Revisi UU Otsus Papua, Pemerintah Usul Skema Alternatif Pemekaran Wilayah
Logo BeritaSatu

Revisi UU Otsus Papua, Pemerintah Usul Skema Alternatif Pemekaran Wilayah

Kamis, 8 April 2021 | 17:42 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah menerima banyak aspirasi dari masyarakat Papua untuk pemekaran wilayah. Untuk itu, lewat revisi UU Otonomi Khusus (Otsus), diusulkan kemungkinan adanya skema baru agar pemekaran bisa dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Terkait aspirasi pemekaran, ini banyak sekali yang datang bergelombang ke pemerintah," kata Mendagri Tito Karnavian, saat rapat dengan Pansus RUU Otsus Papua, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Bukan hanya pemekaran kabupaten atau kota, aspirasi yang ada juga meliputi pemekaran provinsi. Karena itu, diakui Tito, sempat ada skenario untuk adanya pemekaran yang meliputi 4 wilayah adat di Papua. Tapi ini akan sangat tergantung dengan kondisi kemampuan keuangan negara dan revisi UU Otsus Papua.

Dalam usulan pemerintah, selain mekanisme pemekaran melalui Majelis dan Dewan Rakyat Papua, diusulkan opsi kedua dimana pemekaran bisa dilakukan pemerintah pusat. Untuk model yang baru ini, tujuannya dalam rangka percepatan pembangunan, namun harus memperhatikan adat budaya dan aspirasi masyarakatnya.

Kenapa opsi ini disampaikan? Mendagri Tito mengatakan bahwa apabila opsinya hanya lewat Majelis dan Dewan Papua, sering terjadi deadlock. Dan ini tak strategis di tengah derasnya aspirasi pemekaran.

Lalu pemerintah juga melihat contoh kasus Papua Barat. Dulu, Papua Barat selalu kesulitan berkoordinasi karena jauhnya jarak geografis ke pemerintahan di Jayapura. Perjalanan saja bisa memakan waktu berhari-hari.

"Namun kita lihat Papua Barat, seusai dimekarkan dan percepatannya luar biasa. Birokrasi jadi pendek. Ini kita harapkan sama, bagaimana mereplikasi Papua Barat untuk beberapa daerah yang masih tertinggal. Inilah opsi yang kami sampaikan," kata Mendagri Tito.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemerintah Ingin Ubah Skema Dana Otsus Papua Lewat Revisi UU

Melalui revisi UU Otsus Papua, pemerintah tak sekadar menambah dana demi pembangunan wilayah, namun juga memastikan efektivitas pembangunan di sana

POLITIK | 8 April 2021

Revisi UU Otsus Papua, Mendagri: Perbaikan Tata Kelola Jadi yang Utama

Sasaran utama Revisi Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua adalah perbaikan tata kelola dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

POLITIK | 8 April 2021

Legislator Minta Kandidat Dewas LPP RRI Tidak Bermasalah Hukum

Komisi I telah berkomitmen untuk tidak meloloskan kandidat Dewan Pengawas LPP RRI yang memiliki masalah hukum.

POLITIK | 8 April 2021

Dilantik di Meikarta, Ini Jajaran Kepengurusan Alumnas Periode 2021-2026

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly sebagai Ketua Dewan Penasehat Internasional dan Menristek Bambang Brodjonegoro selaku wakil ketua.

POLITIK | 8 April 2021

Keamanan Galon Guna Ulang, Komisi IX Dukung Kebijakan BPOM

Menurut Komisi IX BPOM telah melakukan sesuatu yang profesional dalam kebijakan yang dikeluarkan mengenai keamanan Bisfenol A dalam galon guna ulang AMDK.

POLITIK | 8 April 2021

Pendapatan Taman Mini Minus Jadi Alasan Yayasan Harapan Kita Tak Setor ke Kas Negara

Ketika ditanya alasan pengambilalihan pengelolaan TMII baru dilakukan sekarang, Setya tidak mau berkomentar lebih lanjut.

POLITIK | 8 April 2021

Setneg Jelaskan Alasan Pengambilalihan Taman Mini dari Yayasan Keluarga Seoharto

Perpres itu menegaskan penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kementerian Sekretariat Negara serta berakhirnya pengelolaan oleh Yayasan Harapan Kita.

POLITIK | 7 April 2021

Sekjen PDIP: Bangkitkan Pariwisata yang Terintegrasi Politik Hijau dan Kedaulatan Pangan

Indonesia memiliki alam raya yang indah sebagai kekuatan pariwisata. Namun sayangnya, keindahan itu kerap dirusak sendiri oleh politik pembangunan.

POLITIK | 7 April 2021

Presiden Ajak Keluarga Besar LDII Tingkatkan Toleransi

Presiden Jokowi mengatakan, sikap keras dalam beragama yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat tidak boleh ada di Indonesia.

POLITIK | 7 April 2021

Ini 4 Pesan Jokowi Untuk Organisasi Keagamaan di Indonesia

Jokowi menyampaikan empat pesan bagi organisasi keagamaan yang ada di Indonesia

POLITIK | 7 April 2021


TAG POPULER

# KRI Nanggala


# Larangan Mudik


# EDC Cash


# Joseph Paul Zhang


# SIKM



TERKINI

Pembangunan KIT Batang Klaster 1 Fase 1 Ditargetkan Rampung Tahun Ini

EKONOMI | 9 menit yang lalu










TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS