Setneg Jelaskan Alasan Pengambilalihan Taman Mini dari Yayasan Keluarga Seoharto
Logo BeritaSatu

Setneg Jelaskan Alasan Pengambilalihan Taman Mini dari Yayasan Keluarga Seoharto

Rabu, 7 April 2021 | 14:17 WIB
Oleh : JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) mengatakan salah satu alasan dikembalikannya pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita ke Kemsetneg karena rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan agar kualitas pengelolaan aset negara menjadi lebih baik.

“Temuan dari BPK di bulan Januari 2021 untuk laporan hasil pemeriksaan 2020, rekomendasinya harus ada pengelolaan yang lebih dari dari Kemsetneg untuk aset yang dikuasai negara tersebut,” kata Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, dalam jumpa pers daring di Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Sebelum temuan BPK, kata dia, Kemsetneg juga telah sejak lama memberikan pengarahan kepada pengelola TMII agar meningkatkan kualitas layanan. Kemudian, audit dilakukan terhadap pengelolaan TMII.

“Kemudian ada tim legal audit yg dari Fakultas Hukum UGM yang masuk ke sana, kemudian BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) masuk untuk audit finansial, dan terakhir ada temuan dari BPK,” kata dia.

Dengan berbagai temuan dan rekomendasi itu, Kemsetneg mengajukan untuk mengambil alih kembali pengelolaan TMII. Setelah pengajuan dari Kemsetneg, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19/2021 tentang Pengelolaan TMII.

Perpres itu menegaskan penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kemsetneg serta berakhirnya pengelolaan oleh Yayasan Harapan Kita.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menegaskan, TMII sejak dahulu merupakan aset milik negara di bawah Kemsetneg. Namun pada 1977, terbit Keputusan Presiden Nomor 51/1977 yang memberikan pengelolaan TMII kepada Yayasan Harapan Kita.

“Jadi Yayasan Harapan kita sudah 44 tahun mengelola aset negara ini yang tercatat di Kemsetneg, dan kami berkewajiban untuk mengelola, untuk memberikan manfaat seluas-luasnya ke masyarakat," katanya.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sekjen PDIP: Bangkitkan Pariwisata yang Terintegrasi Politik Hijau dan Kedaulatan Pangan

Indonesia memiliki alam raya yang indah sebagai kekuatan pariwisata. Namun sayangnya, keindahan itu kerap dirusak sendiri oleh politik pembangunan.

POLITIK | 7 April 2021

Presiden Ajak Keluarga Besar LDII Tingkatkan Toleransi

Presiden Jokowi mengatakan, sikap keras dalam beragama yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat tidak boleh ada di Indonesia.

POLITIK | 7 April 2021

Ini 4 Pesan Jokowi Untuk Organisasi Keagamaan di Indonesia

Jokowi menyampaikan empat pesan bagi organisasi keagamaan yang ada di Indonesia

POLITIK | 7 April 2021

Ahmad Muzani Apresiasi Dukungan Kader di Pesisir Selatan

Ahmad Muzani memberikan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan kader di Kabupaten Pesisir Selatan.

POLITIK | 7 April 2021

Jokowi Ajak LDII Suarakan Toleransi Sosial Keagamaan

Jokowi) mengajak seluruh jajaran dan pimpinan keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) selalu menyuarakan toleransi

POLITIK | 7 April 2021

Jokowi: Sikap Tertutup dan Ekslusif Tak Sesuai Bhinneka Tunggal Ika

Di Munas LDII, Presiden Jokowi mengimbau praktik-praktik keagamaan yang eksklusif dan tertutup harus dihindari.

POLITIK | 7 April 2021

Hadiri Munas IX LDII, Presiden Jokowi: Intoleransi Harus Dihilangkan dari Indonesia

Presiden Jokowi secara terbuka mengapresiasi komitmen LDII untuk menganut paradigma baru, yang terbuka, toleran, dan berbineka tunggal ika.

POLITIK | 7 April 2021

DPR Apresiasi Menkes Soal Transparansi Kendala Pasokan Vaksin Covid-19

Charles menyebutkan, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di dalam negeri.

POLITIK | 7 April 2021

Pendukung PKS Nilai Pemerintah Batasi Dakwah, Pemilih PDIP Tidak Percaya

Pemilih PDI Perjuangan (PDIP) tidak percaya dengan sejumlah pandangan yang menyudutkan pemerintah.

POLITIK | 6 April 2021

Ginandjar Kartasasmita Ingatkan Pentingnya Investasi SDM untuk Pembangunan Indonesia

Demokrasi membentuk oligarki baru. Kekuasaan tidak dipandang sebagai amanat, tetapi untuk dinikmati.

POLITIK | 6 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS