Pembatalan Revisi UU Pemilu, Kemendagri Nilai Momen KPU-Bawaslu Siapkan 2024 Lebih Sempurna
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pembatalan Revisi UU Pemilu, Kemendagri Nilai Momen KPU-Bawaslu Siapkan 2024 Lebih Sempurna

Sabtu, 13 Maret 2021 | 12:58 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Bahtiar, mengatakan keputusan batalnya revisi UU Pemilihan Umum (Pemilu) adalah momen baik sekaligus tantangan bagi lembaga penyelenggara pemilu benar-benar menyiapkan semua proses tahapan dengan baik. Sehingga apa yang dikhawatirkan, khususnya menyangkut keselamatan petugas pemilu, bisa dihindari.

Berbicara dalam diskusi di salah satu radio swasta, Sabtu (13/3/2021), Bahtiar menjelaskan pemerintah benar-benar mempertimbangkan ketika tak sepakat dengan aspirasi fraksi di DPR yang ingin merevisi UU Pemilu.

Pemerintah menilai sebaiknya amanat UU 10/2016 tentang Pilkada yang memerintahkan pilkada serentak dilaksanakan tahun 2024 dilaksanakan dulu. Harus diingat, bahwa di UU Pilkada sebelumnya, sebenarnya pilkada serentak harus dilaksanakan tahun 2020. Namun kesepakatan itu diubah oleh DPR dan pemerintah di UU yang tahun 2016, menjadi tahun 2024.

"Kalau diingat perdebatannya, tentu ada argumen dan landasan filosofis, tujuan yang hendak dicapai dan berbagai pertimbangan, bagaimana manajemen politik selaras dengan tujuan pembangunan. Waktu 2016 itu kita juga meyakinkan rakyat. Kalau ujug-ujug berubah lagi, tentu rakyat akan tanya kenapa revisi tahun 2016 itu dilakukan," beber Bahtiar.

Alasan kuat kedua, ada kondisi obyektif dimana Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19. Dan kondisi ekonomi sedang tak baik. Maka fokus seharusnya adalah menangani isu itu.

"Alhamdulillah sudah ada vaksin. Memang energi bangsa sebaiknya difokuskan dulu kesana. Mudah-mudahan ada perbaikan sehingga 2023 ada cukup uang menjalankan pemilu 2024," kata Bahtiar.

Dan dipastikannya, pemerintah konsisten dengan putusan UU, termasuk dengan putusan MK. Sebagai latar belakang, kata Bahtiar, MK juga menyatakan bahwa pemilu serentak 2024 itu konstitusional.

Nah jika kemudian disebut bahwa akan ada persoalan teknis jika pemilu dan pilkada dilaksanakan bersamaan tahun 2024, pemerintah berharap ada solusi dari penyelenggara pemilu.

Bila soal banyak petugas KPPS yang meninggal, Bahtiar mengatakan sebenarnya pemerintah melihat alasan itu terbantahkan pada pelaksanaan pilkada 2020. Secara teoritis, karena pilkada 2020 di tengah Covid-19, justru jauh lebih berbahaya dari yang tahun 2019.

Namun di 2020, karena petugas kesehatan disiagakan di posko dan dilakukan baik, akhirnya toh tak ada masalah. Tak ada kematian penyelenggara secara signifikan.

"Praktik 2020 bisa contoh kita menangani masalah kesehatan. Termasuk ke depan perlu dipikirkan bagaimana seleksi penyelenggara adhoc," katanya.

Bahtiar mengatakan, pemerintah sendiri merasa perlu dipertanyakan ulang alasan banyaknya petugas yang wafat di tahun 2019. Apakah itu karena kelelahan murni, atau karena ada faktor manajemen distribusi logistik yang bermasalah. Sebab bila diingat di tahun 2019, Bahtiar mengatakan petugas KPPS bahkan harus ikut menghitung surat suara yang sebenarnya bukan tugasnya. Itu dipicu oleh manajemen logistik yang buruk.

"Jadi bukan sekadar kelelahan. Ada tidak faktor manajemen distribusi yang membuat misalnya yang bukan tugas KPPS dikerjakan KPPS misalnya?" kata Bahtiar.

Karena itu, pemerintah menilai bahwa pembatalan revisi UU Pemilu adalah momen yang positif bagi lembaga penyelenggara pemilu untuk melaksanakan persiapan yang baik. Berbagai sistem yang disiapkan oleh KPU, misalnya, bisa diujicobakan dan diperbaiki sejak awal.

"Misalnya formulir itu kan banyak sekali. Jangan-jangan formulir itu yang bikin capek penyelenggara? Bisa tidak disederhanakan? Di Indonesia blangko mungkin yang paling banyak. Kenapa tak disederhanakan sehingga tak sita waktu lebih banyak?" pungkas Bahtiar.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

RUU Pemilu Batal Direvisi, Komisi II Minta Pemerintah Siapkan Solusi jika Ada Masalah Muncul

Komisi II meminta pemerintah perlu mengambil sikap soal solusi yang mungkin diambil jika ada masalah yang muncul pasca batalnya proses revisi UU Pemilu.

POLITIK | 13 Maret 2021

PPP Optimistis Bisa Kembali Berjaya di Pemilu 2024

PPP optimistis menyambut Pemilu 2024 berbekal soliditas antara kader-kader senior partai.

POLITIK | 13 Maret 2021

Anwar Hafid: Semua Orang Tahu Peran Besar SBY terhadap Demokrat

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki peranan besar terhadap Partai Demokrat (PD).

POLITIK | 12 Maret 2021

Marzuki Alie: KLB Terjadi karena Ruang Bicara Sudah Ditutup

Marzuki Alie menyatakan, dirinya bersama para kader partai lain sudah tak diberikan ruang komunikasi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

POLITIK | 12 Maret 2021

Marzuki Sebut SBY Dikelilingi Orang-orang yang Cuma Cari Muka

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikelilingi oleh orang-orang yang kerjanya cuma cari muka.

POLITIK | 12 Maret 2021

Marzuki Alie Optimistis Hasil KLB Demokrat Diakui Pemerintah

asil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) diyakini akan diakui oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham).

POLITIK | 12 Maret 2021

Marzuki Alie: Ketua Umum itu Jangan Berpikir untuk Menjadi Presiden

AHY dinilai keliru jika berpikir maju di Pilpres 2024 namun juga sekaligus berposisi sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD)

POLITIK | 12 Maret 2021

Marzuki Alie Nilai Cacat Moral Akta Partai Diubah agar SBY Jadi Pendiri Demokrat

Marzuki Alie menyatakan ada cacat moral dalam akta partai versi kongres 2020 AHY didudukkan sebagai ketua umum, sebab akta partai telah diubah.

POLITIK | 12 Maret 2021

Soal Posisi Moeldoko, Relawan Jokowi: Hak Prerogatif Presiden

Relawan Jokowi menegaskan bahwa keputusan mengenai posisi Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden merupakan hak prerogatif Presiden.

POLITIK | 12 Maret 2021

Kisruh Partai Tambah Antipati Publik terhadap Politik

Kisruh partai politik akan sangat berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap kelembagaan partai.

POLITIK | 12 Maret 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS