Pemerintah Ingin Ubah Skema Dana Otsus Papua Lewat Revisi UU
Logo BeritaSatu

Pemerintah Ingin Ubah Skema Dana Otsus Papua Lewat Revisi UU

Kamis, 8 April 2021 | 17:28 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Melalui revisi UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua, pemerintah tak sekadar menambah dana pembangunan wilayah, namun juga mengubah skemanya sehingga lebih bisa memastikan efektivitas pembangunan kehidupan masyarakat di sana.

Hal itu terungkap dalam paparan Mendagri Tito Karnavian saat rapat dengan Pansus RUU Otsus Papua, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Menurut Tito, pemerintah bahkan mengusulkan agar dana otsus dinaikkan dari 2%. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi 2,25% DAU. Namun skemanya harus diatur ulang. Hal ini karena pemerintah sudah melakukan kajian lengkap dan menemukan salah satu substansi utamanya adalah perlunya perbaikan tata kelola.

"Kalau sebelumnya block grant, maka nanti ke depan diusulkan agar, misalnya, 1% bersifat block grant, dan 1,25% bersifat earmark yang berbasis kinerja. Sehingga dia betul-betul tepat pada sasarannya," kata Tito.

Pemerintah menilai skema baru ini juga baik agar memicu kemandirian daerah dan mencegah kebocoran-kebocoran anggaran.

Selain itu, melalui revisi, pemerintah menyasar sumber penerimaan yang sebelumnya hanya bagi pemerintah provinsi, akan diubah menjadi penerimaan kabupaten/kota.

Lalu akan ada grand design pemanfaatan dana otsus yang sedang disusun oleh Bappenas.

"Satu lagi adalah penguatan pembinaan dan pengawasan yang melibatkan masyarakat," kata Tito.

Tito menjelaskan bahwa APBD Papua dan Papua Barat termasuk 10 terbesar APBD se-Indonesia. Namun dengan jumlah penduduknya sangat sedikit, pelaksanaan pembangunannya belum maksimal.

"Jadi ada masalah tata kelola," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemkeu Astera Primanto melaporkan besaran dana otsus, termasuk dana tambahan infrastruktur (DTI) untuk Papua dan Papua Barat, sudah mencapai Rp 138,65 triliun sejak 2002 sampai 2021.

Selain itu, pemerintah pusat juga sudah menggelontorkan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 702,3 triliun dan belanja kementerian/lembaga Rp 251,29 triliun pada periode 2005-2021.

Berdasarkan perhitungan pihaknya, kata Astera, dari transfer ke daerah dan dana desa, setiap orang di Papua bisa menikmati sekitar Rp 14,7 juta dan Papua Barat 10,2 juta.

"Karena pendapatan asli daerah di Papua dan Papua Barat rendah, jadi di-support oleh Pemerintah Pusat," kata Astera.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Revisi UU Otsus Papua, Mendagri: Perbaikan Tata Kelola Jadi yang Utama

Sasaran utama Revisi Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua adalah perbaikan tata kelola dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

POLITIK | 8 April 2021

Legislator Minta Kandidat Dewas LPP RRI Tidak Bermasalah Hukum

Komisi I telah berkomitmen untuk tidak meloloskan kandidat Dewan Pengawas LPP RRI yang memiliki masalah hukum.

POLITIK | 8 April 2021

Dilantik di Meikarta, Ini Jajaran Kepengurusan Alumnas Periode 2021-2026

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly sebagai Ketua Dewan Penasehat Internasional dan Menristek Bambang Brodjonegoro selaku wakil ketua.

POLITIK | 8 April 2021

Keamanan Galon Guna Ulang, Komisi IX Dukung Kebijakan BPOM

Menurut Komisi IX BPOM telah melakukan sesuatu yang profesional dalam kebijakan yang dikeluarkan mengenai keamanan Bisfenol A dalam galon guna ulang AMDK.

POLITIK | 8 April 2021

Pendapatan Taman Mini Minus Jadi Alasan Yayasan Harapan Kita Tak Setor ke Kas Negara

Ketika ditanya alasan pengambilalihan pengelolaan TMII baru dilakukan sekarang, Setya tidak mau berkomentar lebih lanjut.

POLITIK | 8 April 2021

Setneg Jelaskan Alasan Pengambilalihan Taman Mini dari Yayasan Keluarga Seoharto

Perpres itu menegaskan penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kementerian Sekretariat Negara serta berakhirnya pengelolaan oleh Yayasan Harapan Kita.

POLITIK | 7 April 2021

Sekjen PDIP: Bangkitkan Pariwisata yang Terintegrasi Politik Hijau dan Kedaulatan Pangan

Indonesia memiliki alam raya yang indah sebagai kekuatan pariwisata. Namun sayangnya, keindahan itu kerap dirusak sendiri oleh politik pembangunan.

POLITIK | 7 April 2021

Presiden Ajak Keluarga Besar LDII Tingkatkan Toleransi

Presiden Jokowi mengatakan, sikap keras dalam beragama yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat tidak boleh ada di Indonesia.

POLITIK | 7 April 2021

Ini 4 Pesan Jokowi Untuk Organisasi Keagamaan di Indonesia

Jokowi menyampaikan empat pesan bagi organisasi keagamaan yang ada di Indonesia

POLITIK | 7 April 2021

Ahmad Muzani Apresiasi Dukungan Kader di Pesisir Selatan

Ahmad Muzani memberikan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan kader di Kabupaten Pesisir Selatan.

POLITIK | 7 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS