Moeldoko Masih Bisa Rebut Legalitas Demokrat di PTUN
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Moeldoko Masih Bisa Rebut Legalitas Demokrat di PTUN

Rabu, 31 Maret 2021 | 18:41 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang dipimpin Moeldoko. Keputusan diambil setelah kubu Moeldoko tidak bisa melengkapi berkas dalam batas waktu tujuh hari.

Praktisi hukum Ricky Vinando menilai, saat ini langkah terbaik yang bisa dilakukan pengurus Partai Demokrat versi KLB adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Hanya sekadar saran saya untuk Pak Marzuki Alie dkk, ajukan saja gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas Surat Keputusan (SK) Menkumham yang menolak mengesahkan kepengurusan Demokrat hasil KLB Deli Serdang," kata Ricky Vinando, di Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Menurutnya, secara hukum apabila mengajukan gugatan ke PTUN, maka pihak Moeldoko bisa mendalilkan bahwa sangatlah tidak beralasan secara hukum apabila Menkumham Yasonna Laoly menolak dengan alasan perwakilan DPC dan DPD yang hadir tidak ada mandat dari Ketua DPC dan DPD, sehingga ada kekurangan dokumen.

Lanjut Ricky, hal tersebut tak beralasan karena di Pasal 81 ayat 4 AD/ART 2020, berbunyi "KLB dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan disetujui oleh Majelis Tinggi Partai".

"Dengan demikian. Di situ dapat dibuktikan kapan penyelenggaraan KLB dapat diselenggarakan, penyelenggaraannya menggunakan frasa "atau". Dengan demikian saya mau bilang, tidak ada sangkut pautnya dengan tidak adanya mandat dari Ketua DPC dan Ketua DPD Demokrat, sehingga berakibat belum lengkapnya dokumen, kenapa begitu, karena KLB hanya bisa terselenggara apabila salah satu itu terpenuhi dan itu tetap masih harus bergantung lagi kepada Ketua Majelis Tinggi, melanggar UU Partai Politik itu, harusnya Menkumham berani menerapkan asas contrarius actus, batalkan itu karena Menkumham punya kewenangan untuk itu," ujarnya.

Menurut Ricky, sampai kapanpun jika AD/ART 2020 tak diubah atau dibatalkan, maka satu-satunya kunci keputusan penyelenggaraan KLB tetap ada pada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan itu yang dianggap bertentangan dengan UU Partai Politik dan itu yang harusnya dibatalkan Menkumham karena Menkumham memiliki kewenangan membatalkan keputusan yang pernah ia terbitkan sebelumnya dan menerbitkan keputusan baru.

"Mau ada 100 surat mandat dari DPC, itu tak pengaruh karena kalaupun ada surat mandat dari Ketua DPC dan Ketua DPD untuk perwakilannya yang hadir dalam arena KLB, tetap saja itu tak berguna lagi, karena itu harus balik lagi harus disetujui lagi oleh Ketua Majelis Tinggi Demokrat Pak SBY, disini yang salahnya, kalau Pak SBY tak setuju, ya tak bisa, itulah yang salah, itu yang harusnya ditinjau," ucapnya.

Dengan demikian, kalau tak ada restu dari SBY, walaupun ada mandat dari Ketua DPC dan DPD, semua mandat pun akan menjadi percuma, tetap tak bisa ada KLB.

"Harusnya Menkumham membaca dan mencermati kembali khususnya soal pencantuman jabatan dan kewenangan Ketua Majelis Tinggi dalam AD/ART 2020. Harusnya Menkumham berani memberlakukan asas contrarius actus dalam kasus Partai Demokrat ini, apalagi kewenangan Ketua Majelis Tinggi luas, sangat mendominasi dan itu telah melanggar UU Partai Politik sehingga bisa menjadi alasan meninjau kembali AD/ART 2020 itu, tapi kan itu tak dilakukan padahal Menkumham punya kewenangan batalkan itu," ungkapnya.

Dikatakan Ricky, seharusnya AD/ART 2020 ditinjau ulang dengan mekanisme pemberlakuan asas contrarius actus. Jika mengacu pada asas ini, maka seharusnya kubu Moeldoko yang disahkan karena memakai AD/ART 2005 yang sah tanpa memuat posisi jabatan dan kewenangan Ketua Majelis Tinggi.

"Jadi saya tidak membabibuta membela kubu Moeldoko ya, karena itu yang benar. Harusnya Menkumham menerapkan contrarius actus terhadap AD/ART 2020 karena terbitnya SK itu akibat Menkumham yang tidak cermat membaca dan mempelajari UU Partai Politik, tapi karena sudah ditolak, jadi nanti bisa dimintakan kepada PTUN supaya PTUN, Pertama, menyatakan SK Menkumham soal penolakan pengesahan kepengurusan Moeldoko adalah tidak sah dan batal demi hukum. Dua, memerintahkan dan menghukum Menkumham menerbitkan keputusan membatalkan AD/ART 2020. Tiga, memerintahkan dan menghukum Menkumham menerbitkan keputusan baru terhadap AD/ART kepengurusan kubu Moeldoko," kata Ricky.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Berduka Atas Gugurnya Nakes di Papua, Puan Kecam Keras Aksi Teror KKB

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas gugurnya tenaga kesehatan (nakes), Gabriela Meilan akibat penyerangan KKB di Kiwirok

POLITIK | 16 September 2021

Menteri Tjahjo Pecat PNS yang Bolos Setahun

Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo memecat PNS yang bolos setahun.

POLITIK | 16 September 2021

Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Ditahan, Golkar Prihatin

Fraksi Partai Golkar prihatin mendengar kabar Alex Noerdin menjadi tersangka dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung.

POLITIK | 16 September 2021

Komisi II DPR Soroti Anggaran Rp 86 Triliun untuk Pemilu 2024

Komisi II DPR menyoroti rencana anggaran Rp 86 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.

POLITIK | 16 September 2021

Mendagri Dorong Efisiensi Anggaran Pemilu 2024

Mendagri M Tito Karnavian mendorong efisiensi anggaran Pemilu 2024. Sebab, pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, masih menjadi perhatian pemerintah.

POLITIK | 16 September 2021

Mendagri Ingin Pemungutan Suara Pemilu Dilaksanakan April atau Mei 2024

Mendagri Tito Karnavian menginginkan agar pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada April atau Mei 2024.

POLITIK | 16 September 2021

Pemilu 2024, KPU Usulkan Durasi Kampanye 7 Bulan

KPU mengusulkan agar durasi kampanye Pemilu 2024 selama 7 bulan. Hal ini bertujuan agar mengantispasi keterlambatan pengiriman logistik ke TPS.

POLITIK | 16 September 2021

Moeldoko: Pesantren Berperan Tangkal Radikalisme

Moeldoko mengatakan bahwa pesantren memiliki peran besar yang dibutuhkan bangsa untuk menangkal persebaran radikalisme ke masyarakat.

POLITIK | 16 September 2021

Krisdayanti: Dana Reses Bukan Pendapatan Pribadi DPR, Tapi Dikembalikan ke Rakyat

Anggota DPR RI Krisdayanti menegaskan bahwa dana reses bukanlah merupakan bagian dari pendapatan pribadi anggota DPR RI.

NASIONAL | 15 September 2021

Ahmad Sahroni Apresiasi Inovasi Polri Cegah Kebakaran Hutan

Ahmad Sahroni mengapresiasi inovasi Polri dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

POLITIK | 15 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
Dow Jatuh karena Klaim Pengangguran Naik

Dow Jatuh karena Klaim Pengangguran Naik

EKONOMI | 1 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings