Pendapatan Taman Mini Minus Jadi Alasan Yayasan Harapan Kita Tak Setor ke Kas Negara
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Pendapatan Taman Mini Minus Jadi Alasan Yayasan Harapan Kita Tak Setor ke Kas Negara

Kamis, 8 April 2021 | 10:23 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) Setya Utama mengatakan Yayasan Harapan Kita sebagai pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tidak pernah menyetorkan pendapatan ke kas negara.

"Betul," kata Setya Utama, Kamis (8/4/2021).

Setya menjelaskan penyebab pendapatan TMII tidak disetorkan ke kas negara dikarenakan pendapatan yang masuk selalu minus.

"Pendapatan selama ini minus," ujar Setya Utama.

Ketika ditanya alasan pengambilalihan pengelolaan TMII baru dilakukan sekarang, Setya tidak mau berkomentar lebih lanjut. Ia hanya mengatakan pengambilalihan TMII dilakukan sekarang ini atas dasar audit yang telah dilaksanakan oleh BPK.

“Kami berpijak pada dokumen resmi. Rekomendasi BPK, hasil legal audit FH UGM dan rekomendasi BPKP," terang Setya Utama.

Seperti diketahui, Kementerian Sekretariat Negara secara resmi mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita yang telah mengelola ikon wisata Indonesia itu selama 44 tahun.

Pengambilalihan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yayasan Harapan Kita merupakan organisasi yang didirikan oleh mendiang istri Presiden ke-2 RI Soeharto, Tien Soeharto. Yayasan itu mengelola TMII sejak 1977.

Setelah hampir 44 tahun dikelola oleh Yayasan Harapan Kita dan tidak memberikan kontribusi kepada keuangan negara, terdapat rekomendasi dari para pemangku kepentingan, terutama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan agar menjadi lebih efektif dan memberikan kontribusi signifikan kepada negara.

Merujuk pada Keppres Nomor 51 Tahun 1977, TMII adalah milik Negara Republik Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita. TMII berada di kawasan strategis di Jakarta Timur, dengan luas 1.467.704 meter persegi, beserta bangunan di atasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Setneg Jelaskan Alasan Pengambilalihan Taman Mini dari Yayasan Keluarga Seoharto

Perpres itu menegaskan penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kementerian Sekretariat Negara serta berakhirnya pengelolaan oleh Yayasan Harapan Kita.

POLITIK | 7 April 2021

Sekjen PDIP: Bangkitkan Pariwisata yang Terintegrasi Politik Hijau dan Kedaulatan Pangan

Indonesia memiliki alam raya yang indah sebagai kekuatan pariwisata. Namun sayangnya, keindahan itu kerap dirusak sendiri oleh politik pembangunan.

POLITIK | 7 April 2021

Presiden Ajak Keluarga Besar LDII Tingkatkan Toleransi

Presiden Jokowi mengatakan, sikap keras dalam beragama yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat tidak boleh ada di Indonesia.

POLITIK | 7 April 2021

Ini 4 Pesan Jokowi Untuk Organisasi Keagamaan di Indonesia

Jokowi menyampaikan empat pesan bagi organisasi keagamaan yang ada di Indonesia

POLITIK | 7 April 2021

Ahmad Muzani Apresiasi Dukungan Kader di Pesisir Selatan

Ahmad Muzani memberikan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan kader di Kabupaten Pesisir Selatan.

POLITIK | 7 April 2021

Jokowi Ajak LDII Suarakan Toleransi Sosial Keagamaan

Jokowi) mengajak seluruh jajaran dan pimpinan keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) selalu menyuarakan toleransi

POLITIK | 7 April 2021

Jokowi: Sikap Tertutup dan Ekslusif Tak Sesuai Bhinneka Tunggal Ika

Di Munas LDII, Presiden Jokowi mengimbau praktik-praktik keagamaan yang eksklusif dan tertutup harus dihindari.

POLITIK | 7 April 2021

Hadiri Munas IX LDII, Presiden Jokowi: Intoleransi Harus Dihilangkan dari Indonesia

Presiden Jokowi secara terbuka mengapresiasi komitmen LDII untuk menganut paradigma baru, yang terbuka, toleran, dan berbineka tunggal ika.

POLITIK | 7 April 2021

DPR Apresiasi Menkes Soal Transparansi Kendala Pasokan Vaksin Covid-19

Charles menyebutkan, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di dalam negeri.

POLITIK | 7 April 2021

Pendukung PKS Nilai Pemerintah Batasi Dakwah, Pemilih PDIP Tidak Percaya

Pemilih PDI Perjuangan (PDIP) tidak percaya dengan sejumlah pandangan yang menyudutkan pemerintah.

POLITIK | 6 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS