Menkumham Persilakan Kubu Moeldoko Gugat AD/ART Partai Demokrat ke Pengadilan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Menkumham Persilakan Kubu Moeldoko Gugat AD/ART Partai Demokrat ke Pengadilan

Rabu, 31 Maret 2021 | 18:01 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyatakan terdapat argumen dari sejumlah pengurus Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang menyebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang tercantum dalam lembar negara pada 2020 tidak sesuai dengan UU Parpol.

Yasonna menegaskan, perdebatan mengenai AD/ART Partai Demokrat bukan kewenangan Kemkumham. Yasonna mempersilakan Demokrat kubu KLB dengan Ketua Umum Moledoko untuk menggugat ke pengadilan jika berkeyakinan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 bertentangan dengan UU Partai Politik.

"Diuji di pengadilan saja, itu di luar ranah kami, ini ranah hukum administratif, jadi ranah menguji Anggaran Dasar itu di pengadilan, apakah bertentangan dengan UU Parpol atau tidak silakan saja itu hak setiap kader Demokrat," kata Yasonna dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Rabu (31/3/2021).

Diketahui, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) resmi menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang. Permohonan itu ditolak lantaran kubu Moeldoko Cs tak kunjung melengkapi dokumen persyaratan hingga batas waktu yang ditentukan. Yasonna mengatakan, penolakan atas permohonan Moeldoko Cs merujuk pada aturan perundang-undangan dan AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan tahun 2020. Sementara, jika kubu Moeldoko Cs tidak sepakat dengan AD/ART yang menjadi rujukan Kemkumham, Yasonna mempersilakan untuk menggugat ke pengadilan karena UU parpol menyatakan perselisihan parpol diselesaikan melalui Pengadilan.

"Kalau ada perselisihan yang sampai sekarang itu urusan pengadilan. UU Parpol menyatakan perselisihan itu diselesaikan melalui pengadilan," kata Yasonna.

Dijelaskan Yasonna, pihaknya menerima surat permohonan dari Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun tertanggal 15 Maret 2021 bernomor 1/DPP.PD-06/III/2021 yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, 5 Maret 2021. Sehari berikutnya, pada 16 Maret 2021, jajaran Kemkumham mulai memeriksa permohonan itu berdasarkan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik. Dari pemeriksaan atau verifikasi tahap pertama, Kemkumham menyampaikan surat nomor AHU.UM.01.01-82 tanggal 19 Maret 2021 yang pada intinya memberitahukan pada KLB Deli Serdang untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Terkait surat ini, penyelenggara KLB Deli Serdang pada tanggal 29 Maret 2021 menyampaikan beberapa tambahan dokumen. Namun, setelah pemeriksaan, kubu KLB tidak juga melengkapi sejumlah dokumen fisik yang disyaratkan, di antaranya perwakilan DPD dan DPC serta tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC.

"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada tanggal 5 Maret 2021, ditolak," tegas Yasonna.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Belajar dari Rusia, KPU Siapkan Skenario Pemilu 2024 di Tengah Pandemi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan skenario Pemilu 2024 normal dan skenario bila pandemi Covid-19 masih terjadi.

POLITIK | 28 September 2021

Respons Loyalis AHY terhadap Yusril, Ini Pandangan Pengamat

Serangan terhadap pribadi Yusril dianggap tidak pantas dan seolah ingin membatasi ruang gerak Yusril selaku kuasa hukum.

POLITIK | 27 September 2021

Pemerintah Usulkan Pemungutan Suara Pemilu 2024 Tanggal 15 Mei

Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk mengusulkan tanggal 15 Mei 2024 sebagai hari pemungutan suara Pemilu 2024.

POLITIK | 27 September 2021

Tak Masalah Perwira TNI-Polri Jabat Penjabat Kepala Daerah, Dasco: Dikomunikasikan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tak mempermasalahkan wacana menempatkan perwira tinggi TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah.

POLITIK | 27 September 2021

Lodewijk Gantikan Azis Syamsuddin Sebagai Wakil Ketua DPR, Adies Jabat Waketum

Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus menggantikan Azis Syamsuddin sebagai wakil ketua DPR.

POLITIK | 27 September 2021

Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Belum Terima Surat dari Golkar

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima surat soal penggantian Azis Syamsudin sebagai pimpinan dewan.

NASIONAL | 27 September 2021

Lodewijk Calon Terkuat Gantikan Azis Syamsudin Jadi Wakil Ketua DPR

Selain Lodewijk, beberapa nama lain disebut-sebut sebagai calon pengganti Azis Syamsuddin, di antaranya adalah Ahmad Doli Kurnia dan Adies Kadir.

POLITIK | 27 September 2021

Reshuffle Kabinet Diprediksi Bulan Depan

Politikus senior PKB Jazilul Fawaid mengakui bahwa hingga saat ini, pihaknya belum membaca ada ‘kode’ bahwa reshuffle kabinet segera terjadi.

POLITIK | 27 September 2021

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP Tegaskan Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan, tidak boleh ada lagi pungutan liar (pungli), perizinan berbelit-berbelit, dll.

POLITIK | 27 September 2021

Diapresiasi, Gaya Komunikasi Politik Airlangga Hartarto

Gaya komunikasi politik Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuai apresiasi.

POLITIK | 26 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Jalur Puncak 2


# PSI


# Pengganti Mangkunegara IX


# SBY



TERKINI
Pfizer Mulai Studi Obat Oral untuk Covid-19

Pfizer Mulai Studi Obat Oral untuk Covid-19

KESEHATAN | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings