Legislator Minta Kandidat Dewas LPP RRI Tidak Bermasalah Hukum
Logo BeritaSatu

Legislator Minta Kandidat Dewas LPP RRI Tidak Bermasalah Hukum

Kamis, 8 April 2021 | 16:29 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com Anggota Komisi I DPR RI Mukhlis Basri meminta agar anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Dewas LPP RRI) Periode 2021-2026 tidak dijabat oleh orang yang bermasalah hukum.

"Jangan mempertahankan apalagi sampai memprioritaskan orang yang suka konflik, memiliki persoalan hukum duduk sebagai Dewas LPP RRI," ujar Mukhlis Basri melalui keterangan tertulis, Kamis (8/4/2021).

Hal itu disampaikannya berkaitan dengan berakhirnya keanggotaan Dewas LPP RRI Periode 2016-2021 dan akan dilaksanakan penyaringan untuk kandidat anggota Dewas periode berikutnya.

"Kami dari Komisi I (DPR) sebelumnya sudah berkomitmen untuk tidak meloloskan calon Dewas yang bermasalah," tegas Mukhlis Basri.

Menurutnya kandidat yang bebas dari masalah hukum dinilai akan bisa merusak reputasi RRI sebagai lembaga penyiaran bersejarah di Indonesia.

Mukhlis Basri juga berharap kedepannya tidak ada lagi konflik antara Dewan Pengawas dengan Direksi agar kondisi kerja yang harmonis dan dinamis dapat terwujud.

"Ini dapat terwujud apabila tidak ada pelanggaran pejabat atas etika publik. Salah satunya misalkan tidak melakukan nepotisme di RRI," tegas Mukhlis Basri.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dilantik di Meikarta, Ini Jajaran Kepengurusan Alumnas Periode 2021-2026

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly sebagai Ketua Dewan Penasehat Internasional dan Menristek Bambang Brodjonegoro selaku wakil ketua.

POLITIK | 8 April 2021

Keamanan Galon Guna Ulang, Komisi IX Dukung Kebijakan BPOM

Menurut Komisi IX BPOM telah melakukan sesuatu yang profesional dalam kebijakan yang dikeluarkan mengenai keamanan Bisfenol A dalam galon guna ulang AMDK.

POLITIK | 8 April 2021

Pendapatan Taman Mini Minus Jadi Alasan Yayasan Harapan Kita Tak Setor ke Kas Negara

Ketika ditanya alasan pengambilalihan pengelolaan TMII baru dilakukan sekarang, Setya tidak mau berkomentar lebih lanjut.

POLITIK | 8 April 2021

Setneg Jelaskan Alasan Pengambilalihan Taman Mini dari Yayasan Keluarga Seoharto

Perpres itu menegaskan penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kementerian Sekretariat Negara serta berakhirnya pengelolaan oleh Yayasan Harapan Kita.

POLITIK | 7 April 2021

Sekjen PDIP: Bangkitkan Pariwisata yang Terintegrasi Politik Hijau dan Kedaulatan Pangan

Indonesia memiliki alam raya yang indah sebagai kekuatan pariwisata. Namun sayangnya, keindahan itu kerap dirusak sendiri oleh politik pembangunan.

POLITIK | 7 April 2021

Presiden Ajak Keluarga Besar LDII Tingkatkan Toleransi

Presiden Jokowi mengatakan, sikap keras dalam beragama yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat tidak boleh ada di Indonesia.

POLITIK | 7 April 2021

Ini 4 Pesan Jokowi Untuk Organisasi Keagamaan di Indonesia

Jokowi menyampaikan empat pesan bagi organisasi keagamaan yang ada di Indonesia

POLITIK | 7 April 2021

Ahmad Muzani Apresiasi Dukungan Kader di Pesisir Selatan

Ahmad Muzani memberikan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan kader di Kabupaten Pesisir Selatan.

POLITIK | 7 April 2021

Jokowi Ajak LDII Suarakan Toleransi Sosial Keagamaan

Jokowi) mengajak seluruh jajaran dan pimpinan keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) selalu menyuarakan toleransi

POLITIK | 7 April 2021

Jokowi: Sikap Tertutup dan Ekslusif Tak Sesuai Bhinneka Tunggal Ika

Di Munas LDII, Presiden Jokowi mengimbau praktik-praktik keagamaan yang eksklusif dan tertutup harus dihindari.

POLITIK | 7 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS