Pansus RUU Otsus Papua Berencana Ambil Keputusan di Paripurna 15 Juli 2021
Logo BeritaSatu

Pansus RUU Otsus Papua Berencana Ambil Keputusan di Paripurna 15 Juli 2021

Kamis, 8 April 2021 | 17:57 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pansus Revisi UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua sepakat dengan pemerintah untuk melanjutkan proses pembahasan legislasi tersebut hingga rencana pengambilan keputusan mengenai draf RUU di rapat paripurna pada 15 Juli 2021.

Ketua Pansus RUU Otsus Papua, Komarudin Watubun menyampaikan hal tersebut saat rapat dengan jajaran pemerintah yang diwakili Kemdagri, Kemkumham, dan Kementerian Keuangan, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

"Rencana paripurna 15 Juli 2021, untuk memutuskan persetujuan pembicaraan tingkat II," kata Komarudin Watubun.

Untuk pembicaraan tingkat I, Politikus PDIP itu mengatakan akan diawali dengan rapat internal pansus yang dilanjutkan dengan rapat kerja. Selain itu, Pansus akan melaksanakan kunjungan kerja, yang rencananya akan dilaksanakan di masa reses sidang DPR nanti.

Lalu Pansus juga akan melaksanakan sejumlah rapat kerja menghadirkan pejabat setingkat menteri/kepala badan. Di antaranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, hingga Panglima TNI dan Kapolri.

"Karena otsus ini menyangkut juga soal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kita mau dengar bagaimana pandangan para menteri terkait pemberlakuan kebijakan di Papua terkait otsus," kata Komaruddin.

Sejauh ini, mayoritas fraksi di DPR merasa otsus Papua tak berjalan dengan baik karena banyak UU yang sektoral menabrak isi UU Otsus Papua. Selama ini, kerap juga terjadi dispute antar berbagai pihak soal pembagian kewenangan. Dan sayangnya, tak pernah ada solusinya.

"Tapi orang bijak bilang kita tak mungkin jadi keledai yang masuk ke lubang sama. 20 tahun cukup bagi kita untuk memperbaikinya. Kita harus mendalami, bagaimana otsus Papua 20 tahun ke depan, kita pastikan tak sekadar saling menuduh tentang korupsi dan mengeluarkan kalimat intimidatif. Karena selalu dikatakan ada korupsi di Papua tapi tak ada juga yang bertanggung jawab. Hal seperti ini tak boleh diulangi," urai Komarudin Watubun.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Revisi UU Otsus Papua, Pemerintah Usul Skema Alternatif Pemekaran Wilayah

Tito Karnavian mengatakan, pemerintah menerima banyak aspirasi dari masyarakat Papua untuk pemekaran wilayah.

POLITIK | 8 April 2021

Pemerintah Ingin Ubah Skema Dana Otsus Papua Lewat Revisi UU

Melalui revisi UU Otsus Papua, pemerintah tak sekadar menambah dana demi pembangunan wilayah, namun juga memastikan efektivitas pembangunan di sana

POLITIK | 8 April 2021

Revisi UU Otsus Papua, Mendagri: Perbaikan Tata Kelola Jadi yang Utama

Sasaran utama Revisi Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua adalah perbaikan tata kelola dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

POLITIK | 8 April 2021

Legislator Minta Kandidat Dewas LPP RRI Tidak Bermasalah Hukum

Komisi I telah berkomitmen untuk tidak meloloskan kandidat Dewan Pengawas LPP RRI yang memiliki masalah hukum.

POLITIK | 8 April 2021

Dilantik di Meikarta, Ini Jajaran Kepengurusan Alumnas Periode 2021-2026

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly sebagai Ketua Dewan Penasehat Internasional dan Menristek Bambang Brodjonegoro selaku wakil ketua.

POLITIK | 8 April 2021

Keamanan Galon Guna Ulang, Komisi IX Dukung Kebijakan BPOM

Menurut Komisi IX BPOM telah melakukan sesuatu yang profesional dalam kebijakan yang dikeluarkan mengenai keamanan Bisfenol A dalam galon guna ulang AMDK.

POLITIK | 8 April 2021

Pendapatan Taman Mini Minus Jadi Alasan Yayasan Harapan Kita Tak Setor ke Kas Negara

Ketika ditanya alasan pengambilalihan pengelolaan TMII baru dilakukan sekarang, Setya tidak mau berkomentar lebih lanjut.

POLITIK | 8 April 2021

Setneg Jelaskan Alasan Pengambilalihan Taman Mini dari Yayasan Keluarga Seoharto

Perpres itu menegaskan penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kementerian Sekretariat Negara serta berakhirnya pengelolaan oleh Yayasan Harapan Kita.

POLITIK | 7 April 2021

Sekjen PDIP: Bangkitkan Pariwisata yang Terintegrasi Politik Hijau dan Kedaulatan Pangan

Indonesia memiliki alam raya yang indah sebagai kekuatan pariwisata. Namun sayangnya, keindahan itu kerap dirusak sendiri oleh politik pembangunan.

POLITIK | 7 April 2021

Presiden Ajak Keluarga Besar LDII Tingkatkan Toleransi

Presiden Jokowi mengatakan, sikap keras dalam beragama yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat tidak boleh ada di Indonesia.

POLITIK | 7 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS