Keamanan Galon Guna Ulang, Komisi IX Dukung Kebijakan BPOM
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Keamanan Galon Guna Ulang, Komisi IX Dukung Kebijakan BPOM

Kamis, 8 April 2021 | 10:29 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR Komisi IX dari Fraksi Nasdem Fadholi menegaskan sangat menghormati Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai keamanan kandungan Bisfenol A (BPA) dalam galon guna ulang air minum dalam kemasan (AMDK).

Menurutnya, BPOM telah melakukan sesuatu yang profesional dalam kebijakan yang dikeluarkan. “Jadi saya yakin bahwa BPOM tidak akan mengeluarkan sesuatu yang tidak selayaknya dan tidak valid. Mereka pasti sudah melakukan pengujian dan lain sebagainya terhadap galon guna ulang itu,” ujar Fadholi melalui keterangan tertulis, Kamis (8/4/2021).

Jika masih ada pihak-pihak lain yang berkomentar berbeda dengan BPOM, Fadholi meminta mereka agar bisa mempertangungjawabkan dengan alasan-alasan yang mereka punya disertai bukti-bukti yang valid. “Jadi kalau saya sebagai Anggota Komisi IX, bukan karena bermitra dengan BPOM, saya mendukung langkah-langkah BPOM. Saya yakin BPOM tidak mungkin lah melakukan sesuatu yang tidak beralasan,” tambah Fadholi.

Fadholi mengatakan BPOM tidak harus bertemu dengan Komisi IX DPR dalam pengambilan kebijakan terkait keamanan galon guna ulang AMDK ini, kecuali memang benar-benar ada temuan di lapangan bahwa kemasan itu membahayakan kesehatan bayi dan balita serta calon bayi ibu hamil. “Kalau memang itu tupoksinya tidak harus ketemu dengan DPR. Ketika BPOM mengambil satu kebijakan yang sesuai dengan tupoksi mereka, kita menghormatinya,” lanjut Fadholi.

Dia menegaskan yang menjadi konsen Komisi IX adalah makanan dan minuman yang beredar di masyarakat itu bisa dikonsumsi dengan sehat oleh masyarakat. “Dalam hal ini, BPOM yang memberikan ijin beredarnya yang tentu sesuai standard. Jadi bukan karena intervensi oleh siapapun,” tandas Fadholi.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Kurniasih Mufidayati juga mengatakan bahwa semua obat, makanan dan minuman serta kosmetik wajib memenuhi standar aman dan standar yang telah ditetapkan oleh BPOM dengan kajian yang sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan hasil pengawasan BPOM terhadap kemasan galon AMDK yang terbuat dari Polikarbonat (PC) selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa migrasi BPA di bawah 0.01 bpj (10 mikrogram/kg) atau masih dalam batas aman.

Kajian Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) juga menyatakan belum ada risiko bahaya kesehatan terkait BPA karena data paparan BPA terlalu rendah untuk menimbulkan bahaya kesehatan. EFSA menetapkan batas aman paparan BPA oleh konsumen adalah 4 mikrogram/kg berat badan/hari.

Sebagai ilustrasi, seseorang dengan berat badan 60 kg masih dalam batas aman jika mengonsumsi BPA 240 mikrogram/hari. Penelitian tentang paparan BPA (Elsevier, 2017) menunjukkan kisaran paparan sekitar 0,008-0,065 mikrogram/kg berat badan/hari, sehingga belum ada risiko bahaya kesehatan terkait paparan BPA.

Beberapa penelitian internasional juga menunjukkan penggunaan kemasan PC termasuk galon AMDK secara berulang tidak meningkatkan migrasi BPA. Selain melakukan pengawasan produk di peredaran, Badan POM juga terus mengedukasi masyarakat terkait keamanan pangan termasuk kemasan pangan, melalui mobilisasi para kader keamanan pangan dan tokoh masyarakat.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pendapatan Taman Mini Minus Jadi Alasan Yayasan Harapan Kita Tak Setor ke Kas Negara

Ketika ditanya alasan pengambilalihan pengelolaan TMII baru dilakukan sekarang, Setya tidak mau berkomentar lebih lanjut.

POLITIK | 8 April 2021

Setneg Jelaskan Alasan Pengambilalihan Taman Mini dari Yayasan Keluarga Seoharto

Perpres itu menegaskan penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kementerian Sekretariat Negara serta berakhirnya pengelolaan oleh Yayasan Harapan Kita.

POLITIK | 7 April 2021

Sekjen PDIP: Bangkitkan Pariwisata yang Terintegrasi Politik Hijau dan Kedaulatan Pangan

Indonesia memiliki alam raya yang indah sebagai kekuatan pariwisata. Namun sayangnya, keindahan itu kerap dirusak sendiri oleh politik pembangunan.

POLITIK | 7 April 2021

Presiden Ajak Keluarga Besar LDII Tingkatkan Toleransi

Presiden Jokowi mengatakan, sikap keras dalam beragama yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat tidak boleh ada di Indonesia.

POLITIK | 7 April 2021

Ini 4 Pesan Jokowi Untuk Organisasi Keagamaan di Indonesia

Jokowi menyampaikan empat pesan bagi organisasi keagamaan yang ada di Indonesia

POLITIK | 7 April 2021

Ahmad Muzani Apresiasi Dukungan Kader di Pesisir Selatan

Ahmad Muzani memberikan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan kader di Kabupaten Pesisir Selatan.

POLITIK | 7 April 2021

Jokowi Ajak LDII Suarakan Toleransi Sosial Keagamaan

Jokowi) mengajak seluruh jajaran dan pimpinan keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) selalu menyuarakan toleransi

POLITIK | 7 April 2021

Jokowi: Sikap Tertutup dan Ekslusif Tak Sesuai Bhinneka Tunggal Ika

Di Munas LDII, Presiden Jokowi mengimbau praktik-praktik keagamaan yang eksklusif dan tertutup harus dihindari.

POLITIK | 7 April 2021

Hadiri Munas IX LDII, Presiden Jokowi: Intoleransi Harus Dihilangkan dari Indonesia

Presiden Jokowi secara terbuka mengapresiasi komitmen LDII untuk menganut paradigma baru, yang terbuka, toleran, dan berbineka tunggal ika.

POLITIK | 7 April 2021

DPR Apresiasi Menkes Soal Transparansi Kendala Pasokan Vaksin Covid-19

Charles menyebutkan, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di dalam negeri.

POLITIK | 7 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS