DPD dan MPR Menolak Amendemen UUD
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Wacana Jabatan Presiden 3 Periode

DPD dan MPR Menolak Amendemen UUD

Jumat, 26 Maret 2021 | 12:39 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM



Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Fraksi-Fraksi kecil di MPR menolak dugaan adanya dorongan melakukan amendemen UUD 1945. Tudingan itu menyangkut perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden, dari dua periode ke tiga periode. Bahkan adanya tuduhan itu sendiri dianggap sebagai kelakar politik dari Amien Rais yang terbuka menyampaikan tudingan itu.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan, hingga saat ini tak ada agenda MPR mengubah pasal soal masa jabatan presiden seperti dituduhkan Amien Rais.

“Jangankah mengubah, di tingkat pemikiran saja, sama sekali tak pernah muncul saat proses pembahasan usulan amendemen di MPR. Maka itu kami melihatnya hanya sekadar kelakar politik saja," kata Arsul Sani, saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (26/3/2021).

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid juga menegaskan, tidak ada agenda di MPR untuk mengamendemen kembali UUD untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Dijelaskannya, perubahan UUD 1945 hanya bisa dilaksanakan dengan usulan dari sekurang-kurangnya sepertiga jumlah anggota MPR; diajukan secara formal dan tertulis. Hal ini sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 37 ayat 1 dan 2. Jadi tidak bisa hanya dari usulan satu orang atau hanya dengan wacana di publik. Presiden sekalipun tidak mempunyai hak konstitusional untuk meminta MPR menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengamendemen Konstitusi.

"Belum ada satupun usulan legal formal baik dari Istana, individu. Juga tidak ada satupun anggota MPR yang mengusulkan perubahan terhadap UUD untuk memperpanjang masa jabatan presiden hingga tiga periode," kata Hidayat.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga menolaknya. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menegaskan, pihaknya sejalan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang sejak awal sudah menolak ide amendemen demi perpanjangan masa jabatan presiden.

"PAN menolak amendemen UUD 1945 untuk perpanjangan masa jabatan presiden," tegas Viva Yoga.

Begitupun di DPD. Menurut Anggota DPD, Abdul Rachmad Thaha mengatakan, lembaganya memang mendukung proses amendemen UUD. Namun hanya untuk pengajuan soal Haluan Negara, serta penataan kelembagaan MPR serta DPD.

Karenanya, dia meyakini 136 anggota di lembaga itu menolak ide amendemen perpanjangan masa jabatan presiden. "Keyakinan saya itu hampir 100% soal itu," kata Thaha.

Ketua Badan Kehormatan DPD, H Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, menyatakan, pihaknya terus mendorong agar amendemen Konstitusi dilakukan agar kewenangan DPD diperluas. Sehingga membuka peluang lebih besar dalam memberikan sumbangsih bagi negara. Sebab meski secara prosedural, kedudukan DPD kuat dan sejajar dengan lembaga lain seperti DPR, namun DPD lemah secara substantif. DPD tidak mempunyai kewenangan dalam proses legislasi.

“Ini saya kira problem dalam sistem ketatanegaraan kita. DPD ini sejajar dan kuat, tetapi perannya hanya memberi masukan, tidak ikut memutuskan undang-undang,” kata Leonardy.

Diketahui, tuduhan soal adanya rencana amendemen pasal jabatan presiden-wakil presiden itu awalnya disampaikan mantan pendiri PAN, Amien Rais. Walau di video yang diunggah di akun Youtube pribadinya, Amien Rais sedari awal sekadar menduga soal rencana Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong amendemen UUD 1945 demi menjadikan jabatan presiden-wakil presiden bisa tiga periode.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rachmat Gobel: Ormas Islam Harus Masuk Dakwah Ekonomi

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengingatkan agar ormas Islam menguatkan ekonomi umat.

POLITIK | 26 Maret 2021

Fraksi-fraksi Besar di MPR, Termasuk PDIP, Tolak Jabatan Presiden 3 Periode

Mayoritas fraksi di MPR menolak adanya tudingan bahwa amendemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

POLITIK | 26 Maret 2021

Ini Alasan Marzuki Alie Cabut Gugatan ke AHY

Alasan Marzuki Alie cs mencabut gugatan adalah karena merasa sudah berada di kepengurusan yang baru, yakni Partai Demokrat di bawah kepemimpinan hasil KLB.

POLITIK | 26 Maret 2021

Cabut Gugatan, Legal Standing Marzuki Alie Dianggap Lemah

Marzuki Alie telah mencabut gugatan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyobo (AHY).

POLITIK | 26 Maret 2021

Presiden Minta Bupati Kawal Proses Vaksinasi Sesuai yang Ditetapkan Pemerintah

“Program vaksinasi dikawal dan pelaksanaannya dimonitor,” kata Presiden Jokowi.

POLITIK | 26 Maret 2021

Siap Berhenti, Sikap Mendag Dapatkan Apresiasi

Jiwa besar Mendag M Lufti yang bersedia mundur dari jabatan Menteri Perdagangan mendapatkan apresiasi dari LRJ.

POLITIK | 26 Maret 2021

Presiden Apresiasi Kerja Keras Bupati Tangani Covid-19

Presiden Jokowi mengatakan, di tengah merebaknya pandemi, para bupati tiada kenal lelah membantu mengeksekusi program pemerintah pusat.

POLITIK | 26 Maret 2021

Gara-gara Air, Dokter Ini Menjadi Bupati

Taolin dan Haleserens akan menjadi Bupati dari tahun 2021-2026.

POLITIK | 25 Maret 2021

FKPD Partai Demokrat Tegaskan Moeldoko Terpilih Secara Aklamasi

Hari ini Hambalang menjadi saksi sejarah dimulainya era baru Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Jenderal Moeldoko akan bangkit.

POLITIK | 25 Maret 2021

Relawan Jokowi Gelar Temu Nasional 2021

Temu relawan Jokowi kali ini dilakukan dalam suasana yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

NASIONAL | 25 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS