/3 DPD provinsi yang berhimpun. Ketiga, harus ada usulan tertulis disertai alasan pemberhentian. Lah, ini pertemuan hanya hadir 40-an orang, sementara pengurus 800 orang lebih mau kuorum dari mana?,” ungkap Medya.

Medya menjelaskan, rapat pleno juga harus persetujuan DPD dan OKP. Karena itu Medya menegaskan, DPP KNPI akan mengambil sikap tegas terhadap mereka yang menggelar rapat itu.

“Jadi upaya-upaya perpecahan seperti ini jangan sampai mencoreng soliditas di antara pemuda se-Indonesia. Tentunya sebagai Ketua Umum Mandataris Kongres KNPI Bogor, Haris Pertama tidak akan tinggal diam dan mengambil sikap,” tutur Medya.

Wakil Ketum KNPI Rahmat Bastian menyatakan, kemungkinan yang hadir dalam rapat di hotel itu kurang dari 45 orang. Padahal, jumlah pengurus KNPI sudah mencapai 810 orang yang mayoritas tidak berhasil diundang maupun dihadirkan secara dadakan oleh panitia.

“Saat itu Ketum Haris Pertama sedang berada di Muspida Riau. Apalagi kami mayoritas masih solid kompak di bawah kepemimpinan tunggal dan setia pada diskresi Ketum DPP Haris Pertama,” kata Rahmat.

Haris Pertama pun merespons rapat itu. Menurut Haris, rapat pleno tersebut hanya dihadiri 40-an orang saja dari ratusan pengurus DPP KNPI. Haris menuding rapat pleno tersebut adalah makar organisasi dan tidak jelas tujuannya.

“Aturan jumlah kuorum sudah diatur di AD/ART. Jadi jelas ini makar organisasi. Saya kan dipilih dalam forum kongres. Jadi tidak bisa menurunkan saya di rapat pleno karena lebih rendah dari forum kongres,” demikian Haris.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

AHY Adukan Kudeta Demokrat ke Menko Polhukam

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimuti Yudhoyono (AHY) menyambangi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan, Mahfud MD

POLITIK | 8 Maret 2021

Setelah Sambangi KPU dan Kemkumham, AHY Kunjungi Menko Polhukam

Setelah menyambangi Kemkumham dan KPU, AHY menemui Menko Polhukam, Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (8/3/2021).

POLITIK | 8 Maret 2021

Jika Moeldoko Sadar Telah Keliru, AHY Sebut Siap Memaafkan

AHY akan memaafkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko jika menyadari telah melakukan kekeliruan.

POLITIK | 8 Maret 2021

Peserta KLB Demokrat Sempat Berontak Hanya Terima Rp 5 Juta, M Nazaruddin Turun Tangan

M Nazaruddin turun tangan langsung melihat adanya kekesalan dari sejumlah peserta KLB Demokrat.

POLITIK | 8 Maret 2021

DPC Demokrat: Ada Mahar Rp 100 Juta untuk Ikut KLB Deli Serdang

Mahar Rp 100 juta disiapkan bagi DPC yang ikut kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

POLITIK | 8 Maret 2021

Anggota DPD RI Sampaikan Aspirasi Daerah di Sidang Paripurna

Aspirasi ini di antaranya berkaitan dengan dana desa, Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, serta penyelenggaraan ibadah haji 2021.

POLITIK | 8 Maret 2021

Menko Polhukam: Selesaikan Kisruh Demokrat, Pemerintah Gunakan UU Parpol dan AD/ART yang Sah

Pemerintah akan menempuh dua cara untuk menyelesaikan kisruh Partai Demokrat, yakni UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat yang sah.

POLITIK | 8 Maret 2021

Partai Demokrat Versi KLB Minta Posisi Moeldoko di Istana Tidak “Digoreng-goreng”

Moeldoko dipilih bukan karena kapasitasnya sebagai kepala staf kepresidenan (KSP).

POLITIK | 8 Maret 2021

Penggagas KLB Demokrat Ungkap Alasan Belum Buka Lengkap Nama Pengurus

Hencky Luntungan menyatakan kepengurusan lengkap belum dapat disampaikan kepada publik.

POLITIK | 8 Maret 2021

Hendrata Thes: Kader Demokrat Maluku Utara Ikut KLB Akan Disanksi

Sekretaris DPD Partai Demokrat Maluku Utara dan tiga kader akan dikenakan sanksi berat dari DPP Partai Demokrat.

POLITIK | 8 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS