Koalisi Masyarakat Sesalkan UU ITE Tidak Masuk Prioritas Prolegnas 2021
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Koalisi Masyarakat Sesalkan UU ITE Tidak Masuk Prioritas Prolegnas 2021

Rabu, 10 Maret 2021 | 11:23 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Koalisi Masyarakat Sipil menyesalkan tidak dimasukkkannya revisi UU ITE dalam 33 RUU Prioritas Prolegnas 2021 yang diputuskan pemerintah dan DPR dalam Rapat Kerja dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR pada Selasa (9/3/2021) kemarin.

Koalisi Masyarakat menegaskan tidak masuknya revisi UU ITE dalam Prolegnas Prioritas 2021 semakin menguatkan ketidakseriusan pemerintah dan DPR dalam merevisi UU ITE yang kerap menimbulkan kontroversi dalam penerapannya tersebut.

"Koalisi menyesalkan tidak dimasukkannya UU ITE dalam prioritas tahun 2021, sekalipun sudah menduga memang pemerintah dan DPR tidak cukup serius ingin melakukan revisi UU ITE," kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu dalam keterangan pers bersama Koalisi Masyarakat Sipil yang diterima di Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Meski demikian, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LBH Pers, SAFEnet, YLBHI, ICJR, IJRS, ELSAM, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Greenpeace Indonesia, KontraS, Amnesty International Indonesia, PUSKAPA UI, Imparsial, AJI Indonesia, PBHI, Rumah Cemara, Koalisi Perempuan Indonesia, ICW, LeIP, dan WALHI meminta masyarakat tidak surut mendorong revisi total UU ITE. Ditegaskan, revisi UU ITE merupakan prioritas penting untuk memperbaiki sistem hukum pidana dan siber di Indonesia.

"Serta menegakkan keadilan," tegas Erasmus.

Pada Selasa (9/3/2021) kemarin, sejumlah anggota Koalisi Masyarakat Sipil memenuhi undangan Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemko Polhukam) untuk memberi masukan kepada Tim Kajian Revisi UU ITE yang dipimpin Sigit Purnomo selaku Kedeputian III Polhukam. Kepada Tim Kajian Kemko Polhukam, Koalisi Masyarakat Sipil mendorong revisi total UU ITE.

Erasmus memaparkan pokok permasalahan pasal demi pasal di dalam UU ITE yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir. Ditegaskan, persoalan utama UU ITE terletak pada perumusan delik-deliknya, khususnya terkait delik tindak pidana konvensional yang ditarik masuk ke dalam UU ITE (cyber-enabled crime), seperti Pasal 27 (1), 27 (3), dan 28 (2) UU ITE beserta pemberatan ancaman pidana mencapi 12 tahun yg diatur dalam pasal 36 jo 51(2) UU ITE.

"Tumpang tindih pengaturan, ketidaksesuaian unsur pidana, dan ancaman pidana tinggi menjadi masalah utama. Untuk itu, ICJR menyampaikan jalan utama adalah melakukan Revisi terhadap UU ITE," katanya.

Pendapat ICJR diperkuat lagi oleh Wahyudi Djafar selaku Direktur Eksekutif ELSAM dengan menegaskan bahwa persoalan-persoalan UU ITE tidak terbatas pada persoalan pidana saja, tetapi juga sejumlah pasal yang tidak sesuai dengan prinsip pengaturan internet dan perkembangan peran perusahaan teknologi. Damar Juniarto selaku Direktur Eksekutif SAFEnet secara tegas menyatakan pembuktian ketidakadilan UU ITE bisa ditemukan dengan mudah oleh Tim Kajian Revisi UU ITE dan bahkan ketidakadilan dan ketidakpastian masih terjadi sampai hari ini. Dituturkan Damar, pihaknya baru saja mendampingi dua orang korban ketidakadilan akibat UU ITE dari Tiku V Jorong Sumatera Barat, yaitu Andi Putera dan Ardiman yang harus berhadapan dengan Ketua KAN yang telah merampas hak-hak warga.

"UU ITE justru menjerat mereka berdua yang menggunakan media sosial untuk mendapatkan keadilan dengan pasal ujaran kebencian. Pendekatan restorative justice yang dikumandangkan Kapolri Listyo Sigit tidak berjalan di Polda Sumbar," papar Damar.

Damar meminta pemerintah tidak berhenti pada membuat pedoman interpretasi UU ITE saja, tetapi betul-betul merevisi total 9 pasal bermasalah.

"Agar UU ITE menjadi Undang-undang yang lebih baik dalam mengatur kehidupan warga dengan kepastian hukum dan berkeadilan," katanya.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid meminta agar kasus-kasus yang menunjukkan ketidakadilan dalam penerapan UU ITE untuk dihentikan terlebih dahulu dengan menerbitkan SP3 di tingkat kepolisian dan SKP2 di tingkat kejaksaan.

“Selama menunggu kajian dan kepastian revisi UU ITE, segenap jajaran Kemkopolhukam dapat menimbang tiga usulan. Pertama, dengan alasan kemanusiaan, mengusulkan ke Presiden untuk pemberian amnesti atau pembebasan tanpa syarat mereka yang dipenjara karena UU ITE dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, merekomendasikan ke Kapolri untuk penerbitan SP3 oleh kepolisian untuk kasus-kasus tertentu ITE dan berdasarkan telaah bersama lembaga negara yang independen dan masyarakat sipil. Ketiga, merekomendasikan ke Jaksa Agung untuk penerbitan SKP2 oleh kejaksaan dengan alasan kepentingan umum,” papar Usman Hamid.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ibunda Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Meninggal Dunia

Kabar duka datang dari keluarga Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

POLITIK | 10 Maret 2021

Didaftarkan ke Kemkumham, Ini Peluang Demokrat Versi KLB

Demokrat versi KLB Deli Serdang memiliki peluang dikukuhkan oleh Kemkumham berdasarkan beberapa pertimbangan.

POLITIK | 9 Maret 2021

Kisruh Partai Demokrat, Wanita Emas: Penentunya Kemkumham

Menurut Hasnaeni, penentu keabsahan Partai Demokrat adalah Kementerian Hukum dan HAM.

POLITIK | 9 Maret 2021

Dipertanyakan, Komitmen Moeldoko Sebagai Kepala Staf Kepresidenan

Keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum, menuai sorotan.

POLITIK | 9 Maret 2021

85% Warganet Disebut Setuju Rakyat Bergerak Selamatkan Demokrasi

Warganet gerah melihat kesewenang-wenangan upaya merampas kepemimpinan Partai Demokrat (PD).

POLITIK | 9 Maret 2021

Jokowi Disebut Tidak Akan Campur Tangan Urusan Internal Demokrat

Jokowi tidak akan mencampuri urusan internal Partai Demokrat.

POLITIK | 9 Maret 2021

Polemik Partai Demokrat, Pemerintah Diharapkan Bertindak Adil

Pangi menyoroti belum adanya respons dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

POLITIK | 9 Maret 2021

Partai Hijau Indonesia Ingin Menegakkan Prinsip Politik Hijau

“Dalam bahasa lain, PHI menginginkan kedaulatan anggota partai yang sejati,” kata John Muhammad.

POLITIK | 9 Maret 2021

SBY Tuding Ada Keterlibatan Istana, Ini Pandangan Pengamat

Penyebutan jabatan Kepala Staf Presiden yang diemban Moeldoko merupakan narasi yang dibangun seakan ada keterlibatan pemerintah dalam kisruh Demokrat.

POLITIK | 9 Maret 2021

Presiden Ucapkan Selamat Hari Musik Nasional

"Tak ada pertunjukan, tur, sampai festival musik dalam satu tahun ini. Tapi saya tahu, pemusik-pemusik Indonesia tak mudah patah semangat," kata Presiden Jokowi

POLITIK | 9 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS